DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 11 Tahun 2020 berisi mengenai panduan dalam rangka memahami, mengendalikan, dan mengelola gratifikasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang bertujuan meningkatkan kesadaran pegawai untuk melaporkan gratifikasi, menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel, dan membangun integritas pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi dan memberikan pedoman bagi pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, perlu diatur ketentuan mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
9.Peraturan . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
9.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
10.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifkasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang ditunjuk oleh Menteri Sekretaris Negara untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi.
4.Penyelenggara . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
4.Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pegawai adalah:

a.Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b.orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara yang bekerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
1. 6.Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP DASAR PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam rangka memahami, mengendalikan, dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 3

Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesadaran Pegawai untuk melaporkan Gratifikasi;
b.menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel; dan
c.membangun integitas pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4

. . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Pasal 4

Prinsip dasar dalam Pengendalian Gratifikasi yaitu:

a.setiap Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; dan
b.setiap Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan penolakan Gratifikasi.

BAB III

JENIS DAN LAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 5

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai terdiri atas:

a.Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
b.Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 6

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b merupakan Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Untuk meningkatkan Pengendalian Gratifikasi, maka seluruh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara, wajib menyampaikan laporan tahunan Gratifikasi kepada Menteri Sekretaris Negara melalui UPG.
(2)Dalam . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
(2)Dalam hal tidak terdapat kejadian Gratifikasi, Laporan tahunan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tetap disampaikan.
(3)Laporan tahunan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi mengenai Pengendalian Gratifikasi.

Pasal 8

(1)Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor kepada pihak pemberi Gratifikasi.
(2)Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial oleh pelapor.

Pasal 9

(1)Terhadap penyaluran makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), penerima Gratifikasi wajib membuat bukti penyaluran makanan dan/atau minuman yang mudah rusak.
(2)Bukti penyaluran makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Formulir Penyaluran Makanan dan/atau Minuman yang Mudah Rusak.
(3)Formulir Penyaluran Makanan dan/atau Minuman yang Mudah Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Penerima . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
(4)Penerima Gratifikasi wajib menyerahkan Formulir Penyaluran Makanan dan/atau Minuman yang Mudah Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UPG.
(5)UPG wajib menyerahkan Formulir Penyaluran Makanan dan/atau Minuman yang Mudah Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPK.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…