DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017

Nomor: 91
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kekurangan dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur perpindahan dosen dan alih tugas pegawai negeri sipil nondosen menjadi dosen;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Nondosen menjadi Dosen; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 2017, No. 1929

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
8.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NONDOSEN MENJADI DOSEN. 2017, No. 1929

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3.Dosen NonPNS adalah Dosen yang diangkat oleh badan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang memiliki tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
4.PNS Dosen dipekerjakan adalah PNS Dosen yang dipekerjakan di perguruan tinggi swasta.
5.PNS Nondosen adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan selain PNS Dosen.
6.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8.Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
10.Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2017, No. 1929
11.Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
12.Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

(1)Perpindahan Dosen dan alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen bertujuan untuk memenuhi formasi dan kebutuhan dengan memperhatikan kualifikasi akademik dan kompetensi serta nisbah Dosen dan mahasiswa yang dilakukan secara objektif dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
(2)Perpindahan Dosen dan alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perpindahan Dosen antarperguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian;
2. b.perpindahan Dosen dari perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian ke perguruan tinggi negeri di bawah kementerian lain/LPNK atau sebaliknya;
3. c.perpindahan Dosen dari perguruan tinggi negeri ke perguruan tinggi swasta;
4. d.perpindahan Dosen NonPNS antarperguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian;
5. e.perpindahan PNS Dosen dipekerjakan di lingkungan LLDIKTI atau antar LLDIKTI; dan
6. f.alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen.

Pasal 3

(1)Perguruan tinggi dapat memberikan izin dan menerima usul perpindahan Dosen dan alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen dengan memperhatikan syarat program studi dan nisbah Dosen terhadap mahasiswa. 2017, No. 1929
(2)Syarat program studi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencakup jumlah Dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) paling sedikit 6 (enam) orang dan berlatar belakang bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan program studi, kecuali program studi yang diatur secara khusus.
(3)Nisbah Dosen terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perguruan tinggi negeri dapat menolak usul perpindahan Dosen dan alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)PNS Dosen dapat mengajukan usul perpindahan Dosen ke perguruan tinggi swasta apabila usul pindahnya ditolak oleh lebih dari 1 (satu) perguruan tinggi negeri di wilayah perguruan tinggi swasta yang dituju.
(6)PNS Nondosen yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional selain Dosen, dapat mengusulkan alih tugas menjadi Dosen.

Pasal 4

(1)Perpindahan Dosen dan alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memenuhi persyaratan:
1. a.sehat jasmani dan rohani serta bebas narkotika dan obat-obatan terlarang;
2. b.memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus di perguruan tinggi atau instansi asal;
3. c.mendapat persetujuan melepas dari pemimpin perguruan tinggi atau instansi asal dan persetujuan menerima dari pemimpin perguruan tinggi atau instansi penerima; 2017, No. 1929
4. d.memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi;
5. e.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
6. f.tidak sedang dalam proses upaya hukum keberatan atau banding administratif atas keputusan hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang;
7. g.tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat di perguruan tinggi atau instansi asal;
8. h.tidak sedang menjalani ikatan dinas/wajib kerja dengan perguruan tinggi atau instansi asal; dan
9. i.tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar.
(2)Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d terdiri atas:
1. a.lulusan program magister atau sederajat untuk mengajar di program diploma dan program sarjana;
2. b.lulusan program magister atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun untuk mengajar di program profesi;
3. c.lulusan program doktor atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun untuk mengajar di program spesialis; dan
4. d.lulusan program doktor atau sederajat untuk mengajar di program sarjana, program magister, dan program doktor.

