DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016

Nomor: 62
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 September 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); www.peraturan.go.id 2016, No.1462
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2.Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3.Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan www.peraturan.go.id 2016, No.1462 penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4.Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5.Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6.Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7.Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9.Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10.Lembaga Akreditasi Mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11.Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. www.peraturan.go.id 2016, No.1462
13.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi.
14.Direktorat adalah Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

(1)SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
(2)SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

BAB II

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3

(1)SPM Dikti terdiri atas:
1. a.SPMI; dan
2. b.SPME
(2)SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
(3)SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(4)Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi. www.peraturan.go.id 2016, No.1462

Pasal 4

(1)Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
(2)Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. b.Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
(3)Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
(4)Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Pasal 5

(1)SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
1. a.penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
2. b.pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
3. c.evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
4. d.pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
5. e.peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.
(3)SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:
1. a.akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. b.nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2016, No.1462
(5)SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
(6)SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

Pasal 6

(1)SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
1. a.tahap Evaluasi Data dan Informasi;
2. b.tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
3. c.tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
(2)SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing- masing.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti.

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

(1)Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang dalam perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan SPM Dikti.
(2)Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengembangkan www.peraturan.go.id 2016, No.1462 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(3)Direktorat mempunyai tugas dan wewenang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang SPMI.
(4)Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
2. b.menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
  1. 1.dokumen kebijakan SPMI;
  2. 2.dokumen manual SPMI;
  3. 3.dokumen standar dalam SPMI; dan
  4. 4.dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
3. c.membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
4. d.mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.
(5)Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) mempunyai tugas dan wewenang melakukan SPME melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi.

Pasal 9

Sebelum Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terbentuk, tugas dan wewenang Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 www.peraturan.go.id 2016, No.1462 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 788), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…