DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2017 mengatur mengenai jenis, bentuk, dan penerima, pengalokasian anggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi Bantuan Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2017, No.1746 Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 933); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA. www.peraturan.go.id 2017, No.1746

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Sekretaris Negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Sekretariat Negara.
3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Sekretariat Negara.
4.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai jenis, bentuk, dan penerima, pengalokasian anggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi Bantuan Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. www.peraturan.go.id 2017, No.1746

BAB III

JENIS, BENTUK, DAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara merupakan Bantuan Operasional.

Pasal 4

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 5

Penerima Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara meliputi:

a.lembaga nonpemerintah yang berfungsi sebagai wadah ilmuwan Indonesia terkemuka untuk memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan atas prakarsa sendiri dan/atau permintaan mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pemerintah serta masyarakat untuk mencapai tujuan nasional; dan
b.organisasi yang berbadan hukum di Indonesia yang menjalankan pekerjaan Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah menurut Konvensi Jenewa tahun 1949.

BAB IV

PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 6

(1)Pengalokasian anggaran pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan usulan dari penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disampaikan kepada PA.
(2)Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- www.peraturan.go.id 2017, No.1746 undangan.

Pasal 7

(1)Anggaran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dialokasikan dengan mempertimbangkan alokasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara.
(2)Anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 8

Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 9

(1)PPK melakukan seleksi dan menetapkan penerima Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
(2)Penetapan hasil seleksi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPA dengan surat keputusan.
(3)Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.Identitas penerima bantuan;
2. b.Nominal Uang;
3. c.Nomor rekening penerima bantuan; dan
4. d.Cara pelaksanaan pencairan dana sekaligus atau bertahap.

Pasal 10

Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), PPK mengadakan perjanjian kerja sama www.peraturan.go.id 2017, No.1746 dengan penerima Bantuan Pemerintah.

Pasal 11

(1)Penerima Bantuan Pemerintah yang telah mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat mengajukan permintaan pencairan Bantuan Pemerintah.
(2)Pencairan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus.
(3)Pencairan dana Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan melalui mekanisme:
1. a.Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima bantuan; atau
2. b.Uang Persediaan (UP).

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…