DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2017

Nomor: 72
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Rincian Tugas Unit Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); www.peraturan.go.id 2017, No.1641
3.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

RINCIAN TUGAS PUSAT DATA DAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 1

Rincian tugas Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:

a.melaksanakan penyusunan program kerja pusat;
b.melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran di lingkungan pusat;
c.melaksanakan penyusunan kebijakan, pengkajian, dan penelaahan kegiatan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
d.melaksanakan kebijakan dan pengendalian kegiatan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
e.melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemantauan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi serta pengelolaan www.peraturan.go.id 2017, No.1641 data dan informasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
f.melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik;
g.melaksanakan pengelolaan pangkalan data pendidikan tinggi;
h.melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan pusat;
i.melaksanakan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan pusat;
j.melaksanakan penyusunan peta proses bisnis, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan pusat;
k.melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
l.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pusat; dan
m.melaksanakan penyusunan laporan pusat.

Pasal 2

Rincian tugas Bagian Tata Usaha:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian dan konsep program kerja pusat;
b.melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran pusat;
c.melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan pusat;
d.melaksanakan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pusat;
e.melaksanakan penyusunan bahan telaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan pusat; www.peraturan.go.id 2017, No.1641
f.melaksanakan penyusunan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan pusat;
g.melaksanakan penyusunan bahan peta proses bisnis, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan pusat;
h.melaksanakan urusan kepegawaian pusat;
i.melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan pusat;
j.melaksanakan urusan keuangan pusat;
k.melaksanakan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan pusat;
l.melaksanakan urusan kerumahtanggaan pusat;
m.melaksanakan urusan pengelolaan barang milik negara pusat;
n.melaksanakan pengelolaan sistem informasi di lingkungan pusat;
o.melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas pengawasan internal di lingkungan pusat;
p.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan persuratan dan kearsipan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, dan barang milik negara;
q.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian; dan
r.melaksanakan penyusunan laporan Bagian dan konsep laporan pusat.

Pasal 3

Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Persuratan:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja bagian;
b.melakukan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan pusat;
c.melakukan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan pusat; www.peraturan.go.id 2017, No.1641
d.melakukan penyusunan bahan analisis organisasi dan penyempurnaan organisasi di lingkungan pusat;
e.melakukan penyusunan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan pusat;
f.melakukan penyusunan bahan peta proses bisnis, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan pusat;
g.melakukan penyusunan bahan telaahan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan pusat;
h.melakukan penyusunan bahan kajian bantuan hukum di lingkungan pusat;
i.melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan pusat;
j.melakukan penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, dan pemindahan pegawai serta urusan mutasi lainnya di lingkungan pusat;
k.melakukan penyusunan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan pusat;
l.melakukan penyusunan bahan usul pengangkatan dalam jabatan administrator, pengawas, fungsional, dan pelaksana di lingkungan pusat;
m.melakukan urusan disiplin dan pendayagunaan pegawai di lingkungan pusat;
n.melakukan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai di lingkungan pusat;
o.melakukan urusan pemberian cuti dan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan pusat;
p.melakukan penyusunan bahan usul penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan pusat;
q.melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian di lingkungan pusat;
r.melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pelatihan prajabatan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, kegiatan pengembangan, serta izin/tugas belajar di lingkungan pusat; www.peraturan.go.id 2017, No.1641
s.melakukan urusan penyusunan usul pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, pemeriksaan kesehatan pegawai, kenaikan gaji berkala, dan dokumen kepegawaian lainnya di lingkungan pusat;
t.melakukan penyusunan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan pusat;
u.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kepegawaian dan persuratan di lingkungan pusat;
v.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
w.melakukan penyusunan laporan subbagian dan konsep laporan bagian.

Pasal 4

Rincian tugas Subbagian Keuangan:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan rencana pencairan dana dan pelaksanaan anggaran pusat;
c.melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dokumen pencairan anggaran di lingkungan pusat;
d.melakukan penerbitan dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan pusat;
e.melakukan penyusunan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan pusat;
f.melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pembukuan keuangan pusat;
g.melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya di lingkungan pusat;
h.melakukan verifikasi dan rekonsiliasi penghitungan anggaran pusat;
i.melakukan urusan tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan pusat;
j.melakukan penyusunan konsep laporan keuangan pusat;
k.melakukan penyusunan konsep pemberian dukungan pelaksanaan tugas pengawasan internal di lingkungan www.peraturan.go.id 2017, No.1641 pusat;
l.melakukan penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran pusat;
m.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
n.melakukan penyusunan laporan subbagian.

