DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 7 diubah,; Ketentuan Pasal 47 diubah; Ketentuan Pasal 48 diubah,; Ketentuan Pasal 49 diubah; Ketentuan Pasal 49 diubah; Ketentuan Pasal 60 diubah; Ketentuan Pasal 61 diubah; Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 61A, Pasal 61B, Pasal 61C, dan Pasal 61D; Diantara Pasal 868 dan Pasal 869 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 868A; Ketentuan Pasal 869 diubah; Ketentuan Pasal 870 diubah; Ketentuan Pasal 871 diubah; Ketentuan Pasal 872 diubah; Ketentuan Pasal 873 diubah; Ketentuan Pasal 874 diubah;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2016, No.933
3.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 91);
4.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
7.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 664 Tahun 2015); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Sekretariat Negara;
b.koordinasi dan penyusunan rencana program dan www.peraturan.go.id 2016, No.933 anggaran di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara;
c.pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara;
d.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatusahaan, pengelolaan bahan kebijakan, kepustakaan, arsip dan dokumentasi, dan keprotokolan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
e.penyediaan prasarana dan sarana yang meliputi tanah, bangunan, kendaraan, dan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, serta penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan, keamanan, pengembangan pemerintahan berbasis elektronik, dan pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk pejabat negara tertentu, dan dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;
f.koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, serta penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1. 2.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Biro Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, pengelolaan bahan kebijakan, www.peraturan.go.id 2016, No.933 kepustakaan, arsip dan dokumentasi, dan keprotokolan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

3.Ketentuan Pasal 48 diubah,sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengendalian dan pengurusan surat- menyurat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
b.pelaksanaan reproduksi termasuk Pidato Presiden dan Buku Acara Presiden;
c.pelaksanaan dukungan penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri Sekretaris Negara;
d.pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
e.pelaksanaan penyiapan acara dan keprotokolan Menteri Sekretaris Negara, dan urusan ketatausahaan pimpinan;
f.pelaksanaan penyelenggaraan jasa perpustakaan; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian.
1. 4.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Biro Tata Usaha terdiri atas:

a.Bagian Persuratan dan Reproduksi;
b.Bagian Arsip;
c.Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
d.Bagian Dukungan Pengelolaan Bahan Kebijakan;
e.Bagian Perpustakaan; dan www.peraturan.go.id 2016, No.933
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 5.Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyiapan data undangan atau acara yang dihadiri pimpinan/Menteri Sekretaris Negara;
b.pengadministrasian acara-acara yang memerlukan bahan atau sambutan pimpinan/Menteri Sekretaris Negara;
c.pengurusan administrasi acara dan keprotokolan Menteri Sekretaris Negara;
d.pelaksanaan koordinasi penyiapan upacara bendera di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
e.pelaksanaan pelayanan urusan ketatausahaan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kementerian, dan Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara.
1. 6.Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

a.Subbagian Administrasi Protokol;
b.Subbagian Tata Usaha Menteri Sekretaris Negara;
c.Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian; dan
d.Subbagian Tata Usaha Staf Ahli. www.peraturan.go.id 2016, No.933
1. 7.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Subbagian Administrasi Protokol mempunyai tugas melakukan pelayanan dan administrasi keprotokolan Menteri Sekretaris Negara, dan penyiapan koordinasi pelaksanaan upacara bendera di lingkungan Kementerian Seketariat Negara.
(2)Subbagian Tata Usaha Menteri Sekretaris Negara mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan ketatausahaan Menteri Sekretaris Negara.
(3)Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan ketatausahaan Sekretaris Kementerian.
(4)Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan ketatausahaan Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara.

8.Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 61A, Pasal 61B, Pasal 61C, dan Pasal 61D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Bagian Dukungan Pengelolaan Bahan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 61B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A, Bagian Dukungan Pengelolaan Bahan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

a.pengumpulan, penyiapan, dan analisis data dan informasi bahan kebijakan yang diperlukan oleh Menteri Sekretaris Negara;
b.pengembangan gagasan dan arahan Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan kebijakan; www.peraturan.go.id 2016, No.933
c.pelaporan perkembangan isu-isu aktual dan strategis; dan
d.penyiapan dan penyelesaian bahan rapat, notulensi, pidato/sambutan, dan audiensi Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 61C

a.Subbagian Penyiapan Bahan Acara; dan
b.Subbagian Dukungan Analisis Isu Aktual dan Strategis.

Pasal 61D

(1)Subbagian Penyiapan Bahan Acara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan rapat, notulensi, pidato/sambutan, dan audiensi Menteri Sekretaris Negara.
(2)Subbagian Dukungan Analisis Isu Aktual dan Strategis mempunyai tugas melaksanakan dukungan analisis isu-isu aktual dan strategis serta mengembangkan gagasan dan arahan Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan kebijakan.

9.Diantara Pasal 868 dan Pasal 869 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 868A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…