DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2008 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2013 tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 634);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Belajar adalah salah satu wujud penghargaan terhadap pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial yang berprestasi dan berpotensi untuk mengikuti Pendidikan formal di perguruan tinggi yang terakreditasi, di dalam negeri atau di luar negeri dengan biaya dari Pemerintah, lembaga internasional, dan lembaga swasta serta dibebaskan dari tugas dan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.
2.Izin Belajar adalah pemberian kesempatan belajar kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial yang berkeinginan untuk mengikuti Pendidikan formal pada sekolah lanjutan atau perguruan tinggi di dalam negeri yang terakreditasi dengan biaya sendiri dan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil.
3.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6.Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
7.Pendidikan Akademik adalah Pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8.Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
9.Pendidikan Profesi adalah Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
10.Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial yang meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, serta Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.

Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan:

a.memberikan kesempatan kepada PNS untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
b.meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional bagi PNS.

Pasal 3

Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan kepada PNS berdasarkan penilaian disiplin, integritas, moralitas, kinerja, dan keserasian antara pengembangan kompetensi dengan kebutuhan organisasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN FORMASI

Pasal 4

(1)Rencana formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar meliputi:
1. a.bidang pekerjaan yang membutuhkan Tugas Belajar dan Izin Belajar;
2. b.jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
3. c.program Pendidikan atau disiplin ilmu yang dibutuhkan;
4. d.kualifikasi akademik calon penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar;
5. e.lembaga Pendidikan penyelenggara Tugas Belajar dan Izin Belajar;
6. f.jangka waktu calon penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan
7. g.sumber biaya.
(2)Rencana formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial berdasarkan usulan dari masing-masing pimpinan Unit Kerja Eselon I dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
(3)Rencana formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar disusun berdasarkan kebutuhan jangka panjang, jangka menengah, dan prioritas.

Pasal 5

(1)Formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar disusun dan ditetapkan setiap tahun.
(2)Formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
(3)Penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat pada bulan Februari setiap tahun.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Pasal 6

(1)Pemberian Tugas Belajar meliputi Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
(2)Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.strata I (S-1) dengan gelar sarjana;
2. b.strata II (S-2) dengan gelar magister; dan
3. c.strata III (S-3) dengan gelar doktor/Ph.D.
(3)Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.diploma I dengan gelar ahli pratama;
2. b.diploma II dengan gelar ahli muda;
3. c.diploma III dengan gelar ahli madya; dan
4. d.diploma IV dengan gelar sarjana terapan.
(4)Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan Pendidikan magister terapan dan doktor terapan.
(5)Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program Pendidikan spesialis.

Pasal 7

(1)Tugas Belajar diberikan kepada PNS untuk melanjutkan Pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yang harus memiliki program studi dengan status terakreditasi A.
(2)Dalam hal tidak tersedia program studi dengan status terakreditasi A di daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dapat melanjutkan Pendidikan tinggi perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan status terakreditasi B.

Pasal 8

Penunjukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Tugas Belajar dapat dilakukan di perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri.
(2)Tugas Belajar di perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama menjadi PNS, kecuali dengan persetujuan Menteri Sosial.

Pasal 10

(1)Tugas Belajar diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Sosial berdasarkan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan rencana formasi Tugas Belajar.
(2)Disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja calon penerima Tugas Belajar.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2008 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2013 tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 634);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Belajar adalah salah satu wujud penghargaan terhadap pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial yang berprestasi dan berpotensi untuk mengikuti Pendidikan formal di perguruan tinggi yang terakreditasi, di dalam negeri atau di luar negeri dengan biaya dari Pemerintah, lembaga internasional, dan lembaga swasta serta dibebaskan dari tugas dan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.
2.Izin Belajar adalah pemberian kesempatan belajar kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial yang berkeinginan untuk mengikuti Pendidikan formal pada sekolah lanjutan atau perguruan tinggi di dalam negeri yang terakreditasi dengan biaya sendiri dan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil.
3.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6.Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
7.Pendidikan Akademik adalah Pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8.Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
9.Pendidikan Profesi adalah Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
10.Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial yang meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, serta Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.

Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan:

a.memberikan kesempatan kepada PNS untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
b.meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional bagi PNS.

Pasal 3

Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan kepada PNS berdasarkan penilaian disiplin, integritas, moralitas, kinerja, dan keserasian antara pengembangan kompetensi dengan kebutuhan organisasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN FORMASI

Pasal 4

(1)Rencana formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar meliputi:
1. a.bidang pekerjaan yang membutuhkan Tugas Belajar dan Izin Belajar;
2. b.jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
3. c.program Pendidikan atau disiplin ilmu yang dibutuhkan;
4. d.kualifikasi akademik calon penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar;
5. e.lembaga Pendidikan penyelenggara Tugas Belajar dan Izin Belajar;
6. f.jangka waktu calon penerima Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan
7. g.sumber biaya.
(2)Rencana formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial berdasarkan usulan dari masing-masing pimpinan Unit Kerja Eselon I dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
(3)Rencana formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar disusun berdasarkan kebutuhan jangka panjang, jangka menengah, dan prioritas.

Pasal 5

(1)Formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar disusun dan ditetapkan setiap tahun.
(2)Formasi Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
(3)Penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat pada bulan Februari setiap tahun.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Pasal 6

(1)Pemberian Tugas Belajar meliputi Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
(2)Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.strata I (S-1) dengan gelar sarjana;
2. b.strata II (S-2) dengan gelar magister; dan
3. c.strata III (S-3) dengan gelar doktor/Ph.D.
(3)Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.diploma I dengan gelar ahli pratama;
2. b.diploma II dengan gelar ahli muda;
3. c.diploma III dengan gelar ahli madya; dan
4. d.diploma IV dengan gelar sarjana terapan.
(4)Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan Pendidikan magister terapan dan doktor terapan.
(5)Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program Pendidikan spesialis.

Pasal 7

(1)Tugas Belajar diberikan kepada PNS untuk melanjutkan Pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yang harus memiliki program studi dengan status terakreditasi A.
(2)Dalam hal tidak tersedia program studi dengan status terakreditasi A di daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dapat melanjutkan Pendidikan tinggi perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan status terakreditasi B.

Pasal 8

Penunjukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Tugas Belajar dapat dilakukan di perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri.
(2)Tugas Belajar di perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama menjadi PNS, kecuali dengan persetujuan Menteri Sosial.

Pasal 10

(1)Tugas Belajar diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Sosial berdasarkan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan rencana formasi Tugas Belajar.
(2)Disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja calon penerima Tugas Belajar.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021