Pasal 5

Rincian tugas Subbagian Perlengkapan:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian;
b.melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang/jasa di lingkungan pusat;
c.melakukan urusan pengadaan barang/jasa di lingkungan pusat;
d.melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan pusat;
e.melakukan urusan inventarisasi barang milik negara di lingkungan pusat;
f.melakukan penyusunan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan pusat;
g.melakukan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di lingkungan pusat;
h.melakukan rekonsiliasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di lingkungan pusat;
i.melakukan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan pusat;
j.melakukan pemantauan dan evaluasi pendayagunaan barang milik negara di lingkungan pusat;
k.melakukan urusan kerumahtanggaan di lingkungan pusat;
l.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
m.melakukan penyusunan laporan subbagian. www.peraturan.go.id 2017, No.1641

Pasal 6

Rincian tugas Bidang Infrastruktur, Aplikasi, Sistem Informasi, dan Keamanan Informasi:

a.melaksanakan penyusunan program kerja bidang;
b.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang jaringan dan sarana, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi;
c.melaksanakan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan dan sarana, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi;
d.melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaringan dan sarana aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi;
e.melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaringan dan sarana aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi;
f.melaksanakan pemantauan pihak ketiga (penyedia jasa) agar layanan yang diberikan sesuai dengan perjanjian tingkat layanan;
g.melaksanakan pengelolaan jaringan dan sarana aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi;
h.melaksanakan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
i.melaksanakan dan memperbarui katalog layanan daring;
j.melaksanakan pengembangan sistem informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
k.melaksanakan pengelolaan laman di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
l.melaksanakan pelaksanaan pengembangan jaringan dan sarana untuk mendukung layanan data dan informasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; www.peraturan.go.id 2017, No.1641
m.melaksanakan pengelolaan jaringan intranet dan internet di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
n.melaksanakan pemberian layanan di bidang jaringan dan sarana di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
o.melaksanakan pemberian layanan teleconference/video conference/telewicara di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
p.melaksanakan pemberian layanan pengadaan secara elektronik;
q.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bidang; dan
r.melaksanakan penyusunan laporan bidang.

Pasal 7

Rincian tugas Subbidang Jaringan dan Sarana:

a.melakukan penyusunan program kerja subbidang;
b.melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang jaringan dan sarana infrastruktur di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
c.melakukan pengelolaan pusat data dan pusat operasional jaringan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
d.melaksanakan pengelolaan sarana infrastruktur tata kelola informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan lingkungan Pusat;
e.melakukan pelaksanaan pengembangan jaringan dan sarana untuk mendukung layanan data dan informasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
f.melakukan pengelolaan jaringan intranet dan internet di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
g.melakukan pemberian layanan di bidang jaringan dan sarana di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; www.peraturan.go.id 2017, No.1641
h.melakukan pemberian layanan teleconference/video conference/telewicara di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
i.melakukan pemeliharaan dan perawatan jaringan dan sarana infrastruktur di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
j.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan, jaringan, dan sarana infrastruktur di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
k.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbidang; dan
l.melakukan penyusunan laporan Subbidang dan konsep laporan bidang.

Pasal 8

Rincian tugas Subbidang Aplikasi dan Sistem Informasi:

a.melakukan penyusunan program kerja subbidang dan konsep program kerja bidang;
b.melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang aplikasi dan sistem informasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
c.melakukan pembuatan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
d.melakukan pemberian fasilitasi dan layanan aplikasi sistem informasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
e.melakukan pembaharuan katalog layanan daring;
f.melakukan pengelolaan laman Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk mendukung layanan data dan sistem informasi;
g.melakukan pemberian layanan pengadaan secara elektronik;
h.melakukan pemeliharaan dan pengamanan sistem informasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; www.peraturan.go.id 2017, No.1641
i.melakukan pemantauan dan evaluasi aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi;
j.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbidang; dan
k.melakukan penyusunan laporan subbidang.

Pasal 9

Rincian tugas Bidang Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

a.melaksanakan penyusunan program kerja bidang;
b.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
c.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
d.melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dalam bidang pengolahan data dan informasi;
e.melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
f.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bidang; dan
g.melaksanakan penyusunan laporan bidang.

Pasal 10

Rincian tugas Subbidang Pengumpulan Data dan Informasi:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbidang dan konsep program kerja bidang;
b.melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengumpulan data dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
c.melakukan pengembangan indikator tingkat perkembangan, disparitas, dan tingkat keberhasilan data dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi; www.peraturan.go.id 2017, No.1641
d.melakukan penyusunan instrumen pengumpulan data dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
e.melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
f.melakukan pengembangan metode proyeksi data dan statistik di lingkungan pusat;
g.melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik di lingkungan pusat;
h.melakukan pemanfaatan di bidang pengumpulan data ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
i.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengumpulan data dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
j.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbidang; dan
k.melakukan penyusunan laporan subbidang.

Pasal 11

Rincian tugas Subbidang Pengolahan Data dan Informasi:

a.melakukan penyusunan program kerja subbidang;
b.melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik di lingkungan pusat;
c.melakukan penyiapan bahan analisis data di lingkungan pusat;
d.melakukan pengelolaan di bidang pengolahan data dan informasi di lingkungan pusat;
e.melakukan penyajian statistik di lingkungan pusat;
f.melakukan pemberian layanan data dan statistik di lingkungan pusat;
g.melakukan pengembangan sistem pendukung pengambilan keputusan dan sistem pelayanan data dan statistik di lingkungan pusat; www.peraturan.go.id 2017, No.1641
h.melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik di lingkungan pusat;
i.melakukan kerja sama penyusunan program pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik di lingkungan pusat;
j.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengolahan data dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
k.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbidang; dan
l.melakukan penyusunan laporan Subbidang dan konsep laporan bidang.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…