DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017

Nomor: 84
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan Statuta Universitas Terbuka;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Terbuka; www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2017, No.1921 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. 5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. 6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. 7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 177);
7. 8.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172); www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2017, No.1921 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Universitas Terbuka yang selanjutnya disebut UT adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan sistem jarak jauh dan bersifat terbuka dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2.Statuta UT yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UT.
3.Rektor adalah Rektor UT.
4.Senat adalah Senat UT.
5.Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran secara utuh sesuai dengan persyaratan dalam kurikulum.
6.Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum.
7.Kelompok Belajar adalah sekelompok mahasiswa yang menggabungkan diri dalam suatu kelompok dengan tujuan utama untuk belajar bersama.
8.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UT. www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2017, No.1921
9.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UT dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar pada salah satu program studi di UT.
11.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT.
12.Tutor adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya ditetapkan oleh dekan untuk memberikan bimbingan dan bantuan belajar kepada Mahasiswa.
13.Instruktur adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya ditetapkan oleh dekan untuk memberikan bimbingan dan bantuan dalam melaksanakan Praktik atau Praktikum kepada Mahasiswa.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)UT merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
(2)UT didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka tanggal 11 Juni 1984 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 September 1984. www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2017, No.1921
(3)Tanggal 4 September ditetapkan sebagai tanggal kelahiran atau dies natalis UT.

Pasal 3

(1)UT mempunyai lambang berbentuk lingkaran berwarna dasar biru yang terbagi dalam 5 (lima) bagian, di bawah lingkaran terdapat 3 (tiga) lembar buku berwarna putih dan kuning dan di atas buku berdiri pena serta di bawah buku terdapat tulisan UNIVERSITAS TERBUKA berwarna biru dengan jenis huruf Interstate.
(2)Lambang UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
1. a.lingkaran menggambarkan antena parabola yang bermakna penyampaian pengajaran melalui media komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan dunia;
2. b.5 (lima) bagian lingkaran bermakna Pancasila;
3. c.pena dan buku bermakna semangat belajar mandiri, pendidikan, dan ilmu pengetahuan;
4. d.tiga lembar buku bermakna tridharma perguruan tinggi;
5. e.warna biru bermakna media utama pengajaran UT melalui media telekomunikasi dan informasi; dan
6. f.warna kuning bermakna dunia ilmu pengetahuan dan warna identitas UT.
(3)Lambang UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2017, No.1921
(4)Lambang UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut: Lambang Warna Nama warna Kode Warna CMYK lingkaran dan tulisan UNIVERSITAS TERBUKA biru Pantone® Reflex Blue C 100, 80, 0, 10 buku kuning Pantone® 109 C 0, 10, 100, 0
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang UT diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

(1)UT memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna kuning dengan kode Pantone® 109 C CMYK 0, 10, 100, 0 dan di bagian tengah terdapat lambang UT.
(2)Bendera UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

(1)Fakultas memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UT serta tulisan nama fakultas dengan jenis huruf Interstate berwarna biru dengan kode Pantone® Reflex Blue C CMYK 100, 80, 0, 10 di bawah lambang UT. www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2017, No.1921
(2)Bendera fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
1. a.bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna ungu dengan kode CMYK 35, 55, 0, 0, dengan gambar sebagai berikut:
2. b.bendera Fakultas Ekonomi berwarna abu-abu dengan kode CMYK 30, 25, 25, 0, dengan gambar sebagai berikut:
3. c.bendera Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik berwarna oranye dengan kode CMYK 0, 50, 90, 0, dengan gambar sebagai berikut:
4. d.bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna biru dengan kode CMYK 60, 30, 0, 0, dengan gambar sebagai berikut; www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2017, No.1921
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

(1)UT memiliki himne sebagai berikut:
(2)Ketentuan mengenai penggunaan himne diatur dengan Peraturan Rektor. www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2017, No.1921

Pasal 7

(1)UT memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
(3)Busana akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lain.
(4)Busana almamater sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa jaket berwarna kuning dengan kode Pantone® 109 C CMYK 0, 10, 100, 0 dan pada bagian dada kiri terdapat lambang UT.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)UT menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi serta apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
(2)Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi program sarjana dan program magister serta apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program doktor.
(3)Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
(4)Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2017, No.1921

Pasal 9

(1)Pendidikan di UT diselenggarakan melalui sistem belajar jarak jauh dan bersifat terbuka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dengan metode belajar mandiri.
(2)Penyelenggaraan pendidikan bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi usia, tahun ijazah, masa dan kecepatan studi, tempat dan cara belajar, waktu registrasi, frekuensi mengikuti ujian, dan pemilihan program studi.
(3)Penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui proses pembelajaran efektif meliputi belajar mandiri, terstruktur, terbimbing, dan latihan mandiri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan secara individual dan/atau berkelompok.
(2)Proses pembelajaran secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Mahasiswa dalam bentuk Kelompok Belajar.
(3)Ketentuan mengenai pembentukan Kelompok Belajar diatur dengan Peraturan Rektor.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…