DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2016

Nomor: 93
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Nusa Cendana; www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Paling sedikit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana;
8.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1641);
11.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 180/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS NUSA CENDANA.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimum Universitas Nusa Cendana, yang selanjutnya disebut SPM Undana adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh perguruan tinggi negeri yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum kepada masyarakat.

Pasal 2

(1)SPM Undana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)SPM Undana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh unit organisasi di Lingkungan Undana. www.peraturan.go.id 2016, No. 1948
(3)SPM Undana dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam dan di luar Undana.
(4)Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Undana bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian SPM Undana sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup SPM Undana meliputi komponen:
1. a.pendidikan;
2. b.penelitian;
3. c.pengabdian kepada masyarakat; dan
4. d.layanan administrasi.
(2)Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas:
1. a.kompetensi lulusan;
2. b.isi pembelajaran;
3. c.proses pembelajaran;
4. d.penilaian pembelajaran;
5. e.pendidik dan tenaga kependidikan;
6. f.sarana dan prasarana pembelajaran;
7. g.pengelolaan pembelajaran; dan
8. h.pembiayaan pembelajaran.
(3)Komponen penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.hasil penelitian;
2. b.isi penelitian;
3. c.proses penelitian;
4. d.penilaian penelitian;
5. e.peneliti;
6. f.sarana dan prasarana penelitian;
7. g.pengelolaan penelitian; dan
8. h.pendanaan dan pembiayaan penelitian.
(4)Komponen pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. b.isi pengabdian kepada masyarakat; www.peraturan.go.id 2016, No. 1948
3. c.proses pengabdian kepada masyarakat;
4. d.penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. e.pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. f.sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. g.pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. h.pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
(5)Komponen layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.kemahasiswaan;
2. b.keuangan;
3. c.kepegawaian;
4. d.perlengkapan; dan
5. e.umum.

Pasal 4

(1)Komponen dan sub komponen SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dijabarkan dalam jenis layanan yang akan diberikan Undana kepada masyarakat.
(2)Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator kinerja dan target waktu pencapaian.

Pasal 5

(1)SPM Undana wajib dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Rektor Undana.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan SPM Undana.
(3)Hasil evaluasi dan penyempurnaan SPM Undana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

(1)Untuk menunjang penerapan dan pencapaian SPM Undana, diselenggarakan Sistem Informasi SPM.
(2)Sistem Informasi SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: www.peraturan.go.id 2016, No. 1948
1. a.sistem informasi akademik;
2. b.sistem informasi keuangan;
3. c.sistem informasi perencanaan;
4. d.sistem informasi kepegawaian; dan
5. e.sistem informasi layanan pengadaan.

Pasal 7

(1)Rektor Undana menyusun laporan penerapan dan pencapaian SPM Undana setiap semester.
(2)Laporan penerapan dan pencapaian SPM Undana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester.

Pasal 8

(1)Pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM Undana dilakukan oleh Dewan Pengawas.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengawasan teknis dan keuangan.
(3)Laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id 2016, No. 1948 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…