DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat www.peraturan.go.id 2018, No.398 tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan Pendidikan Tinggi yang dalam pelaksanaanya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
3.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
6.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
7.Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
8.Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu. www.peraturan.go.id 2018, No.398
9.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
10.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
11.Kementerian Lain adalah Kementerian Lain yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12.Lembaga Pemerintah NonKementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG UNTUK JABATAN AKADEMIK DOSEN

Pasal 2

Jabatan Akademik Dosen termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat pendidikan tinggi.

Pasal 3

Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

(1)Jenjang Jabatan Akademik Dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
1. a.Asisten Ahli;
2. b.Lektor;
3. c.Lektor Kepala; dan
4. d.Profesor.
(2)Jenjang pangkat, golongan ruang yang setara dengan Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada www.peraturan.go.id 2018, No.398 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PNS YANG DAPAT MENGAJUKAN PENYESUAIAN/INPASSING UNTUK JABATAN AKADEMIK DOSEN

Pasal 5

PNS yang telah melaksanakan tugas sebagai pendidik di Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian, Kementerian Lain, dan LPNK sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 dapat diajukan Penyesuaian/Inpassing untuk Jabatan Akademik Dosen.

Pasal 6

(1)Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan bagi:
1. a.PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Akademik Dosen yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Akademik Dosen dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
3. c.pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Akademik Dosen yang akan didudukinya.
(2)Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Jabatan Akademik Dosen pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian, Kementerian Lain, dan LPNK. www.peraturan.go.id 2018, No.398

BAB IV

PERSYARATAN PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

Pasal 7

(1)Pengangkatan PNS melalui Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Akademik Dosen dapat dilakukan apabila memenuhi syarat:
1. a.berijazah paling rendah Magister atau setara dari Program Studi yang terakreditasi paling rendah baik sekali atau setara;
2. b.pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
3. c.memiliki penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. d.memiliki pengalaman mengajar secara kumulatif pada perguruan tinggi paling sedikit 2 (dua) tahun di lingkungan Kementerian, Kementerian Lain, dan LPNK, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
5. e.tersedianya formasi untuk Jabatan Akademik Dosen pada Perguruan Tinggi pengusul;
6. f.diusulkan paling lambat:
  1. 1.3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pengawas dan pejabat pelaksana;
  2. 2.1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Akademik Dosen paling tinggi Lektor; dan
  3. 3.1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi yang akan menduduki Jabatan Akademik Dosen paling tinggi Lektor Kepala; www.peraturan.go.id 2018, No.398
(2)Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen melalui Penyesuaian/Inpassing sama dengan pangkat yang dimilikinya sebelum diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen melalui Penyesuaian/Inpassing.
(3)Jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
(4)Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

(1)PNS yang berijazah magister tetapi tidak memiliki artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi diberikan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Akademik Dosen jenjang Asisten Ahli Angka Kredit 150 (seratus lima puluh).
(2)PNS yang berijazah magister dan memiliki artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama diberikan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Akademik Dosen jenjang Lektor dengan Angka Kredit 200 (dua ratus).
(3)PNS yang berijazah doktor dan paling sedikit memiliki 2 (dua) artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks sebagai penulis pertama atau 1 (satu) artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi diberikan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Akademik Dosen jenjang Lektor dengan Angka Kredit 300 (tiga ratus).
(4)PNS yang berijazah doktor dan paling sedikit memiliki 4 (empat) artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama diberikan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Akademik Dosen jenjang Lektor Kepala dengan Angka Kredit 400 (empat ratus). www.peraturan.go.id 2018, No.398

BAB V

UJI KOMPETENSI

Pasal 9

(1)PNS yang melaksanakan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Akademik Dosen harus mengikuti dan lulus uji Kompetensi.
(2)Uji Kompetensi dilakukan oleh Direktorat Jenderal.
(3)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penilaian bukti kinerja Dosen selama 2 (dua) tahun terakhir.
(4)Bukti kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.pelaksanaan pendidikan;
2. b.pelaksanaan penelitian; dan
3. c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN

Pasal 10

(1)Kementerian Lain dan LPNK mengajukan berkas usul Penyesuaian/Inpassing PNS ke dalam Jabatan Akademik Dosen kepada Direktorat Jenderal.
(2)Berkas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fotokopi ijazah;
2. b.fotokopi keputusan pangkat terakhir;
3. c.fotokopi keputusan pengangkatan jabatan terakhir;
4. d.fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
5. e.bukti karya tulis ilmiah;
6. f.bukti fisik karya pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat; dan
7. g.keputusan atau surat keterangan pengalaman mengajar. www.peraturan.go.id 2018, No.398
(3)Direktorat Jenderal melakukan penilaian usul Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(4)Hasil penilaian usulan Penyesuaian/Inpassing untuk Jabatan Akademik Dosen disampaikan dalam bentuk penetapan Angka Kredit dan rekomendasi oleh Kementerian.
(5)Kementerian Lain dan LPNK menetapkan pengangkatan Jabatan Akademik Dosen berdasarkan penetapan Angka Kredit dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 11

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Akademik Dosen melalui Penyesuaian/Inpassing dilakukan sampai dengan 30 Desember 2018.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…