DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017

Nomor: 77
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan statuta Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat; www.peraturan.go.id 2017, No.1801 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3. 4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
4. 5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
5. 6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. 7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT. www.peraturan.go.id 2017, No.1801

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat yang selanjutnya disebut AKN Aceh Barat adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2.Statuta AKN Aceh Barat yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan AKN Aceh Barat yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di AKN Aceh Barat.
3.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
4.Senat adalah Senat AKN Aceh Barat.
5.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa AKN Aceh Barat.
6.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan AKN Aceh Barat dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu Program Studi di AKN Aceh Barat.
8.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di AKN Aceh Barat.
9.Direktur adalah Direktur AKN Aceh Barat.
10.Menteri adalah menteri yang membidangi pendidikan tinggi. www.peraturan.go.id 2017, No.1801

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)AKN Aceh Barat merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
(2)AKN Aceh Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat, pada tanggal 17 Oktober 2014.
(3)AKN Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan Program Studi di Luar Domisili yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Lhokseumawe di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili, pada tanggal 9 Agustus 2012.
(4)Tanggal 17 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) AKN Aceh Barat.

Pasal 3

(1)AKN Aceh Barat memiliki lambang berbentuk sayap kupu-kupu yang digabungkan dengan bentuk daun berwarna kuning dengan kode RGB 255, 204, 0, dan biru dengan kode RGB 5, 91, 230, yang di atasnya terdapat mahkota meukeutop berwarna biru dengan kode RGB 5, 91, 230 serta tulisan AKN ACEH BARAT dan Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat berwarna hitam dengan kode RGB 0, 0, 0.
(2)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna: www.peraturan.go.id 2017, No.1801
1. a.mahkota meukeutop bermakna derajat yang tinggi;
2. b.sayap kupu-kupu yang digabungkan dengan bentuk daun bermakna menggambarkan perkebunan sebagai salah satu potensi Aceh Barat;
3. c.warna kuning bermakna kejayaan; dan
4. d.warna biru bermakna laut yang penuh dengan potensi yang terpendam.
(3)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(4)Ketentuan mengenai penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

(1)AKN Aceh Barat memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 (tiga berbanding dua) berwarna biru dengan kode RGB 5, 91, 230, yang pada tepinya diberi rumbai berwarna kuning dengan kode RGB 255, 255, 0, dan di tengahnya terdapat lambang AKN Aceh Barat.
(2)Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1801
(3)Ketentuan mengenai penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

(1)AKN Aceh Barat memiliki Himne dan Mars.
(2)Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3)Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1801 www.peraturan.go.id 2017, No.1801
(4)Ketentuan mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

(1)AKN Aceh Barat memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jubah berwarna hitam dengan kode RGB 0, 0, 0, toga segi lima, kerung leher (samir), gordon, dan/atau atribut lainnya.
(3)Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas almamater berwarna biru dengan kode RGB 5, 91, 230, dan di dada sebelah kiri terdapat lambang AKN Aceh Barat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 7

AKN Aceh Barat menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan pendidikan di AKN Aceh Barat menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik. www.peraturan.go.id 2017, No.1801
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
(3)Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(4)Tahun akademik dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
(5)Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
(6)Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada bulan Agustus.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kegiatan akademik di AKN Aceh Barat dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
(2)Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
(3)Satuan kredit semester (sks) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi. www.peraturan.go.id 2017, No.1801
(4)Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berupa kuliah, tutorial, seminar, praktek kerja lapangan, praktek laboratorium, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap Program Studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(3)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dikembangkan secara berkala sesuai kebutuhan, perkembangan keilmuan, dan keprofesian, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014