DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 9 Tahun 2018 mencabut ketentuan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 6 Tahun 2016 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. Peraturan a quo sama-sama mengatur mengenai tatanan organisasi dan tata kerja PPKGBK, ketentuan yang diubah untuk diatur lebih lanjut adalah mengenai tugas dan fungsi Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Usaha, Direktorat Umum, Satuan Pemeriksaan Intern, Dewan Pengawas, serta menghapus ketentuan mengenai Kepangkatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, organisasi dan tata kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno;
c.bahwa Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
d.bahwa . . . SALINAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/544/M.KT.01/2018, tanggal 13 Agustus 2018, hal Penataan Organisasi Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
5.Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 662) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
6.Peraturan . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 933);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1885); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno yang selanjutnya disebut PPKGBK menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum.
(2)PPKGBK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
(3)PPKGBK dipimpin oleh Kepala Pusat yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Pasal 2

. . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Pasal 2

PPKGBK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno untuk menunjang kegiatan olahraga nasional dan melestarikan Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagai peninggalan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPKGBK menyelenggarakan fungsi:

a.penjagaan dan pelestarian gedung/bangunan sebagai peninggalan nasional;
b.penyusunan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran;
c.pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja PPKGBK;
d.pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemeliharaan, pengendalian, dan monitoring atas pengusahaan pemanfaatan kawasan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno serta penyelenggaraan sistem teknologi informasi;
e.penyelenggaraan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan administrasi umum lainnya, pengoordinasian penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa, pembinaan keamanan dan ketertiban, kebersihan dan perparkiran, serta penanganan urusan hukum, kehumasan, dan keprotokolan;
f.pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PPKGBK; dan
g.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja PPKGBK. MENTERI SEKRETARIS NEGARA

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PPKGBK terdiri atas:

a.Direktorat Keuangan;
b.Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Usaha;
c.Direktorat Umum; dan
d.Satuan Pemeriksaan Intern.

Pasal 5

(1)Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
(2)Direktorat Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran, penyusunan dan pelaporan kinerja, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyelenggaraan sistem teknologi informasi di lingkungan PPKGBK.
(3)Direktur Keuangan karena jabatannya, melaksanakan tugas sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran;
b.pengoordinasian penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan PPKGBK;
c.pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
d.penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran;
e.pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, dan utang piutang;
f.pelaksanaan . . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA
f.pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi keuangan;
g.penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan;
h.pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidangnya; dan
i.pelaksanaan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit Usaha sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

Direktorat Keuangan terdiri atas:

a.Divisi Anggaran dan Perencanaan
b.Divisi Perbendaharaan; dan
c.Divisi Akuntansi.

Pasal 8

(1)Divisi Anggaran dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran, penyiapan, penyajian, pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan data Rencana Strategis Bisnis, Perjanjian Kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja, serta pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi di lingkungan PPKGBK.
(2)Divisi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, serta pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi keuangan.
(3)Divisi Akuntansi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan aset, dan pengelolaan utang piutang, serta penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan.

Pasal 9

. . . MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…