DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 4 Tahun 2021 mengatur mengenai bagaimana mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Serta mengatur mengenai teknis pembuatan salinan peraturan menteri, penyebarluasan peraturan menteri, dan aturan teknis lainnya yang akan diatur lebih lanjut dalam SOP Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana www.peraturan.go.id 2021, No. 1033 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1753);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);
6.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013); www.peraturan.go.id 2021, No. 1033 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Peraturan Menteri Sekretaris Negara adalah pembuatan Peraturan Menteri Sekretaris Negara yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
2.Peraturan Menteri Sekretaris Negara yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara, untuk melaksanakan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau sederajat, atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
3.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan Perundang-undangan dan penyusun instrumen hukum dan lainnya.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
6.Deputi Bidang Administrasi Aparatur adalah deputi yang memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan www.peraturan.go.id 2021, No. 1033 teknis, administrasi, dan analisis serta koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
7.Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi adalah biro yang mempunyai tugas koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
8.Pemrakarsa adalah satuan organisasi yang mengajukan usulan pembentukan rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemrakarsa dan Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi dalam Pembentukan Peraturan Menteri.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan keseragaman bentuk Peraturan Menteri;
2. b.mewujudkan keharmonisan materi muatan peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi kebijakan Peraturan Menteri;
3. c.menjamin kepastian hukum; dan
4. d.meningkatkan efektivitas jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Menteri dilakukan dengan tahapan:

a.perencanaan rancangan Peraturan Menteri;
b.penyusunan rancangan Peraturan Menteri;
c.pembahasan rancangan Peraturan Menteri;
d.penetapan Peraturan Menteri; dan
e.pengundangan Peraturan Menteri. www.peraturan.go.id 2021, No. 1033

Pasal 4

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Menteri dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 5

(1)Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan:
1. a.hasil analisis Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi terhadap kebutuhan organisasi;
2. b.usulan dari satuan organisasi; dan/atau
3. c.perintah pimpinan.
(2)Satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Sekretariat Kementerian;
2. b.Sekretariat Presiden;
3. c.Sekretariat Wakil Presiden;
4. d.Sekretariat Militer Presiden;
5. e.Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum;
6. f.Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan; dan
7. g.Deputi Bidang Administrasi Aparatur.

Pasal 6

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun untuk:

a.jangka waktu 5 (lima) tahun yang tercantum dalam kerangka regulasi rencana strategis Kementerian; dan www.peraturan.go.id 2021, No. 1033
b.jangka waktu 1 (satu) tahun yang tercantum dalam Rencana Kerja Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 7

Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi menyampaikan rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada Deputi Bidang Administrasi Aparatur untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 8

(1)Selain perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemrakarsa dapat merencanakan penyusunan rancangan Peraturan Menteri pada tahun berjalan berdasarkan kebutuhan dan/atau perintah pimpinan.
(2)Sebelum merencanakan penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa berkoordinasi dengan Deputi Bidang Administrasi Aparatur.
(3)Materi rancangan Peraturan Menteri yang di luar perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Pemrakarsa.

Pasal 9

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut dari perencanaan penyusunan rencana Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikoordinasikan oleh Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi.
(2)Penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut dari perencanaan penyusunan rencana Peraturan www.peraturan.go.id 2021, No. 1033 Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikoordinasikan oleh Pemrakarsa.
(3)Dalam melaksanakan tahapan penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemrakarsa harus melibatkan Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi.
(4)Dalam melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(5)Dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan rapat penyusunan rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1)Hasil penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), disampaikan Pemrakarsa kepada Deputi Bidang Administrasi Aparatur.
(2)Deputi Bidang Administrasi Aparatur menugaskan Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi untuk memproses lebih lanjut hasil penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…