DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional; susunan organisasi; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; pengelolaan sumber daya dan pendanaan; penataan organisasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4.Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 344);
5.Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2024 tentang Dewan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 356); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN EKONOMI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Ekonomi Nasional adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis dan program prioritas di bidang ekonomi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional melalui Sekretaris Eksekutif dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri.
(2)Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 3

Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;
d.pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi;
e.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, dan keprotokolan;
f.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
g.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa;
h.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
i.penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
j.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional terdiri atas:
1. a.Bagian Umum;
2. b.Bagian Tata Usaha dan Protokol; dan
3. c.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengadaan barang/jasa, pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
c.perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
d.pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, serta koordinasi penyiapan kegiatan, dan pelaksanaan keprotokolan di lingkungan Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b.pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, dan dokumentasi; dan
c.koordinasi dan penyiapan kegiatan serta pelaksanaan urusan keprotokolan Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 11

a.Subbagian Tata Usaha Dewan;
b.Subbagian Tata Usaha Direktur Eksekutif;
c.Subbagian Protokol; dan
d.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…