DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016

Nomor: 60
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan; www.peraturan.go.id 2016, No. 1460
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;
6.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi www.peraturan.go.id 2016, No. 1460 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2.Whistleblower adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.
3.Pengaduan adalah Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat.
4.Pengaduan Whistleblower adalah pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower.
5.Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan www.peraturan.go.id 2016, No. 1460 mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian.
6.Pengadu adalah Pegawai dan/atau Masyarakat yang mengetahui dan mengadukan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian.
7.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8.Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9.Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB II

PENGADUAN

Pasal 2

(1)Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan.
(2)Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat berkaitan dengan dugaan:
1. a.penyalahgunaan wewenang;
2. b.pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau
3. c.tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Kementerian.
(3)Pengaduan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan dugaan:
1. a.penyalahgunaan wewenang;
2. b.melakukan hambatan dalam pelayanan kepada Masyarakat; dan/atau
3. c.tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Kementerian;

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai, dan/atau dugaan tindak pidana www.peraturan.go.id 2016, No. 1460 korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian wajib menyampaikan Pengaduan.
(2)Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian dapat menyampaikan Pengaduan.

Pasal 4

(1)Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)dan ayat (2) dapat disampaikan dengan cara:
1. a.langsung; dan/atau
2. b.tidak langsung.
(2)Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a disampaikan kepada Menteri, pejabat eselon I, dan/atau pimpinan unit kerja.
(3)Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
1. a.surat;
2. b.faksimile;
3. c.surat elektronik;
4. d.laman;
5. e.audio visual;
6. f.foto; dan/atau
7. g.bentuk lain.

Pasal 5

(1)Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
1. a.substansi pengaduan;
2. b.pihak yang terlibat;
3. c.waktu kejadian
4. d.tempat kejadian; dan
5. e.kronologis kejadian.
(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainya. www.peraturan.go.id 2016, No. 1460

Pasal 6

Semua Pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengadu.

Pasal 7

(1)Dalam hal identitas Pengadu diketahui, Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
(2)Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8

(1)Menteri membentuk Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dan menetapkan Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Kementerian pada Inspektorat Jenderal.
(2)Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk Tim Penanganan Pengaduan unit kerja eselon I pada unit kerja masing-masing.
(3)Pemimpin perguruan tinggi negeri membentuk Tim Penanganan Pengaduan pada perguruan tinggi negeri masing-masing.
(4)Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi membentuk Tim Penanganan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi masing-masing. www.peraturan.go.id 2016, No. 1460

Pasal 9

Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:

a.menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
b.melakukan persiapan administrasi dan teknis Pengaduan;
c.mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
d.mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
e.menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
f.menangani Pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.melaporkan telahaan atas Pengaduan; dan/atau
h.menyiapkan laporan hasil telahaan untuk disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Tim Penanganan Pengaduan berwenang:

a.menerima dan menilai kelayakan Pengaduan;
b.melakukan verifikasi berkas Pengaduan; dan
c.meminta klarifikasi dari Pengaduan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…