DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Nomor: 86
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur; www.peraturan.go.id 2017, No.1923 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. 5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. 6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. 7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1795);
7. 8.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172); www.peraturan.go.id 2017, No.1923 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jawa Timur adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2.Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPN “Veteran” Jawa Timur.
3.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4.Senat adalah Senat UPN “Veteran” Jawa Timur.
5.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur.
6.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada UPN “Veteran” Jawa Timur dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, www.peraturan.go.id 2017, No.1923 dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada salah satu Program Studi di UPN “Veteran” Jawa Timur.
8.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPN “Veteran” Jawa Timur.
9.Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
10.Keluarga Besar UPN “Veteran” Jawa Timur adalah suami, istri dan anak kandung dari Dosen tetap dan Tenaga Kependidikan tetap UPN “Veteran” Jawa Timur, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan, serta Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia, pensiunan dari Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap UPN “Veteran” Jawa Timur, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pensiunan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, veteran Republik Indonesia, alumni UPN “Veteran” Jawa Timur; dan anggota kehormatan UPN “Veteran” Jawa Timur sesuai dengan ketentuan.
11.Rektor adalah Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. www.peraturan.go.id 2017, No.1923

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)UPN “Veteran” Jawa Timur merupakan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Surabaya dan memiliki kampus lain di Kabupaten Pasuruan dan Jombang, Provinsi Jawa Timur.
(2)UPN “Veteran” Jawa Timur merupakan perubahan dari perguruan tinggi swasta berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
(3)Terhitung mulai tanggal 1 April 1995 UPN “Veteran” Jawa Timur dikelola oleh Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-103.AH.01.05. Tahun 2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Persetujuan atas Perubahan Pasal 1 (satu) Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan, pengelolaan UPN “Veteran” dialihkan dari Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman ke Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan.
(4)UPN “Veteran” Jawa Timur beralih status dari perguruan tinggi kedinasan Departemen Pertahanan dan Keamanan menjadi perguruan tinggi swasta berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor 0307/O/1994 dan Kep/10/XI/1994 tanggal 29 November 1994 tentang Peningkatan Pengabdian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” melalui Pelaksanaan Keterkaitan dan Kesepadanan.
(5)Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” merupakan perubahan dari Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional “Veteran” berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan www.peraturan.go.id 2017, No.1923 Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor SKEP/1555/XI/1977 tanggal 30 November 1977 tentang Perubahan Nama Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dan Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional “Veteran” Cabang Jawa Timur menjadi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, masing-masing sebagai Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
(6)Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional “Veteran” Cabang Jawa Timur merupakan perubahan dari Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang merupakan integrasi dari Akademi Administrasi Perusahaan “Veteran” Surabaya pada Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Veteran dan Demobilisasi Nomor 133/Kpts/1966 tanggal 21 Maret 1966 tentang Pengintegrasian Akademi Administrasi Perusahaan “Veteran” Surabaya pada Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
(7)Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional “Veteran” Cabang Jawa Timur merupakan peningkatan Akademi Administrasi Perusahaan “Veteran” Surabaya menjadi Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Veteran dan Demobilisasi dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 140/KPTS/1965 tentang Peningkatan Akademi Administrasi Perusahaan “Veteran” Surabaya menjadi Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tanggal 30 Juli 1965.
(8)Akademi Administrasi Perusahaan “Veteran” Surabaya didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Urusan “Veteran” Republik Indonesia Nomor 139/KPTS/1958 tanggal 1 Oktober 1958 tentang Pendirian Akademi Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang diikuti serta dijadikan dasar oleh para www.peraturan.go.id 2017, No.1923 veteran pejuang Jawa Timur untuk mendirikan Akademi Administrasi Perusahaan “Veteran” Surabaya.
(9)Tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UPN ”Veteran” Jawa Timur berdasarkan tanggal dimulainya kuliah perdana di Akademi Administrasi Perusahaan “Veteran” Surabaya.

Pasal 3

(1)UPN ”Veteran” Jawa Timur berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2)Prinsip dasar UPN ”Veteran” Jawa Timur:
1. a.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilandasi nilai universal dan objektif dalam mencapai kebenaran ilmiah;
2. b.penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang dilandasi keimanan, kebebasan, dan tanggung jawab akademik serta sesanti Widya Mwat Yasa; dan
3. c.peningkatan tata kelola UPN ”Veteran” Jawa Timur yang baik dibuktikan dengan melaksanakan manajemen mandiri, modern, dan berkelanjutan.
(3)UPN “Veteran” Jawa Timur merupakan perguruan tinggi yang memiliki ciri khas Bela Negara.

