DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 17 Tahun 2016 mengatur mengenai standar pelayanan unit kerja, prosedur evaluasi terhadap standar pelayanan unit kerja, maupun pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan unit kerja, yang menjadi acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa standar pelayanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Kementerian Sekretariat Negara, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2.Peraturan . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
2.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
4.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia;
5.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat Negara;
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 933); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal 1

. . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Pasal 1

Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara merupakan acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b.Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c.Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
d.Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Militer Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
e.Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
f.Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
g.Standar . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
g.Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Aparatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
h.Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
i.Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Evaluasi terhadap Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dikoordinasikan oleh unit kerja yang secara fungsional bertanggung jawab dalam penyusunan dan evaluasi standar pelayanan.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Peraubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

. . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 MENTERI SEKRETARIS NEGARA ttd. PRATIKNO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Nandang Haris

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…