DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 6 Tahun 2016 mengatur mengenai tatanan organisasi dan tata kerja PPKGBK yang menjelaskan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, kepegawaian, pengangkatan, pemberhentian, dan kepangkatan. Yang mana peran dari PPKGBK adalah untuk mengelola Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno untuk menunjang kegiatan olahraga nasional dan melestarikan Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagai peninggalan nasional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan sesuai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/1302/M.PAN-RB/03/2016 tanggal 17 Maret 2016 kepada Menteri Sekretaris Negara, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; www.peraturan.go.id 2016, No.834
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
6.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 662); www.peraturan.go.id 2016, No.834 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno yang selanjutnya disingkat PPKGBK menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum.
(2)PPKGBK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
(3)PPKGBK dipimpin oleh Kepala Pusat, yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Pasal 2

PPKGBK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno untuk menunjang kegiatan olahraga nasional dan melestarikan Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagai peninggalan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPKGBK menyelenggarakan fungsi:

a.menjaga dan melestarikan gedung/bangunan sebagai peninggalan nasional;
b.penyusunan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran;
c.pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja PPKGBK;
d.pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemeliharaan, pengendalian, dan monitoring atas pengusahaan pemanfaatan kawasan www.peraturan.go.id 2016, No.834 Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno serta penyelenggaraan sistem teknologi informasi;
e.penyelenggaraan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan administrasi umum lainnya, pengoordinasian penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa, pembinaan keamanan dan ketertiban, kebersihan dan perparkiran, serta penanganan urusan hukum, kehumasan dan keprotokolan;
f.pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PPKGBK; dan
g.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja PPKGBK.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PPKGBK terdiri atas:

a.Direktorat Keuangan;
b.Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Usaha;
c.Direktorat Umum; dan
d.Satuan Pemeriksaan Intern.

Pasal 5

(1)Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
(2)Direktorat Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran, penyusunan dan pelaporan kinerja, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyelenggaraan sistem teknologi informasi di lingkungan PPKGBK. www.peraturan.go.id 2016, No.834
(3)Direktur Keuangan karena jabatannya melaksanakan tugas sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran;
b.pengoordinasian penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan PPKGBK;
c.pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
d.penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran;
e.pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, dan utang piutang;
f.pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi keuangan;
g.penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan;
h.pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidangnya; dan
i.pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit Usaha sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

Direktorat Keuangan terdiri atas:

a.Divisi Anggaran dan Perencanaan
b.Divisi Perbendaharaan; dan
c.Divisi Akuntansi.

Pasal 8

(1)Divisi Anggaran dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan Rencana www.peraturan.go.id 2016, No.834 Bisnis dan Anggaran, penyiapan, penyajian, pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan data Rencana Strategis Bisnis, Perjanjian Kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja, serta pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi di lingkungan PPKGBK.
(2)Divisi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, serta pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi keuangan.
(3)Divisi Akuntansi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan aset, dan pengelolaan utang piutang, serta penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan.

Pasal 9

(1)Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
(2)Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, pembangunan, pemasaran, pengendalian, dan monitoring atas pengusahaan pemanfaatan aset, dan sarana dan prasarana, serta pemeliharaan dan penataan lingkungan di kawasan PPKGBK dalam rangka menjaga dan melestarikan gedung/bangunan sebagai peninggalan nasional.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi:

a.penyusunan kajian dan rencana kebijakan pengembangan sarana dan prasarana, investasi, dan www.peraturan.go.id 2016, No.834 pemanfaatan aset;
b.penyusunan rencana dan strategi pemasaran pemanfaatan sarana, dan prasarana;
c.pelaksanaan pemasaran pemanfaatan aset, sarana, dan prasarana;
d.pelaksanaan monitoring, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan mitra kerja sama;
e.pengoordinasian pelayanan pemanfaatan sarana dan prasarana;
f.sinkronisasi, integrasi dan konsolidasi rencana program dan kegiatan unit-unit usaha;
g.penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan PPKGBK;
h.pengoordinasian dalam rangka menjaga dan melestarikan gedung/bangunan sebagai peninggalan nasional;
i.pengoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan penataan kawasan di lingkungan PPKGBK;
j.pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidangnya; dan
k.pelaksanaan koordinasi operasional kegiatan unit-unit usaha.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…