DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017

Nomor: 79
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan Statuta Universitas Negeri Surabaya;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya; www.peraturan.go.id 2017, No.1858 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. 5.Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas;
5. 6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. 7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. 8.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 624);
8. 9.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172); MEMUTUSKAN: www.peraturan.go.id 2017, No.1858 Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut Unesa adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2.Statuta Unesa yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar pengelolaan Unesa yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unesa.
3.Rektor adalah Rektor Unesa.
4.Senat adalah Senat Unesa.
5.Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
6.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Unesa.
7.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unesa dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di Unesa. www.peraturan.go.id 2017, No.1858
9.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unesa.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Unesa merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Surabaya dan memiliki kampus di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
(2)Unesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Surabaya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas pada tanggal 4 Agustus 1999.
(3)IKIP Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan pada tanggal 19 Desember 1964 berdasarkan SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 182/1964 tertanggal 24 Desember 1964.
(4)Tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Unesa.

Pasal 3

(1)Unesa memiliki lambang berwarna emas dengan kode RGB 216, 174, 71 yang terdiri dari logogram dan logotype.
(2)Logogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kepak simetris sayap burung garuda yang memiliki 4 (empat) bulu kecil dan 5 (lima) bulu besar di setiap sayap; www.peraturan.go.id 2017, No.1858
2. b.buku terbuka sebagai pangkal sayap buku garuda; dan
3. c.tugu pahlawan yang berada di antara sayap, terdiri dari 3 (tiga) pilar dengan simbol kuncup teratai sebagai puncaknya.
(3)Logotype sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tulisan UNESA dengan huruf yang diciptakan khusus dan berada di bawah logogram.
(4)Lambang Unesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
1. a.warna emas bermakna semangat dan optimisme Sivitas Akademika dalam pencapaian prestasi tertinggi;
2. b.sayap burung garuda yang memiliki 4 (empat) bulu kecil dan 5 (lima) bulu besar melambangkan semangat 45 dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional;
3. c.buku terbuka bermakna menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
4. d.tugu pahlawan berbentuk 3 (tiga) pilar merupakan representasi ikonik Kota Surabaya yang bermakna tekad kuat Sivitas Akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi; dan
5. e.simbol kuncup teratai bermakna pencapaian prestasi tertinggi yang mengedepankan budaya mutu berlandasakan moral dan etika.
(5)Lambang Unesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1858
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang Unesa diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 4

(1)Unesa memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna biru tua dengan kode RGB 32, 21, 71 dan di tengahnya terdapat lambang Unesa.
(2)Bendera Unesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera Unesa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

(1)Fakultas dan pascasarjana di Unesa memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda, di tengahnya terdapat lambang Unesa, dan di bawah lambang Unesa terdapat tulisan nama masing-masing fakultas/pascasarjana berwarna kuning emas dengan kode RGB 216, 174, 71.
(2)Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.bendera Fakultas Ilmu Pendidikan berwarna ungu dengan kode warna RGB 111, 70, 133 dengan gambar sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1858
2. b.bendera Fakultas Bahasa dan Seni berwarna kuning dengan kode RGB 254, 231, 21 dengan gambar sebagai berikut:
3. c.bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna merah dengan kode RGB 191, 25, 50, dengan gambar sebagai berikut:
4. d.bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum berwarna biru dengan kode RGB 0, 75, 141 dengan gambar sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1858
5. e.bendera Fakultas Teknik berwarna hijau dengan kode RGB 21, 93, 79 dengan gambar sebagai berikut:
6. f.bendera Fakultas Ilmu Olahraga berwarna biru dengan kode RGB 0, 123, 189 dengan gambar sebagai berikut:
7. g.bendera Fakultas Ekonomi berwarna abu tua dengan kode RGB 88, 83, 88 dengan gambar sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1858
8. h.bendera Pascasarjana berwarna coklat dengan kode RGB 147, 126, 87 dengan gambar sebagai berikut:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera fakultas dan pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

(1)Unesa memiliki himne dan mars.
(2)Himne Unesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3)Mars Unesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1858
(4)Ketentuan mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

(1)Unesa memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, profesor, Senat, dan wisudawan.
(3)Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jas dan dasi berwarna biru tua dengan kode warna RGB 32, 21, 71.
(4)Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat lambang Unesa pada bagian dada kiri.
(5)Dasi almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat lambang Unesa pada bagian tengah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor. www.peraturan.go.id 2017, No.1858

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)Unesa menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
(2)Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi pendidikan program sarjana, program magister, dan program doktor.
(3)Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan program diploma, program magister terapan, dan program doktor terapan.
(4)Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Unesa menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
(3)Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(4)Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya. www.peraturan.go.id 2017, No.1858
(5)Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juli tahun berjalan.
(6)Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, dan praktik bengkel/lapangan.
(7)Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berbentuk tatap muka, tugas terstruktur, dan/atau tugas mandiri.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
(2)Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014