DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 3 Tahun 2021 merupakan suatu petunjuk atau pedoman bagi Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian/Lembaga lain selaku institusi pengguna fasilitas dalam melaksanakan standardisasi dan pengelolaan prasarana & sarana bagi pejabat negara tertentu yang menjadi kewenangan Kementerian Sekretariat Negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyediaan serta pengelolaan prasarana dan sarana bagi pejabat negara tertentu yang menjadi kewenangan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang efektif dan efisien;
c.bahwa untuk tertib administrasi penyediaan serta pengelolaan prasarana dan sarana bagi pejabat negara www.peraturan.go.id 2021, No.550 tertentu yang menjadi kewenangan Kementerian Sekretariat Negara, perlu adanya standar prosedur dan mekanisme bagi unit pelayanan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara maupun Kementerian/Lembaga lain selaku institusi pengguna fasilitas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Standardisasi serta Pengelolaan Prasarana dan Sarana bagi Pejabat Negara Tertentu yang Menjadi Kewenangan Kementerian Sekretariat Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
4.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN STANDARDISASI SERTA PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU YANG MENJADI KEWENANGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA. www.peraturan.go.id 2021, No.550

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Standardisasi serta Pengelolaan Prasarana dan Sarana bagi Pejabat Negara Tertentu yang Menjadi Kewenangan Kementerian Sekretariat Negara merupakan pedoman bagi Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian/Lembaga lain selaku institusi pengguna fasilitas dalam standardisasi serta pengelolaan prasarana dan sarana bagi pejabat negara tertentu yang menjadi kewenangan Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 2

Pejabat Negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b.Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
c.Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
d.Ketua dan Wakil Ketua pada Mahkamah Agung;
e.Ketua dan Wakil Ketua pada Mahkamah Konstitusi;
f.Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
g.Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial;
h.Menteri/Pejabat Setingkat Menteri;
i.Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
j.Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
k.Hakim Konstitusi;
l.Anggota Komisi Yudisial; dan
m.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Standardisasi serta Pengelolaan Prasarana dan Sarana bagi Pejabat Negara Tertentu yang Menjadi Kewenangan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

a.Pendahuluan; www.peraturan.go.id 2021, No.550
b.Jenis Prasarana dan Sarana;
c.Penggunaan serta Perawatan Prasarana dan Sarana; dan
d.Penutup.

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2021, No.550 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2021 MENTERI SEKRETARIS NEGARA ttd. PRATIKNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…