Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian yang memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
1 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memegang peran sentral sebagai lembaga yang secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Keberadaannya sangat vital dalam menyelenggarakan dukungan teknis, administrasi, dan analisis terhadap berbagai urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Mandat ini menegaskan posisi Kemensetneg sebagai jantung operasional kepresidenan.
Ruang lingkup Kemensetneg mencakup aspek regulasi melalui penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait kepresidenan, pelayanan administrasi kepresidenan, hingga pelaksanaan program-program strategis yang mendukung visi dan misi Presiden. Tugas-tugas ini memastikan kelancaran roda pemerintahan dan efektivitas kebijakan nasional. Kemensetneg juga berperan dalam pengelolaan aset negara dan protokol kenegaraan.
Program-program strategis Kemensetneg berfokus pada peningkatan efisiensi birokrasi, digitalisasi layanan kepresidenan, serta penguatan koordinasi antarlembaga negara. Intervensi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemensetneg juga aktif dalam program reformasi birokrasi dan pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara.
Dalam isu-isu nasional, Kemensetneg berkontribusi signifikan melalui fasilitasi pengambilan keputusan strategis Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga ini menjadi jembatan komunikasi antara Presiden dengan kementerian/lembaga lain, serta memastikan implementasi kebijakan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Perannya krusial dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pemerintahan.
Warga negara mungkin berurusan dengan Kemensetneg dalam konteks permohonan informasi publik terkait kebijakan kepresidenan, pengajuan audiensi, atau partisipasi dalam program-program yang diselenggarakan oleh lembaga kepresidenan. Meskipun tidak secara langsung melayani publik seperti kementerian lain, Kemensetneg memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Layanan ini mencerminkan komitmen terhadap partisipasi publik.
Sebagai simpul utama dalam sistem pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara adalah pilar penting yang mendukung kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Dengan mandat yang luas dan tanggung jawab yang besar, Kemensetneg memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel demi kemajuan bangsa. Kehadirannya esensial bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
mengatur tentang Ketentuan Umum; Perjalanan Dinas; Jenis Rombongan; Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Rombongan; Biaya Perjalanan Dinas Bagi Rombongan; Pengendalian Internal, Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai a. bentuk dan media serta jenis Arsip Kepresidenan; b. pengelolaan Arsip Kepresidenan; dan c. sarana dan prasarana Arsip Kepresidenan.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
Mengatur tentang Ketentuan Umum; TPT Pejabat/Pegawai; TPP Kunjungan Ke Luar Negeri; TPP Pasukan Pengamanan Presiden; TPP Pengamanan Tamu Negara; Kehilangan, Kerusakan dan Penarikan TPP dan/atau Kartu Pemegang TPP; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai Kedudukan dan Tanggung Jawab, Klasifikasi/Rumpun, Kategori, Jenjang, Pangkat dan Golongan, Tugas Jabatan dan Ruang Lingkup Kegiatan; kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kerja sana; pengangkatan dalam jabatan; pelantikan dan pengambilan sumpah/janji; kenaikan pangkat dan kebutuhan angka kredit; Pemberhentian dari Jabatan; Organisasi Profesi; dan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran mengatur mengenai tatanan organisasi dan tata kerja PPK Kemayoran yang menjelaskan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, kepegawaian, pengangkatan, pemberhentian, dan kepangkatan. Yang mana peran dari PKK Kemayoran adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan Komplek Kemayoran.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional; susunan organisasi; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; pengelolaan sumber daya dan pendanaan; penataan organisasi
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan; susunan organisasi; tata kerja; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; pendanaan
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan menteri ini mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian dan/atau BLU Kementerian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan: Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau Pejabat Lain. Informasi terjadinya Kerugian Negara bersumber dari: 1) hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; 2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; 3) pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 4) laporan tertulis yang bersangkutan; 5) informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; 6) perhitungan ex officio; dan/atau 7) pelapor secara tertulis.
Data Kementerian Sekretariat NegaraLihat semua
Nilai Ekspor Nonmigas Bulanan Menurut Negara Tujuan Indonesia Januari–Desember 2025
Ekspor nonmigas Indonesia naik 23,19% sepanjang 2025
Nilai Impor Migas Bulanan Menurut Negara Asal Indonesia Januari–Juni 2026
Nilai impor migas Januari-Juni 2026 fluktuatif dengan tren naik
Nilai Impor Migas Bulanan Menurut Negara Asal Indonesia Januari–Desember 2025
Impor migas Indonesia Januari–Desember 2025 fluktuatif dengan tren naik signifikan.
Nilai Impor Nonmigas Bulanan Menurut Negara Asal Indonesia Januari–Desember 2025
Impor nonmigas Indonesia naik signifikan sepanjang tahun 2015
Nilai Ekspor Nonmigas Bulanan Menurut Negara Tujuan Indonesia Januari–Juni 2026
Ekspor nonmigas Indonesia meningkat signifikan semester pertama 2026
Nilai Ekspor Migas Bulanan Menurut Negara Tujuan Indonesia Januari–Juni 2026
Nilai ekspor migas Indonesia naik signifikan semester pertama 2026
Nilai Ekspor Migas Bulanan Menurut Negara Tujuan Indonesia Januari–Desember 2025
Ekspor migas Indonesia naik signifikan sepanjang Januari–Desember 2025
Nilai Impor Nonmigas Bulanan Menurut Negara Asal Indonesia Januari–Juni 2026
Impor nonmigas Indonesia naik fluktuatif hingga akhir Juni