Pasal 4

(1)UPN “Veteran” Jawa Timur memiliki lambang berbentuk segilima berwarna kuning dengan 2 (dua) garis tepi berwarna hitam dan di dalamnya terdapat bunga melati berwarna putih dengan 5 (lima) kelopak yang masih kuncup dan 2 (dua) kelopak yang sudah mekar, api berwarna merah yang sedang berkobar di kanan dan kiri bunga melati, tumpuan nyala api berteras 3 (tiga) berwarna hitam, pita berwarna putih yang di dalamnya terdapat sesanti WIDYA MWAT YASA berwarna hitam, topi baja berwarna hijau dengan bintang berwarna kuning pada bagian atas bunga melati, tulisan UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" www.peraturan.go.id 2017, No.1923 pada bagian atas dan tulisan JAWA TIMUR pada bagian bawah dengan jenis huruf arial berwarna hitam membentuk lingkaran.
(2)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
1. a.segi lima berwarna kuning memiliki makna senantiasa dapat mengikuti perkembangan tuntunan zaman dalam kiprahnya di dunia pendidikan sekaligus sebagai pengawal, pendukung, dan pengikat seluruh makna dalam lambang UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. b.bunga melati berwarna putih memiliki makna kepribadian bangsa Indonesia yang suci, bersih, dan agung serta harum semerbak sepanjang masa;
3. c.5 (lima) kelopak yang masih kuncup memiliki makna jiwa Pancasila;
4. d.2 (dua) kelopak yang sudah mekar memiliki makna penuntutan ilmu serta membaktikan diri kepada masyarakat;
5. e.api berwarna merah yang sedang berkobar memiliki makna semangat yang tinggi dan pantang menyerah serta kemauan yang menyala guna mencapai tujuan;
6. f.tumpuan nyala api berteras 3 (tiga) berwarna hitam memiliki makna tridharma perguruan tinggi;
7. g.pita berwarna putih yang di dalamnya terdapat sesanti WIDYA MWAT YASA memiliki makna menuntut ilmu guna diabdikan untuk pembangunan bangsa dan negara;
8. h.topi baja berwarna hijau dengan bintang berwarna kuning memiliki makna perwujudan dari UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai suatu monumen aktif Veteran Republik Indonesia serta upaya pewarisan nilai-nilai perjuangan Tahun 1945 kepada generasi muda; dan
9. i.tulisan UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" dan tulisan JAWA TIMUR merupakan www.peraturan.go.id 2017, No.1923 identitas UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR.
(3)Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut: Lambang Warna Kode Warna RGB segilima Kuning 255, 255, 0 bunga melati dan pita Putih 255, 255, 255 api Merah 225, 17, 62 topi baja Hijau 40, 109, 37 bintang Kuning 200, 150,0 2 (dua) garis tepi, tumpuan nyala api berteras 3 (tiga), sesanti WIDYA MWAT YASA, tulisan UNIVERSITAS PEMBANGUNA N NASIONAL "VETERAN", dan tulisan JAWA TIMUR. Hitam 0, 0, 0
(4)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1923
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

(1)UPN “Veteran” Jawa Timur memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna hitam dengan kode RGB 0, 0, 0 yang di dalamnya terdapat lambang UPN “Veteran” Jawa Timur.
(2)Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3)Ketentuan mengenai penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

(1)Fakultas di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda untuk setiap fakultas yang di dalamnya terdapat lambang UPN “Veteran” Jawa Timur dan tulisan nama fakultas dengan jenis huruf arial berwarna hitam dengan kode RGB 0, 0, 0 di bagian bawah lambang UPN “Veteran” Jawa Timur.
(2)Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna abu-abu dengan kode RGB 165, 165, 165, dengan gambar sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1923
2. b.bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau dengan kode RGB 0, 176, 80, dengan gambar sebagai berikut:
3. c.bendera Fakultas Teknik berwarna biru dengan kode RGB 0, 0, 255, dengan bendera sebagai berikut: FAKULTAS PERTANIAN FAKULTAS TEKNIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS www.peraturan.go.id 2017, No.1923
4. d.bendera Fakultas Arsitektur dan Desain berwarna ungu dengan kode RGB 204, 0, 153, dengan gambar sebagai berikut:
5. e.bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna kuning dengan kode RGB 255, 255, 133, dengan gambar sebagai berikut:
6. f.bendera Fakultas Hukum berwarna merah dengan kode RGB 255, 0, 0, dengan gambar sebagai berikut: FAKULTAS ARSITEKTUR DAN DESAIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK FAKULTAS HUKUM www.peraturan.go.id 2017, No.1923
7. g.bendera Fakultas Ilmu Komputer berwarna jingga dengan kode RGB 250, 125, 0, dengan gambar sebagai berikut:
(3)Ketentuan mengenai penggunaan bendera fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

(1)UPN “Veteran” Jawa Timur mempunyai pataka berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna hitam dengan kode RGB 0, 0, 0 yang dikelilingi rumbai berwarna kuning emas dengan kode warna RGB 200, 150, 0 yang di dalamnya terdapat lambang UPN “Veteran” Jawa Timur.
(2)Pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari beludru.
(3)Pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(4)Ketentuan mengenai penggunaan pataka diatur dengan Peraturan Rektor. FAKULTAS ILMU KOMPUTER www.peraturan.go.id 2017, No.1923

Pasal 8

(1)UPN “Veteran” Jawa Timur memiliki himne dan mars.
(2)Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3)Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1923
(4)Ketentuan mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

(1)UPN “Veteran” Jawa Timur memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana anggota Senat, dan busana wisudawan.
(3)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
(4)Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket dengan warna dasar hijau muda dengan kode RGB 61, 165, 61 dan pada bagian dada kiri terdapat lambang UPN “Veteran” Jawa Timur.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor. www.peraturan.go.id 2017, No.1923

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 10

(1)UPN “Veteran” Jawa Timur menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
(2)Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Penyelenggaran pendidikan tinggi program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada upaya menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
(4)Penyelenggaraan pendidikan tinggi program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program magister dan program doktor.
(5)Penyelenggaran pendidikan program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarahkan pada upaya mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.
(6)Penyelenggaran pendidikan program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarahkan pada upaya mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan www.peraturan.go.id 2017, No.1923 kemampuan dan kemandirian sebagai filsuf dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.
(7)Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
(8)Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh fakultas atau program studi tertentu sesuai dengan sifat keilmuan dalam 1 (satu) bidang ilmu tertentu pada program diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan sebagai persyaratan keahlian khusus dalam pekerjaan tertentu.
(9)Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
(10)Penyelenggaraan pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh fakultas tertentu sesuai dengan sifat keilmuan dalam 1 (satu) bidang ilmu tertentu untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan dalam 1 (satu) bidang keilmuan sebagai persyaratan keahlian khusus dalam melakukan pekerjaan tertentu.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…