DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017

Nomor: 59
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat perbedaan sistem penilaian hasil belajar pada perguruan tinggi di luar negeri dengan perguruan tinggi di Indonesia, perlu dilakukan konversi nilai indeks prestasi kumulatif lulusan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri; www.peraturan.go.id 2017, No.1309 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENYETARAAN IJAZAH DAN KONVERSI NILAI INDEKS PRESTASI KUMULATIF LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI.

Pasal 1

1.Penyetaraan Ijazah adalah proses pengakuan atas kualifikasi ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri dengan kualifikasi ijazah pendidikan tinggi di Indonesia.
2.Konversi Nilai adalah proses menyetarakan hasil akhir belajar dari perguruan tinggi di luar negeri sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia. www.peraturan.go.id 2017, No.1309
3.Ijazah adalah dokumen pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
4.Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
5.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
6.Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Pasal 2

(1)Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat disetarakan sesuai dengan sistem pendidikan tinggi di Indonesia.
(2)Penyetaraan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.

Pasal 3

(1)Persyaratan Penyetaraan Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
1. a.Perguruan Tinggi luar negeri dan/atau program studi harus terakreditasi atau diakui oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang;
2. b.menunjukkan Ijazah asli yang akan disetarakan;
3. c.menyerahkan fotokopi Ijazah;
4. d.menunjukkan transkrip nilai asli yang diperoleh dari Perguruan Tinggi luar negeri; dan
5. e.menyerahkan fotokopi transkrip nilai akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Penyetaraan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2017, No.1309

Pasal 4

Pencantuman gelar lulusan hasil Penyetaraan Ijazah tetap menggunakan gelar pada Ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi luar negeri.

Pasal 5

(1)Nilai IPK atau pengukuran lainnya lulusan Perguruan Tinggi luar negeri dapat dikonversi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(2)Konversi Nilai IPK atau pengukuran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 6

(1)Konversi Nilai IPK atau pengukuran lainnya lulusan Perguruan Tinggi luar negeri dilakukan dengan metode:
1. a.nilai penilaian kumulatif; atau
2. b.tanpa nilai penilaian kumulatif.
(2)Metode nilai penilaian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menyetarakan predikat yang diperoleh dari Perguruan Tinggi luar negeri dengan predikat berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(3)Metode tanpa nilai penilaian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila tidak ada penilaian kumulatif.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai metode Konversi Nilai IPK atau pengukuran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

Dalam melakukan Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai IPK atau pengukuran lainnya lulusan Perguruan Tinggi luar negeri, Direktur Jenderal membentuk tim penilai. www.peraturan.go.id 2017, No.1309

Pasal 8

Direktur Jenderal menetapkan hasil Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai IPK atau pengukuran lainnya lulusan Perguruan Tinggi luar negeri.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah Perguruan Tinggi Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.1309 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2017 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…