DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2017

Nomor: 64
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Medan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1681);
8.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1641);
11.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1916); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Medan, yang selanjutnya disebut SPM UNIMED adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh perguruan tinggi negeri yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum kepada masyarakat

Pasal 2

(1)SPM UNIMED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)SPM UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh unit organisasi di lingkungan UNIMED.
(3)SPM UNIMED dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam dan di luar UNIMED.
(4)Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UNIMED bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian SPM UNIMED sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup SPM UNIMED meliputi komponen:
1. a.pendidikan;
2. b.penelitian;
3. c.pengabdian kepada masyarakat; dan
4. d.layanan administrasi.
(2)Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas subkomponen:
1. a.kompetensi lulusan;
2. b.isi pembelajaran;
3. c.proses pembelajaran;
4. d.penilaian pembelajaran;
5. e.pendidik dan tenaga kependidikan;
6. f.sarana dan prasarana pembelajaran;
7. g.pengelolaan pembelajaran; dan
8. h.pembiayaan pembelajaran.
(3)Komponen penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas subkomponen:
1. a.hasil penelitian;
2. b.isi penelitian;
3. c.proses penelitian;
4. d.penilaian penelitian;
5. e.peneliti;
6. f.sarana dan prasarana penelitian;
7. g.pengelolaan penelitian; dan
8. h.pendanaan dan pembiayaan penelitian.
(4)Komponen pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas subkomponen:
1. a.hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. b.isi pengabdian kepada masyarakat;
3. c.proses pengabdian kepada masyarakat;
4. d.penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. e.pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. f.sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. g.pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. h.pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
(5)Komponen layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas subkomponen:
1. a.kemahasiswaan;
2. b.keuangan;
3. c.kepegawaian;
4. d.perlengkapan; dan
5. e.umum.

Pasal 4

(1)Komponen SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dijabarkan dalam jenis layanan yang akan diberikan UNIMED kepada masyarakat.
(2)Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator kinerja dan target waktu pencapaian.

Pasal 5

(1)SPM UNIMED wajib dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Rektor UNIMED.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan SPM UNIMED.
(3)Hasil evaluasi dan penyempurnaan SPM UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

(1)Untuk menunjang penerapan dan pencapaian SPM UNIMED diselenggarakan Sistem Informasi SPM UNIMED.
(2)Sistem Informasi SPM UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sistem informasi akademik;
2. b.sistem informasi keuangan;
3. c.sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat;
4. d.sistem informasi alumni dan karir; dan
5. e.sistem informasi perencanaan.

Pasal 7

(1)Rektor UNIMED menyusun laporan penerapan dan pencapaian SPM UNIMED setiap semester.
(2)Laporan penerapan dan pencapaian SPM UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester.

Pasal 8

(1)Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan pencapaian SPM UNIMED dilakukan oleh Dewan Pengawas.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengawasan teknis dan keuangan.
(3)Laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 201729 Mei 2017 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TTD. MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 November 20172 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1531 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, TTD. Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…