DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2017

Nomor: 76
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat ( 1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penyatuan Perguruan Tinggi www.peraturan.go.id 2017, No.1800 Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota ke Dalam Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENYATUAN PERGURUAN TINGGI KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN, DAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KE DALAM PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. www.peraturan.go.id 2017, No.1800

Pasal 1

Perguruan tinggi kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota berbentuk akademi.

Pasal 2

Perguruan tinggi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disatukan ke dalam:

a.perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
b.perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 3

Perguruan tinggi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terletak di daerah kabupaten/kota yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan program studi di luar kampus utama.

Pasal 4

Izin pembukaan program studi di luar kampus utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 5

Peringkat terakreditasi program studi di luar kampus utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tetap diakui sampai dengan berakhirnya masa berlaku akreditasi.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan selesainya penyatuan perguruan tinggi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. www.peraturan.go.id 2017, No.1800

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2017 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Telah diperiksa dan disetujui: www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…