DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018

Nomor: 59
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan www.peraturan.go.id 2018, No.1763 Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, SERTIFIKAT PROFESI, GELAR, DAN TATA CARA PENULISAN GELAR DI PERGURUAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2.Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
3.Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
4.Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
5.Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2018, No.1763
6.Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi.
7.Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
8.Program Pendidikan Tinggi adalah program pendidikan di perguruan tinggi yang meliputi program diploma, program sarjana, program sarjana terapan, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, program profesi, dan program spesialis.
9.Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
10.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.
11.Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
12.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi. www.peraturan.go.id 2018, No.1763

BAB II

IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI

Pasal 2

(1)Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
(2)Penerbitan Sertifikat Kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
(3)Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, berdasarkan prinsip:

a.kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Ijazah, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi, agar tidak mudah dipalsukan;
b.akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi; dan
c.legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2018, No.1763

Pasal 4

Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi berstatus sebagai dokumen resmi negara, yang berlaku di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

(1)Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan Transkrip Akademik dan SKPI.
(2)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nomor Ijazah nasional;
2. b.logo perguruan tinggi;
3. c.nama perguruan tinggi;
4. d.nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
5. e.Program Pendidikan Tinggi;
6. f.nama program studi;
7. g.nama lengkap pemilik Ijazah;
8. h.tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
9. i.nomor pokok mahasiswa;
10. j.nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
11. k.Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
12. l.tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
13. m.tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
14. n.nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
15. o.stempel perguruan tinggi; dan
16. p.foto pemilik Ijazah.
(3)Nomor Ijazah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a mengikuti sistem PIN.
(4)PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2018, No.1763
(5)Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 6

(1)Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik.
(2)Verifikasi Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengesahan.

Pasal 7

Sistem PIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat:

a.nomor Transkrip Akademik;
b.nomor Ijazah nasional;
c.logo perguruan tinggi;
d.nama perguruan tinggi;
e.Program Pendidikan Tinggi;
f.nama program studi;
g.nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
h.tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
i.nomor pokok mahasiswa;
j.tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu Program Pendidikan Tinggi sampai dinyatakan lulus;
k.tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
l.nama dan jabatan pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
m.stempel perguruan tinggi; www.peraturan.go.id 2018, No.1763
n.daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh; dan
o.indeks prestasi dan predikat kelulusan.

Pasal 9

(1)SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat:
1. a.nomor SKPI;
2. b.nomor Ijazah nasional;
3. c.logo perguruan tinggi;
4. d.nama perguruan tinggi;
5. e.status akreditasi;
6. f.nama program studi;
7. g.nama lengkap pemilik SKPI;
8. h.tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
9. i.nomor pokok mahasiswa;
10. j.tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
11. k.Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
12. l.jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
13. m.Program Pendidikan Tinggi;
14. n.capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
15. o.peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
16. p.bahasa pengantar kuliah;
17. q.sistem penilaian; dan
18. r.jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.
(2)SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.

Pasal 10

Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2018, No.1763

Pasal 11

(1)Penandatanganan Ijazah dilakukan oleh:
1. a.rektor dan dekan fakultas untuk universitas dan institut;
2. b.ketua dan pemimpin unit pengelola program studi untuk sekolah tinggi;
3. c.direktur dan pemimpin unit pengelola program studi untuk akademi dan politeknik; dan
4. d.direktur untuk akademi komunitas.
(2)Penandatanganan Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan oleh:
1. a.dekan atau pembantu/wakil dekan bidang akademik untuk universitas dan institut;
2. b.pemimpin unit pengelola program studi untuk sekolah tinggi dan akademi dan politeknik sekolah tinggi; dan
3. c.direktur untuk akademi komunitas.
(3)Selain penandatanganan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana tugas rektor, pelaksana tugas dekan fakultas, pelaksana tugas ketua, atau pelaksana tugas direktur pada perguruan tinggi dapat menandatangani Ijazah.
(4)Selain penandatanganan Transkrip Akademik dan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana tugas dekan atau pelaksana tugas pembantu/wakil dekan bidang akademik, pelaksana tugas pemimpin unit pengelola program studi, pelaksana tugas direktur pada akademi komunitas dapat menandatangani Transkrip Akademik dan SKPI.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…