DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, perlu melaksanakan penyaluran bantuan sosial pangan secara nontunai yang transparan dan akuntabel;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2.Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/ pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur.
3.Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
4.Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.
5.Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT secara nontunai.
6.Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial, termasuk kartu keluarga sejahtera.
7.Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)BPNT bertujuan untuk:
1. a.mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. b.memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM BPNT;
3. c.memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
4. d.memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.
(2)Manfaat BPNT untuk:
1. a.meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. b.meningkatnya transaksi nontunai;
3. c.meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
4. d.meningkatnya efisiensi penyaluran Bantuan Sosial; dan
5. e.meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria:

a.tersambung dengan jaringan internet; dan
b.terdapat e-warong.

Pasal 4

E-warong sebagai penyalur BPNT dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
(2)KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari peserta program keluarga harapan.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN BPNT

Pasal 6

Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT pada akhir tahun untuk digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja menetapkan data KPM BNPT berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan jumlah dan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Data KPM BPNT yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja diserahkan kepada Bank Penyalur melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.

Pasal 9

Mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui tahapan:

a.registrasi dan/atau pembukaan rekening;
b.edukasi dan sosialisasi;
c.penyaluran; dan
d.pembelian barang.

Pasal 10

(1)Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi Kartu Kombo.
(2)Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, perlu melaksanakan penyaluran bantuan sosial pangan secara nontunai yang transparan dan akuntabel;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2.Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/ pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur.
3.Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
4.Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.
5.Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT secara nontunai.
6.Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial, termasuk kartu keluarga sejahtera.
7.Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)BPNT bertujuan untuk:
1. a.mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. b.memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM BPNT;
3. c.memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
4. d.memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.
(2)Manfaat BPNT untuk:
1. a.meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. b.meningkatnya transaksi nontunai;
3. c.meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
4. d.meningkatnya efisiensi penyaluran Bantuan Sosial; dan
5. e.meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria:

a.tersambung dengan jaringan internet; dan
b.terdapat e-warong.

Pasal 4

E-warong sebagai penyalur BPNT dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
(2)KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari peserta program keluarga harapan.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN BPNT

Pasal 6

Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT pada akhir tahun untuk digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja menetapkan data KPM BNPT berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan jumlah dan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Data KPM BPNT yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja diserahkan kepada Bank Penyalur melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.

Pasal 9

Mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui tahapan:

a.registrasi dan/atau pembukaan rekening;
b.edukasi dan sosialisasi;
c.penyaluran; dan
d.pembelian barang.

Pasal 10

(1)Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi Kartu Kombo.
(2)Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

MEKANISME PENYALURAN BPNT

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

MEKANISME PENYALURAN BPNT

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019