DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2016

Nomor: 91
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, perlu

Menetapkan

menetapkan Statuta Politeknik Negeri Madiun;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Madiun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2016, No.1862 Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);
3. 4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2012 tentang tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1061);
4. 5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. 6.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
6. 7.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); www.peraturan.go.id 2016, No.1862 MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Negeri Madiun, yang selanjutnya disingkat PNM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2.Statuta PNM, yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dipakai untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana induk pengembangan PNM.
3.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4.Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan PNM.
5.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di PNM. www.peraturan.go.id 2016, No.1862
7.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PNM.
8.Senat adalah organ PNM yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan akademik.
9.Direktur adalah Direktur PNM.
10.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)PNM merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur.
(2)PNM semula bernama Politeknik Madiun (Polma) yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 99/D/0/2003 tanggal 9 Juli 2003.
(3)Politeknik Madiun secara resmi berubah status menjadi Politeknik Negeri Madiun pada tanggal 29 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun.
(4)Tanggal 29 Oktober ditetapkan sebagai Hari Lahir atau Dies Natalis PNM.

Pasal 3

(1)PNM memiliki lambang berbentuk roda gigi dengan gigi berjumlah 8 (delapan) berwarna biru yang di dalamnya terdapat tulisan POLITEKNIK NEGERI MADIUN melingkar serta lingkaran berwarna biru muda dengan 4 (empat) garis horisontal berwarna hitam yang membentuk 5 (lima) bidang, buku terbuka berwarna www.peraturan.go.id 2016, No.1862 putih, bunga teratai berwarna kuning, dan keris berwarna putih.
(2)lambang PNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
1. a.roda gigi bermakna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. b.5 (lima) bagian pada lingkaran dalam roda gigi bermakna dasar/falsafah negara Indonesia Pancasila;
3. c.bunga teratai bermakna keluhuran dan kebijaksanaan;
4. d.buku yang terbuka bermakna himpunan sumber ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya;
5. e.keris bermakna sikap kesatria dan profesionalisme;
6. f.warna biru bermakna keteguhan dalam mencapai visi dan misi;
7. g.warna biru muda bermakna pendidikan yang bersifat universal tanpa mengenal golongan, ras, atau agama;
8. h.warna kuning bermakna dinamika dalam mencapai visi dan misi; dan
9. i.warna putih bermakna kesucian niat dalam mencapai visi dan misi.
(3)Lambang PNM memiliki makna dengan dilandasi keteguhan dan keluhuran, PNM bertekad mewujudkan insan yang memiliki profesionalisme dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)Warna dan kode warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(5)Perbandingan ukuran bentang horisontal dan vertikal lambang PNM adalah 1:1 (satu banding satu). Warna Nama warna Kode warna biru (blue) 0000FF biru muda (cyan) 00A2E9 kuning (yellow) FFFF00 putih (white) FFFFFF www.peraturan.go.id 2016, No.1862
(6)Lambang PNM sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sebagai berikut:
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang PNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

(1)PNM memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) berwarna biru muda dengan kode warna 00FFFF di tengahnya terdapat lambang PNM.
(2)Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera PNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

(1)Jurusan memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) yang di tengahnya terdapat lambang PNM dan di bawahnya terdapat tulisan masing-masing jurusan. www.peraturan.go.id 2016, No.1862
(2)Bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.bendera jurusan Administrasi Bisnis berwarna oranye, dengan kode warna FFA500 dengan tulisan JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS berwarna hitam sebagai berikut:
2. b.bendera jurusan Komputer Akuntansi berwarna kuning dengan kode warna FFFF00 dengan tulisan JURUSAN KOMPUTER AKUNTANSI berwarna hitam sebagai berikut:
3. c.bendera jurusan Teknik berwarna biru dengan kode warna 4169E1 dengan tulisan JURUSAN TEKNIK berwarna putih sebagai berikut:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur. www.peraturan.go.id 2016, No.1862

Pasal 6

(1)PNM memiliki pataka berbentuk persegi lima tidak simetris, bagian atas lurus dan bagian samping simetris dengan ujung bawah menyudut, berwarna merah hati dengan kode warna 800000 dikelilingi rumbai berwarna kuning emas dengan kode warna FFD700 dan di tengahnya terdapat lambang PNM.
(2)Pataka PNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan pataka PNM diatur dengan Peraturan Direktur. www.peraturan.go.id 2016, No.1862

Pasal 7

(1)PNM memiliki himne dan mars.
(2)Himne PNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No.1862
(3)Mars PNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan himne dan mars PNM diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 8

(1)PNM memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan PNM.
(3)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jubah, topi segi lima warna hitam, kalung, dan atribut lainnya. www.peraturan.go.id 2016, No.1862
(4)Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket almamater warna biru (midnight blue) dengan kode warna 191970 dan pada bagian dada kiri terdapat lambang PNM.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 9

(1)PNM menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Kurikulum PNM disusun, dilaksanakan, dan dikembangkan berbasis kompetensi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(2)Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi. www.peraturan.go.id 2016, No.1862
(3)Kurikulum disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi oleh setiap jurusan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
(4)Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…