DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan menteri ini mengatur tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Sekretariat Negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE Kementerian. Ruang lingkup Penerapan SPBE Kementerian meliputi: 1) Tata Kelola SPBE Kementerian; 2) Manajemen SPBE Kementerian; 3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; 4) penyelenggara SPBE Kementerian; dan 5) pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Menteri Sekretaris Negara mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian Sekretariat Negara;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Sekretariat Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. 5.Peraturan . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
5. 5.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
6. 6.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
3.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
4.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
5.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7.Peta . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
7.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
8.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
9.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan.
10.Pusat Data adalah faslitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
11.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan.
12.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
13.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
14.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai.
15.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi.
16.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
18.Menteri . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE Kementerian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE Kementerian secara terpadu;
2. b.mendorong pelaksana SPBE Kementerian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. c.meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian;
4. d.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kementerian;
5. e.mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian serta Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. f.memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
7. g.meningkatkan kualitas dukungan pelaksanaan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Pasal 3

(1)Penerapan SPBE Kementerian dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.interoperabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kementerian yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Kementerian.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE Kementerian secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kementerian yang tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Kementerian.
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Kementerian.
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE Kementerian.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Penerapan SPBE Kementerian meliputi:
1. a.Tata Kelola SPBE Kementerian;
2. b.Manajemen SPBE Kementerian;
3. c.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. d.penyelenggara SPBE Kementerian; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.
(2)Penerapan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Tata Kelola SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Kementerian secara terpadu.
(2)Unsur . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
(2)Unsur-unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE Kementerian;
2. b.Peta Rencana SPBE Kementerian;
3. c.rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
4. d.Proses Bisnis;
5. e.data dan informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE Kementerian;
7. g.Aplikasi SPBE Kementerian;
8. h.Keamanan SPBE Kementerian; dan
9. i.Layanan SPBE Kementerian.

Pasal 6

Manajemen SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

a.manajemen risiko;
b.manajemen keamanan informasi;
c.manajemen data;
d.manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
e.manajemen sumber daya manusia;
f.manajemen pengetahuan;
g.manajemen perubahan; dan
h.manajemen Layanan SPBE Kementerian.

Pasal 7

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

a.audit Infrastruktur SPBE Kementerian;
b.audit Aplikasi SPBE Kementerian; dan
c.audit keamanan SPBE Kementerian

Pasal 8

(1)Penyelenggara SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE Kementerian, manajemen SPBE Kementerian, dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.
(2)Penyelenggara . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
(2)Penyelenggara SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

Pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE Kementerian.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan SPBE Kementerian yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018