DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017

Nomor: 63
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan Statuta Politeknik Manufaktur Bandung;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Manufaktur Bandung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2017, No. 1481 Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3. 4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
4. 5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5. 6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
6. 7.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 138/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Bandung; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG. www.peraturan.go.id 2017, No. 1481

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Manufaktur Bandung yang selanjutnya disebut Polman Bandung adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Statuta Polman Bandung yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polman Bandung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Polman Bandung.
3.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4.Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5.Senat adalah Senat Polman Bandung.
6.Direktur adalah Direktur Polman Bandung.
7.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Polman Bandung.
8.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polman Bandung dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu program studi di Polman Bandung. www.peraturan.go.id 2017, No. 1481
10.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polman Bandung.
11.Menteri adalah menteri yang membidangi pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Polman Bandung merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
(2)Polman Bandung didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 257/O/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Pendirian Polman Bandung.
(3)Polman Bandung berasal dari Politeknik Mekanik Swiss- Institut Teknologi Bandung (PMS-ITB) yang menyelenggarakan pendidikan politeknik berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0416/U/1981 tentang Pengesahan Penyelenggaran Pendidikan PMS-ITB oleh ITB dan Pemberian Penghargaan Kepegawaian kepada Lulusannya.
(4)Politeknik Mekanik Swiss-Institut Teknologi Bandung (PMS-ITB) berasal dari fakultas nongelar teknologi Institut Teknologi Bandung berdasarkan persetujuan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Konfederasi Swiss tanggal 6 Desember 1973 tentang diselenggarakannya pendidikan Politeknik Mekanik Swiss-Institut Teknologi Bandung (PMS-ITB) di lingkungan Institut Teknologi Bandung yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 24 Maret 1977.
(5)Tanggal 24 Maret ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Polman Bandung. www.peraturan.go.id 2017, No. 1481

Pasal 3

(1)Polman Bandung mempunyai lambang berbentuk segi enam besar dan segi enam kecil dengan kombinasi warna biru dengan kode CMYK: 100-40-30-0 dan abu-abu dengan kode CMYK: 0-0-0-35 serta tulisan polman berwarna biru dengan kode CMYK: 100-40-30-0.
(2)Lambang Polman Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
1. a.2 (dua) segi enam melambangkan pendidikan berbasis industri yang merupakan paduan harmonis unsur pendidikan, rekayasa, dan produksi;
2. b.segi enam besar berbentuk kepala mikrometer memiliki makna proses manufaktur menuntut ketelitian dan ketepatan (precision) yang tinggi; dan
3. c.segi enam kecil berbentuk kepala baut memiliki makna produk dan jasa yang dihasilkan Polman Bandung memiliki kesesuaian yang tinggi terhadap persyaratan yang ditetapkan.
(3)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

(1)Polman Bandung memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), berwarna dasar biru muda dengan kode CMYK: 35-0-0-0, dan di tengahnya terdapat lambang Polman Bandung.
(2)Bendera Polman Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No. 1481
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera Polman Bandung diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

(1)Jurusan di lingkungan Polman Bandung memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang Polman Bandung.
(2)Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.bendera Jurusan Teknik Manufaktur berwarna dasar biru tua dengan kode CMYK: 97-97-0-0 dengan gambar sebagai berikut:
2. b.bendera Jurusan Teknik Perancangan Manufaktur berwarna dasar kuning dengan kode CMYK: 0-20- 100-0 dengan gambar sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No. 1481
3. c.bendera Jurusan Teknik Pengecoran Logam berwarna dasar merah dengan kode CMYK: 20-100- 100-0 dengan gambar sebagai berikut:
4. d.bendera Jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika berwarna dasar hijau aquamarine dengan kode CMYK: 71-0-7-12 dengan gambar sebagai berikut:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

(1)Polman Bandung memiliki himne dan mars.
(2)Himne Polman Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No. 1481 www.peraturan.go.id 2017, No. 1481
(3)Mars Polman Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagai berikut:
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Direktur. www.peraturan.go.id 2017, No. 1481

Pasal 7

(1)Polman Bandung memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
(3)Busana pimpinan dan busana Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa setelan jas berwarna biru tua dengan kode CMYK: 96-96-0-74.
(4)Busana wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi, dan atribut lainnya.
(5)Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna biru dengan kode CMYK: 100-50-0- 50 dan di bagian dada kiri terdapat lambang Polman Bandung.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)Polman Bandung menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi.
(2)Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan/atau sarjana terapan dan dapat menyelenggarakan program magister terapan, dan/atau doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Polman Bandung mempunyai fungsi menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan dalam bidang manufaktur, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat www.peraturan.go.id 2017, No. 1481 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Polman Bandung menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan industri dengan konsep pendidikan berbasis industri.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Polman Bandung menggunakan tahun akademik yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
(2)Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu kegiatan pembelajaran efektif termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Kegiatan akademik di Polman Bandung dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
(2)Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
(3)Program Pendidikan Vokasi dan program Pendidikan Profesi dapat menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) atau sistem paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2017, No. 1481
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3)diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…