DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia masih terdapat kekurangan dan belum dapat dijadikan pedoman dalam pemberian penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENGHARGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada Perseorangan atau Kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan/prestasi di bidang tertentu.
2.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
4.Perseorangan adalah individu yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
6.Kelompok adalah sekumpulan orang atau kelompok usaha yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
7.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8.Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan Lanjut Usia agar Lanjut Usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9.Penerima Penghargaan adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan untuk menerima Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
10.Pemilihan dan Penetapan Langsung adalah proses penunjukkan secara langsung yang karena jasanya berdasarkan pertimbangan Menteri Sosial berhak menerima Penghargaan kepada Perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2

Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberian Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia kepada Perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3

Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia bertujuan untuk:

a.memberikan Penghargaan atas jasa Perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; dan
b.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pasal 4

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan oleh Menteri Sosial.

BAB II

SASARAN, JENIS, DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

(1)Sasaran pemberian Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia meliputi:
1. a.Perseorangan;
2. b.Keluarga;
3. c.Kelompok; dan/atau
4. d.Lembaga Kesejahteraan Sosial.
(2)Sasaran pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan kepada pihak lain yang memiliki kontribusi sesuai dengan persyaratan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pasal 6

(1)Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada individu yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
(2)Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf b diberikan kepada unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
(3)Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf c diberikan kepada sekumpulan orang atau kelompok usaha yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
(4)Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Pasal 7

(1)Jenis Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia berupa:
1. a.lencana;
2. b.trofi;
3. c.piagam penghargaan; dan/atau
4. d.hadiah.
(2)Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Pasal 8

Lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a.bentuk : bulat;
b.ukuran : garis tengah luar 6 (enam) cm dan garis tengah dalam 4 (empat) cm;
c.bahan : logam;
d.warna : kuning emas;
e.gambar : logo Kelanjutusiaan dengan slogan “Tua Berguna dan Berkualitas”; dan
f.tulisan : Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pasal 9

Trofi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a.bentuk : trofi;
b.ukuran : paling tinggi 45 (empat puluh lima) cm;
c.bahan : fiber glass;
d.warna : bening;
e.gambar : logo Kelanjutusiaan dengan slogan “Tua Berguna dan Berkualitas”; dan
f.tulisan : Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pasal 10

Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

a.bentuk : segi empat;
b.bahan : kertas conqueror 200 (dua ratus) gr;
c.warna : warna dasar putih dan ditengah berlatar belakang logo transparan Kementerian Sosial atau logo pemerintah daerah;
d.gambar: 1) lambang burung Garuda dicetak timbul berwarna kuning emas terletak ditengah-tengah bagian atas piagam; 2) hiasan pinggir bermotif; dan 3) tulisan : “Piagam Penghargaan” dan “Menteri Sosial Republik Indonesia” berwarna kuning emas dan dicetak timbul.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia masih terdapat kekurangan dan belum dapat dijadikan pedoman dalam pemberian penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENGHARGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada Perseorangan atau Kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan/prestasi di bidang tertentu.
2.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
4.Perseorangan adalah individu yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
6.Kelompok adalah sekumpulan orang atau kelompok usaha yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
7.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8.Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan Lanjut Usia agar Lanjut Usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9.Penerima Penghargaan adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan untuk menerima Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
10.Pemilihan dan Penetapan Langsung adalah proses penunjukkan secara langsung yang karena jasanya berdasarkan pertimbangan Menteri Sosial berhak menerima Penghargaan kepada Perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2

Pasal 3

Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia bertujuan untuk:

a.memberikan Penghargaan atas jasa Perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; dan
b.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pasal 4

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan oleh Menteri Sosial.

BAB II

SASARAN, JENIS, DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

(1)Sasaran pemberian Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia meliputi:
1. a.Perseorangan;
2. b.Keluarga;
3. c.Kelompok; dan/atau
4. d.Lembaga Kesejahteraan Sosial.
(2)Sasaran pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan kepada pihak lain yang memiliki kontribusi sesuai dengan persyaratan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pasal 6

(1)Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada individu yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
(2)Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf b diberikan kepada unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
(3)Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf c diberikan kepada sekumpulan orang atau kelompok usaha yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
(4)Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Pasal 7

(1)Jenis Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia berupa:
1. a.lencana;
2. b.trofi;
3. c.piagam penghargaan; dan/atau
4. d.hadiah.
(2)Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Pasal 8

Lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a.bentuk : bulat;
b.ukuran : garis tengah luar 6 (enam) cm dan garis tengah dalam 4 (empat) cm;
c.bahan : logam;
d.warna : kuning emas;
e.gambar : logo Kelanjutusiaan dengan slogan “Tua Berguna dan Berkualitas”; dan
f.tulisan : Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pasal 9

Trofi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a.bentuk : trofi;
b.ukuran : paling tinggi 45 (empat puluh lima) cm;
c.bahan : fiber glass;
d.warna : bening;
e.gambar : logo Kelanjutusiaan dengan slogan “Tua Berguna dan Berkualitas”; dan
f.tulisan : Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pasal 10

Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

a.bentuk : segi empat;
b.bahan : kertas conqueror 200 (dua ratus) gr;
c.warna : warna dasar putih dan ditengah berlatar belakang logo transparan Kementerian Sosial atau logo pemerintah daerah;
d.gambar: 1) lambang burung Garuda dicetak timbul berwarna kuning emas terletak ditengah-tengah bagian atas piagam; 2) hiasan pinggir bermotif; dan 3) tulisan : “Piagam Penghargaan” dan “Menteri Sosial Republik Indonesia” berwarna kuning emas dan dicetak timbul.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SASARAN, JENIS, DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2004

Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SASARAN, JENIS, DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2004

Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2012