DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016

Nomor: 68
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; www.peraturan.go.id 2016, No. 1606 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; www.peraturan.go.id 2016, No. 1606 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
2.Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
3.Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak atau aplikasi SPSE dan database e- procurement yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk digunakan oleh LPSE.
4.Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. www.peraturan.go.id 2016, No. 1606
6.Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7.Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
8.Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen.
9.Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan E-Purchasing.
10.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
11.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.
12.Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem untuk pelaksanaan pengumuman rencana umum pengadaan Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi.
13.Katalog Elektronik (E-Catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
14.Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
15.Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Tujuan LPSE di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah untuk: www.peraturan.go.id 2016, No. 1606

a.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
b.meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
c.memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
d.mendukung proses monitoring dan audit; dan
e.memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)LPSE berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2)LPSE dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

LPSE mempunyai tugas:

a.memfasilitasi PA atau KPA dalam mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa;
b.memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
c.memfasilitasi ULP atau Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik;
d.memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan
e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, LPSE menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
b.pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
c.pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; dan
d.pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis www.peraturan.go.id 2016, No. 1606 pengoperasian SPSE.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)LPSE Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara ex officio dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(2)Perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi dapat membentuk LPSE atau bergabung dengan LPSE kementerian lain atau pemerintah daerah.

Pasal 7

Perangkat organisasi LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat;
c.Unit Administrasi Sistem Elektronik;
d.Unit Registrasi dan Verifikasi; dan
e.Unit Layanan dan Dukungan.

Pasal 8

(1)Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
2. b.memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
3. c.tidak berkedudukan sebagai PPK, ULP/Pejabat Pengadaan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1606
(2)Pegawai LPSE tidak wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
(3)Pegawai LPSE diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 9

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal 10

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
2. b.penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
3. c.pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
4. d.pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi LPSE.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…