Pasal 5

Dosen lulusan program magister atau program doktor dari perguruan tinggi di luar negeri harus memperoleh penyetaraan ijazah dari Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2017, No. 1929

Pasal 6

Usul perpindahan Dosen dan alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melampirkan dokumen:

a.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit paling rendah tipe C;
b.surat keterangan bebas narkotika dan obat-obatan terlarang dari rumah sakit paling rendah tipe C;
c.fotokopi surat keputusan calon PNS dan surat keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir bagi PNS Dosen atau PNS Nondosen;
d.fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir, untuk setiap unsur penilaian paling rendah dengan nilai baik;
e.asli surat pernyataan tidak sedang dalam status tugas belajar dari pejabat yang berwenang dibubuhi materai cukup;
f.asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses perkara pidana karena disangka atau didakwa melakukan tindak pidana kejahatan dibubuhi materai cukup;
g.asli surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
h.asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses upaya hukum berupa keberatan atau banding administratif atas hukuman disiplin berat dibubuhi materai cukup;
i.asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam masa ikatan dinas/ikatan kerja dengan perguruan tinggi asal atau instansi lain dibubuhi materai cukup;
j.asli surat persetujuan melepas dari pemimpin perguruan tinggi negeri atau kepala LLDIKTI untuk perguruan tinggi swasta; 2017, No. 1929
k.asli surat pernyataan bersedia menerima dari pemimpin perguruan tinggi penerima; dan
l.asli surat persetujuan perpindahan Dosen perguruan tinggi swasta antar wilayah LLDIKTI.

Pasal 7

Usul alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 6 (enam) bulan bagi PNS yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi atau jabatan fungsional paling rendah jenjang madya;
b.berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan bagi PNS yang menduduki jabatan administrasi, atau jabatan fungsional jenjang pertama dan muda;
c.memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program magister atau program magister terapan;
d.memiliki latar belakang bidang ilmu sesuai dengan bidang ilmu/mata kuliah yang akan diampu; dan
e.mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal.

Pasal 8

Perpindahan Dosen antarperguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

a.Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf i;
b.pemimpin perguruan tinggi negeri asal mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; 2017, No. 1929
c.dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan;
d.dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju;
e.pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
f.dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menyampaikan surat penolakan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal;
g.dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf e memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menerbitkan surat persetujuan dan menyampaikan usul pindah kepada Sekretaris Jenderal;
h.Sekretaris Jenderal menyampaikan usul pindah kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh pertimbangan teknis;
i.dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju;
j.dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf h memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal;
k.Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang perpindahan Dosen; dan
l.Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf k disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan melalui pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju. 2017, No. 1929

Pasal 9

Perpindahan Dosen dari perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian ke perguruan tinggi negeri di bawah kementerian lain/LPNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

a.Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf i;
b.pemimpin perguruan tinggi negeri asal mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
c.dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan;
d.dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal meneruskan usul pindah kepada Sekretaris Jenderal;
e.Sekretaris Jenderal meminta pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan;
f.dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal; dan
g.dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan surat pernyataan persetujuan pindah antar- instansi untuk disampaikan kepada menteri lain/kepala LPNK yang dituju.

Pasal 10

Perpindahan Dosen dari perguruan tinggi negeri di bawah kementerian lain/LPNK ke perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: 2017, No. 1929

a.Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf i;
b.pemimpin perguruan tinggi negeri asal mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
c.dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan;
d.dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal meneruskan usul pindah kepada menteri lain/kepala LPNK melalui pejabat pembina kepegawaian;
e.pejabat pembina kepegawaian kementerian lain/LPNK menyampaikan usul pindah yang memenuhi persyaratan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
f.Sekretaris Jenderal meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju;
g.pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
h.dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menyampaikan surat penolakan kepada Sekretaris Jenderal;
i.dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menyampaikan persetujuan kepada Sekretaris Jenderal;
j.Sekretaris Jenderal meminta pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan;
k.dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, dibuat surat penolakan oleh Sekretaris Jenderal dan disampaikan kepada menteri lain/kepala LPNK; 2017, No. 1929
l.usul pindah yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Menteri; dan
m.Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf l disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan dan pemimpin perguruan tinggi negeri asal melalui menteri lain/kepala LPNK.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…