DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2004

Nomor: 43
Tahun: 2004
Ditetapkan: 18 Oktober 2004
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1.Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
2.Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
4.Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
5.Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
6.Perlindungan …
6.Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
7.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
8.Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas lanjut usia.
9.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11.Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
12.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
13.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ditujukan pada lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial meliputi :
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan kesempatan kerja;
4. d.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. f.pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. g.bantuan sosial.
(2)Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial meliputi :
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
4. d.pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
5. e.perlindungan sosial.

BAB II

PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

Pasal 4

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 5

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dilaksanakan secara terkoordinasi antar Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 6

(1)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 7

…

Pasal 7

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia meliputi :

a.bimbingan beragama;
b.pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia.

Pasal 8

(1)Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
(2)Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan :
1. a.penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
2. b.upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
3. c.pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.
(3)Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
(2)Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah maupun masyarakat. Paragraf Kesatu Sektor Formal

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1.Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
2.Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
4.Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
5.Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
6.Perlindungan …
6.Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
7.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
8.Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas lanjut usia.
9.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11.Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
12.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
13.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ditujukan pada lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial meliputi :
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan kesempatan kerja;
4. d.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. f.pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. g.bantuan sosial.
(2)Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial meliputi :
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
4. d.pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
5. e.perlindungan sosial.

BAB II

PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

Pasal 4

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 5

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dilaksanakan secara terkoordinasi antar Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 6

(1)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 7

…

Pasal 7

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia meliputi :

a.bimbingan beragama;
b.pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia.

Pasal 8

(1)Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
(2)Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan :
1. a.penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
2. b.upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
3. c.pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.
(3)Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
(2)Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah maupun masyarakat. Paragraf Kesatu Sektor Formal

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (7)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (7)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2021