DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan statuta Universitas Negeri Makassar;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Negeri Makassar; www.peraturan.go.id 2018, No.210 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3. 4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
4. 5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5. 6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
6. 7.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 277/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar sebagaimana telah ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 200/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 277/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar; www.peraturan.go.id 2018, No.210 MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2.Statuta UNM yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNM.
3.Rektor adalah Rektor UNM.
4.Senat adalah Senat UNM.
5.Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
6.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNM.
7.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNM.
9.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNM. www.peraturan.go.id 2018, No.210
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)UNM merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Makassar dan memiliki kampus lain di Kota Parepare dan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
(2)UNM ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas pada tanggal 4 Agustus 1999.
(3)UNM merupakan perubahan dari IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makassar berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas pada tanggal 4 Agustus 1999.
(4)IKIP Ujung Pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan nama dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Makassar pada tanggal 1 April 1972 mengikuti perubahan nama Kotamadya Makassar menjadi Kotamadya Ujung Pandang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
(5)IKIP Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Hasanuddin berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Makassar pada tanggal 14 September 1965. www.peraturan.go.id 2018, No.210
(6)FKIP Universitas Hasanuddin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 30 Tahun 1962 tentang Pendirian FKIP Universitas Hasanuddin, yang berlaku surut mulai tanggal 1 Agustus 1961.
(7)Tanggal 1 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNM.

Pasal 3

(1)UNM memiliki lambang berbentuk lingkaran berwarna hitam dengan lingkaran kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bentuk segitiga bermakna ganda yakni lontara dan layar perahu pinisi yang condong ke kanan, di bagian atas lingkaran terdapat tujuh lidah api menyerupai mahkota, dan di bagian bawah terdapat 4 (empat) bidang dengan garis horizontal berombak, tulisan UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR pada bagian atas dan tulisan UNM pada bagian bawah dengan jenis huruf Trajan Bold berwarna hitam, yang dibatasi 2 (dua) buah bintang.
(2)Lambang UNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
1. a.lingkaran hitam sebagai simbol penerang bermakna UNM menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. b.lontara bermakna pendidikan;
3. c.perahu pinisi bermakna ketangguhan, keuletan, dan kerja keras dalam mewujudkan cita-cita;
4. d.3 (tiga) layar perahu pinisi yang condong ke kanan bermakna tridharma perguruan tinggi;
5. e.tujuh lidah api bermakna falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan; dan
6. f.4 (empat) bidang dengan garis horizontal berombak bermakna Sulapa Appa yaitu: 1) empat unsur kehidupan (tanah, air, angin, dan api); www.peraturan.go.id 2018, No.210 2) empat arah mata angin; dan 3) empat kesadaran yakni sadar akan diri sendiri, keberadaan orang lain (sesama manusia), semesta beserta isinya, dan adanya Tuhan pencipta segalanya.
(3)Warna pada lambang UNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode CMYK (C: 100 M: 100 Y:100 K: 100).
(4)Lambang UNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang UNM diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

(1)UNM memiliki bendera berwarna kuning emas dengan kode CMYK (C: 2 M: 20 Y: 100 K: 0).
(2)Bendera UNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dan di tengahnya terdapat lambang UNM.
(3)Bendera UNM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.210
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

(1)Fakultas dan pascasarjana di UNM memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNM serta pada bagian bawah lambang terdapat tulisan nama fakultas atau program pascasarjana dengan jenis huruf Trajan Bold berwarna hitam dengan kode CMYK (C: 100 M: 100 Y:100 K: 100).
(2)Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna biru laut dengan kode CMYK (C:100, M:75, Y:0, K:0) dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS ILMU MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, dengan gambar sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.210
2. b.bendera Fakultas Teknik berwarna merah dengan kode CMYK (C:0, M:100, Y:100, K:0) dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS TEKNIK, dengan gambar sebagai berikut:
3. c.bendera Fakultas Ilmu Keolahragaan berwarna putih dengan kode CMYK (C:0, M:0, Y:0, K:0) dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN, dengan gambar sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.210
4. d.bendera Fakultas Pendidikan berwarna hijau daun dengan kode CMYK (C:100, M:0, Y:100, K:0) dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS PENDIDIKAN dengan gambar sebagai berikut:
5. e.bendera Fakultas Bahasa dan Seni berwarna ungu terang dengan kode CMYK (C:75, M:80, Y:0, K:0) dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS BAHASA DAN SENI dengan gambar sebagai berikut: FBS www.peraturan.go.id 2018, No.210
6. f.bendera Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial berwarna orange dengan kode CMYK (C:0, M:0, Y: 100, K:0) dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL dengan gambar sebagai berikut:
7. g.bendera Program Pasca Sarjana berwarna biru langit dengan kode CMYK (C:100, M:0, Y:20, K:0) dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan PROGRAM PASCA SARJANA dengan gambar sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.210

Pasal 6

(1)UNM memiliki himne dan mars.
(2)Himne UNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.210
(3)Mars UNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(4)Ketentuan mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

(1)UNM memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana profesor, busana Senat, dan busana wisudawan.
(3)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya. www.peraturan.go.id 2018, No.210
(4)Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jas berwarna kuning emas dengan kode CMYK (C:2 M:20 Y:100 K:0) dan di bagian dada kiri terdapat lambang UNM.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)UNM menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
(2)Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi pendidikan program sarjana, program magister, dan program doktor.
(4)Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
(5)Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pendidikan program diploma, program magister terapan, dan program doktor terapan.
(6)Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. www.peraturan.go.id 2018, No.210
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan di UNM menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
(3)Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(4)Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya.
(5)Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juli tahun berjalan.
(6)Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, dan praktik bengkel/lapangan.
(7)Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berbentuk tatap muka, tugas terstruktur, dan/atau tugas mandiri.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2018, No.210

Pasal 10

(1)Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.
(2)Sistem Kredit Semester merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, pengalaman belajar, beban kerja Dosen, dan beban penyelenggaraan program.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…