DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016

Nomor: 61
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 September 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2016, No. 1461 Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud:

1.Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
2.Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.
3.Informasi Pendidikan Tinggi adalah Data Pendidikan Tinggi yang sudah diolah untuk tujuan tertentu. www.peraturan.go.id 2016, No. 1461
4.Entitas Data Pendidikan Tinggi adalah objek Data Pendidikan Tinggi.
5.Data Pokok Pendidikan Tinggi adalah variabel minimal yang merepresentasikan sejumlah orang, unit organisasi atau objek sebagai syarat untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6.Data Referensi Pendidikan Tinggi adalah kisaran nilai dan/atau isian yang digunakan untuk menyusun data lain agar terdapat keseragaman makna atau interpretasi.
7.Data Transaksional Pendidikan Tinggi adalah representasi perubahan data mengenai orang, unit organisasi atau objek yang termasuk kategori Data Pokok Pendidikan Tinggi.
8.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10.Satuan Manajemen Sumberdaya adalah kelompok program studi, lembaga penelitian dan/atau lembaga pengabdian masyarakat yang menyelenggarakan fungsi pembelajaran, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat pada Perguruan Tinggi.
11.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
13.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
14.PDDikti Feeder adalah perangkat lunak yang ditempatkan di Perguruan Tinggi dan memiliki struktur www.peraturan.go.id 2016, No. 1461 basis data replika dari basis data PDDikti yang digunakan sebagai sarana pelaporan resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi.
15.Webservice adalah perangkat lunak berbasis web untuk mendukung interoperabilitas interaksi data antar sistem.
16.Pusat adalah Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
17.Unit Utama adalah satuan kerja setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
18.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut L2Dikti adalah satuan kerja di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
19.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
20.Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

PDDikti bertujuan untuk:

a.mewujudkan basis data tunggal dalam perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan tinggi;
b.mewadahi pertukaran Data Pendidikan Tinggi bagi semua unit kerja di lingkungan Kementerian agar tercipta konsistensi data di semua unit kerja dan mendorong peningkatan kualitas data secara sistematis;
c.meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi kegiatan pengumpulan data yang terintegrasi dalam satu pangkalan data untuk bersama-sama digunakan oleh Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan; www.peraturan.go.id 2016, No. 1461
d.menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi;
e.menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri;
f.menyediakan informasi bagi Kementerian dalam melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi pendidikan tinggi;
g.menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
h.menyediakan data bagi peningkatan standar Perguruan Tinggi secara nasional.

BAB III

RUANG LINGKUP DATA

Pasal 3

(1)PDDikti menghimpun Data Pendidikan Tinggi yang dikelola dengan kaidah basis data terintegrasi.
(2)Basis data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencatat hubungan antar entitas data dengan menjaga kelengkapan dan kebenaran data, sehingga hubungan antar entitas data dapat dihasilkan dari pengolahan data secara langsung tanpa melakukan pemadanan/pemetaan antar entitas data secara manual.
(3)Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Data Pokok Pendidikan Tinggi;
2. b.Data Referensi Pendidikan Tinggi; dan
3. c.Data Transaksional Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2016, No. 1461

Pasal 4

(1)Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) bersifat individual, relasional, dan longitudinal.
(2)Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendeskripsikan setiap Entitas Data Pendidikan Tinggi secara rinci.
(3)Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling mengaitkan antara Entitas Data Pendidikan Tinggi.
(4)Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas Entitas Data Pendidikan Tinggi yang sama dalam periode semester akademik yang berbeda.

Pasal 5

(1)Data Pokok Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat Entitas Data Pendidikan Tinggi yang terdiri atas:
1. a.perguruan tinggi;
2. b.program studi;
3. c.satuan manajemen sumberdaya;
4. d.dosen;
5. e.tenaga kependidikan;
6. f.mahasiswa;
7. g.substansi pendidikan tinggi; dan
8. h.aktivitas tridharma perguruan tinggi.
(2)Substansi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang diajarkan dan dikembangkan dalam Perguruan Tinggi.
(3)Aktivitas tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat data proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. www.peraturan.go.id 2016, No. 1461

