DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Maret 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Ketentuan Umum; Perencanaan dan Penetapan Formasi; Tugas Belajar; Izin Belajar;Weweang;Pembinaan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2013 tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 634);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Belajar adalah salah satu wujud penghargaan terhadap pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial yang berprestasi dan berpotensi untuk mengikuti pendidikan formal di perguruan tinggi yang terakreditasi, di dalam negeri atau di luar negeri dengan biaya dari Pemerintah, lembaga internasional, dan lembaga swasta serta dibebaskan dari tugas dan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.
2.Izin Belajar adalah kesempatan belajar kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial yang berkeinginan untuk mengikuti pendidikan formal pada sekolah lanjutan atau perguruan tinggi di dalam negeri yang terakreditasi dengan biaya sendiri dan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5.Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
6.Pendidikan Akademik adalah Pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7.Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
8.Pendidikan Profesi adalah Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
9.Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial yang meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, serta Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.

Pasal 2

Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan:

a.memberikan kesempatan kepada PNS untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
b.meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional bagi PNS.

Pasal 3

Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan kepada PNS berdasarkan penilaian disiplin, integritas, moralitas, kinerja, dan keserasian antara pengembangan kompetensi dengan kebutuhan organisasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN FORMASI

Pasal 4

(1)Rencana formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar meliputi:
1. a.bidang pekerjaan yang membutuhkan;
2. b.jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
3. c.program Pendidikan atau disiplin ilmu yang dibutuhkan;
4. d.kualifikasi akademik calon penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar;
5. e.lembaga Pendidikan penyelenggara Tugas Belajar dan Izin Belajar;
6. f.jangka waktu calon penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan
7. g.sumber biaya.
(2)Rencana formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian berdasarkan usulan dari masing-masing pimpinan Unit Kerja.
(3)Rencana formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar disusun berdasarkan kebutuhan jangka panjang, jangka menengah, dan prioritas.

Pasal 5

(1)Formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar disusun dan ditetapkan setiap tahun.
(2)Formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal paling lambat pada bulan Februari setiap tahun untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
(3)Formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Pasal 6

(1)Tugas Belajar meliputi Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
(2)Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.strata I (S-1) dengan gelar sarjana;
2. b.strata II (S-2) dengan gelar magister; dan
3. c.strata III (S-3) dengan gelar doktor/doctor of philosophy.
(3)Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.diploma I dengan gelar ahli pratama;
2. b.diploma II dengan gelar ahli muda;
3. c.diploma III dengan gelar ahli madya; dan
4. d.diploma IV dengan gelar sarjana terapan.
(4)Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat melanjutkan Pendidikan magister terapan.
(5)Pendidikan magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melanjutkan Pendidikan doktor terapan.
(6)Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program Pendidikan spesialis.

Pasal 7

(1)Tugas Belajar diberikan kepada PNS untuk melanjutkan Pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan status terakreditasi A.
(2)Dalam hal tidak tersedia program studi dengan status terakreditasi A di daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dapat melanjutkan ke program studi dengan status terakreditasi B.

Pasal 8

Pelaksanaan Tugas Belajar dapat dilakukan di perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri.

Pasal 9

(1)Tugas Belajar diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Sosial berdasarkan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan rencana formasi Tugas Belajar.
(2)Disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja calon penerima Tugas Belajar.

Pasal 10

Tugas Belajar dengan disiplin ilmu pekerjaan sosial diwajibkan mengikuti Pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2018