DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2017

Nomor: 89
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Uraian Jabatan Pelaksana di lingkungan Unit Utama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG URAIAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN UNIT UTAMA.

Pasal 1

(1)Uraian jabatan merupakan uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan yang terdiri atas:
1. a.nomor kode jabatan;
2. b.nama jabatan;
3. c.unit kerja atasan;
4. d.ikhtisar jabatan;
5. e.uraian tugas;
6. f.hasil kerja;
7. g.bahan kerja;
8. h.peralatan kerja;
9. i.pedoman kerja;
10. j.tanggung jawab;
11. k.wewenang;
12. l.hubungan kerja;
13. m.keadaan tempat kerja;
14. n.upaya fisik;
15. o.risiko bahaya; dan
16. p.syarat jabatan.
(2)Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
1. a.penataan kelembagaan;
2. b.penataan pegawai;
3. c.ketatalaksanaan; dan
4. d.pedoman pelaksanaan kinerja pegawai sebagai dasar penilaian sasaran kerja pegawai, di lingkungan Unit Utama.
(3)Uraian jabatan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan di lingkungan Unit Utama.
(4)Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
1. a.Lampiran I untuk uraian jabatan pada Sekretariat Jenderal;
2. b.Lampiran II untuk uraian jabatan pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
3. c.Lampiran III untuk uraian jabatan pada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. d.Lampiran IV untuk uraian jabatan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. e.Lampiran V untuk uraian jabatan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
6. f.Lampiran VI untuk uraian jabatan pada Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
7. g.Lampiran VII untuk uraian jabatan pada Inspektorat Jenderal;
8. h.Lampiran VIII untuk uraian jabatan pada Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
9. i.Lampiran IX untuk uraian jabatan pada Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
10. j.Lampiran X untuk uraian jabatan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Uraian jabatan di Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, bagian tata usaha pusat, subbagian tata usaha direktorat, dan subbagian tata usaha inspektorat mengacu pada uraian jabatan di Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a.

Pasal 2

(1)Penetapan pemegang jabatan berdasarkan uraian jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja jabatan.
(2)Penetapan pemegang jabatan dilakukan oleh pemimpin unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh atasan langsung.

Pasal 4

Perubahan dan/atau penambahan uraian jabatan pada unit kerja di lingkungan Unit Utama dilakukan sesuai dengan hasil analisis jabatan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TTD. MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1926 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, TTD. Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…