Pasal 6

(1)Data Pokok Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki atribut.
(2)Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan elemen data yang melekat pada Entitas Data Pendidikan Tinggi.
(3)Atribut Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, lokasi, pelengkap, spasial, citra, sarana dan prasarana.
(4)Atribut Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi data identitas, jenjang pendidikan, bidang ilmu pendidikan, gelar, kapasitas, kompetensi, capaian pembelajaran, lokasi, pelengkap, spasial, dan citra, sarana dan prasarana.
(5)Atribut Satuan Manajemen Sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, sumber daya, struktur organisasi, lokasi, pelengkap, spasial, citra, sarana dan prasarana.
(6)Atribut Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, nomor induk kependudukan, alamat, kepegawaian, riwayat pendidikan, publikasi, kompetensi, kualifikasi, sertifikasi, dan penghargaan.
(7)Atribut Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, nomor induk kependudukan, keluarga, pembiayaan, kepesertaan pada prodi dan prestasi.
(8)Atribut substansi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data kompetensi, materi dan capaian pembelajaran, penilaian, kurikulum, bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(9)Atribut aktivitas tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses pembelajaran, pembimbingan, penilaian, penelitian, kerja sama dan pengabdian kepada masyarakat. www.peraturan.go.id 2016, No. 1461

Pasal 7

(1)Data Referensi Pendidikan Tinggi diverifikasi dan divalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan.
(2)Data Referensi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional, dan referensi nomor identitas.
(3)Kualifikasi sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan identitas tunggal.
(4)Referensi data wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan pengkodean yang mengatur kode wilayah dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
(5)Referensi data operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengkodean yang mewakili semua kisaran atau enumerasi nilai yang valid untuk mengisi atribut Data Pokok Pendidikan Tinggi.
(6)Referensi nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Kode Perguruan Tinggi yang merupakan pengkodean referensi Perguruan Tinggi;
2. b.Kode Program Studi yang merupakan pengkodean referensi Program Studi;
3. c.Kode Satuan Manajemen Sumberdaya yang merupakan pengkodean referensi Satuan Manajemen Sumberdaya;
4. d.Nomor Induk Dosen Nasional, Nomor Induk Dosen Khusus, dan Nomor Urut Pengajar yang merupakan pengkodean referensi pendidik;
5. e.Nomor Ijazah Nasional;
6. f.Nomor pokok badan penyelenggara yang merupakan pengkodean referensi badan penyelenggara yang mengelola perguruan tinggi swasta; dan
7. g.Kode bidang ilmu yang merupakan penyatuan referensi bidang ilmu Program Studi, bidang www.peraturan.go.id 2016, No. 1461 kompetensi pendidik, bidang kompetensi tenaga kependidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat dan bidang kerja sama dalam satu struktur.
(7)Penerbitan nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Unit Utama.
(8)Pusat mengelola Data Referensi Pendidikan Tinggi untuk menjamin integritas data.

Pasal 8

(1)Data Transaksional Pendidikan Tinggi merupakan data untuk mencatat atau mengelola perubahan status, mutasi, proses evaluasi, hasil evaluasi, dan aliran uang atau barang yang melibatkan entitas pokok pendidikan tinggi secara kronologis dengan mengedepankan aspek pertanggungjawaban.
(2)Data Transaksional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan oleh sistem informasi transaksional yang berada di Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain.
(3)PDDikti menyimpan semua data transaksional yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV

PENGELOLAAN PDDikti

Pasal 9

(1)Untuk menjamin ketersediaan Data Pendidikan Tinggi, dilaksanakan pendataan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui PDDikti. www.peraturan.go.id 2016, No. 1461
(2)Pendataan penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengumpulan;
2. b.pengolahan; dan
3. c.penyajian data.
(3)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
1. a.pelaporan Perguruan Tinggi;
2. b.Unit Utama; dan
3. c.sumber data eksternal.
(4)Data hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan untuk diolah dan disajikan oleh Pusat.
(5)Data yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)disimpan pada infrastruktur yang dikuasai Kementerian.

Pasal 10

(1)Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara.
(2)Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pembelajaran;
2. b.penelitian; dan
3. c.pengabdian masyarakat.
(3)Laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.rencana studi; dan
2. b.hasil studi.
(4)Pelaporan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk semester ganjil dan semester www.peraturan.go.id 2016, No. 1461 genap paling lambat 2 (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai.
(5)Pelaporan hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b untuk semester ganjil dan semester genap paling lambat 2 (dua) bulan setelah perkuliahan selesai.
(6)Pelaporan rencana studi dan hasil studi semester antara paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkuliahan selesai.
(7)Perguruan Tinggi yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Pembaharuan data semester lampau hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pusat.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…