DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 4 Tahun 2022 merupakan peraturan berisi panduan bagi satuan organisasi/unit kerja/istana kepresidenan di daerah dalam menyusun dan mengevaluasi Peta Proses Bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan SOP yang merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Kementerian Sekretariat Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013); www.peraturan.go.id 2022, No.1018 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PENYUSUNAN DAN EVALUASI PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
3.Aplikasi e-SOP adalah sistem aplikasi elektronik yang digunakan dalam penyusunan, reviu, pengesahan, diseminasi, pemantauan, dan evaluasi SOP Kementerian Sekretariat Negara dengan laman https://esop.setneg.go.id.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
6.Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Ortala-HRB adalah unit kerja yang secara fungsional melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan analisis, kajian, dan evaluasi dalam penataan ketatalaksanaan.
7.Biro Informasi, Data, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Biro Infodatek adalah unit kerja yang secara fungsional melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi.

Pasal 2

Penyusunan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP Kementerian merupakan panduan bagi satuan organisasi/unit kerja/istana kepresidenan di daerah dalam menyusun dan mengevaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP.

Pasal 3

(1)Penyusunan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengatur:
1. a.Peta Proses Bisnis; dan
2. b.SOP. www.peraturan.go.id 2022, No.1018
(2)Ketentuan mengenai penyusunan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

PETA PROSES BISNIS

Pasal 4

(1)Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disusun oleh satuan organisasi/unit kerja/istana kepersidenan di daerah.
(2)Dalam penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan organisasi/unit kerja/istana kepersidenan di daerah berkoordinasi dengan Biro Ortala-HRB.
(3)Biro Ortala-HRB melakukan analisis dan mengajukan penetapan atas Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3)ditetapkan oleh Menteri dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang telah disusun mampu meningkatkan kinerja yang diharapkan, maka implementasi atas Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perlu dilakukan evaluasi.
(2)Evaluasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Ortala-HRB.
(3)Pelaksanaan evaluasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 7

(1)Peta Proses Bisnis yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan perubahan.
(2)Perubahan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal antara lain:
1. a.terjadi perubahan arah strategis Kementerian yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran satuan organisasi/ unit kerja/istana kepresidenan di daerah;
2. b.hasil evaluasi pelaksanaan proses bisnis yang mengharuskan untuk dilakukannya perubahan Peta Proses Bisnis; dan/atau
3. c.adanya usulan perubahan dari satuan organisasi/ unit kerja/istana kepresidenan di daerah. www.peraturan.go.id 2022, No.1018

BAB III

Standar Operasional Prosedur

Pasal 8

(1)SOP disusun oleh satuan organisasi/unit kerja/istana kepresidenan di daerah.
(2)Dalam penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan organisasi/unit kerja/istana kepersidenan di daerah berkoordinasi dengan Biro Ortala-HRB.

Pasal 9

(1)Biro Ortala-HRB melakukan analisis atas SOP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)SOP yang telah dianalisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi/unit kerja/kepala istana kepresidenan di daerah sebagai masukan.

Pasal 10

(1)SOP yang telah dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disahkan oleh pimpinan satuan organisasi/unit kerja/kepala istana kepresidenan di daerah.
(2)SOP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro Ortala-HRB untuk dilakukan dokumentasi dan diseminasi.
(3)Satuan organisasi/unit kerja/kepala istana kepresidenan di daerah harus melaksanakan SOP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

(1)Pelaksanaan SOP oleh satuan organisasi/unit kerja/kepala istana kepresidenan di daerah perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi.
(2)Pemantauan dan evaluasi SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi/unit kerja/kepala istana kepresidenan di daerah.
(3)Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(4)Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Biro Ortala-HRB.
(5)Penyampaian hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 bulan setelah tahun berkenaan berakhir.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…