DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2016

Nomor: 90
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara efisien, optimal dan akuntabel, pelimpahan sebagian kewenangan www.peraturan.go.id 2016, No.1842 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didelegasikan kepada para pejabat struktural di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,)

2.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); www.peraturan.go.id 2016, No.1842
6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN/barang milik daerah.
3.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN/barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. www.peraturan.go.id 2016, No.1842
4.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMN/barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN/barang milik daerah.
6.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN/barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
7.Dokumen Kepemilikan BMN adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMN.
8.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

(1)Menteri selaku Pengguna Barang melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pengajuan permohonan beserta kelengkapan dan tindak lanjut persetujuan terdiri atas:
1. a.penggunaan;
2. b.pemanfaatan;
3. c.pemindahtanganan; dan
4. d.penghapusan. www.peraturan.go.id 2016, No.1842
(3)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian;
2. b.Sekretaris Direktorat Jenderal pada Kementerian;
3. c.Sekretaris Inspektorat Jenderal pada Kementerian;
4. d.Kepala Pusat pada Kementerian;
5. e.Direktur Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. f.Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman;
7. g.Wakil/Pembantu Rektor atau Wakil/Pembantu Ketua atau Wakil/Pembantu Direktur pada perguruan tinggi negeri yang membidangi BMN untuk Perguruan Tinggi Negeri satuan kerja dan Perguruan Tinggi Negeri dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum; dan
8. h.Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 550/M/Kp/XI/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kuasa Pengguna Barang Milik Negara pada Unit Utama Pusat dan Satuan Kerja di Daerah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1842 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.1842 www.peraturan.go.id 2016, No.1842 www.peraturan.go.id 2016, No.1842 www.peraturan.go.id 2016, No.1842 www.peraturan.go.id 2016, No.1842 www.peraturan.go.id 2016, No.1842 www.peraturan.go.id 2016, No.1842 www.peraturan.go.id 2016, No.1842 www.peraturan.go.id 2016, No.1842 www.peraturan.go.id 2016, No.1842 www.peraturan.go.id 2016, No.1842 www.peraturan.go.id 2016, No.1842 www.peraturan.go.id 2016, No.1842 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…