DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019

Nomor: 20
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 November 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2.Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/ pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur.
3.Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
4.Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
5.Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT secara nontunai.
6.Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.
7.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
8.Wilayah Khusus adalah wilayah dengan keterbatasan akses geografis, jaringan, sinyal, dan infrastruktur nontunai.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)BPNT bertujuan untuk:
1. a.mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. b.memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT;
3. c.memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
4. d.memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.
(2)Manfaat BPNT untuk meningkatkan:
1. a.ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. b.efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
3. c.akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
4. d.transaksi nontunai; dan
5. e.pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria:

a.tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau
b.terdapat e-warong.

Pasal 4

E-warong sebagai penyalur BPNT dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
(2)KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN BPNT

Pasal 6

Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT pada akhir tahun untuk digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT menetapkan data KPM BNPT berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan jumlah dan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Data KPM BPNT yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

(1)Bank Penyalur melakukan koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah dan lokasi KPM BPNT yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran BPNT.
(3)Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota dan tenaga pelaksana BPNT mengidentifikasi serta mempersiapkan pedagang, agen, dan kelompok usaha bersama untuk dapat membentuk e-warong penyalur BPNT.
(4)Persiapan e-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mengetahui jumlah calon KPM BPNT di setiap lokasi penyaluran berdasarkan penetapan penerima BPNT.

Pasal 10

(1)E-warong yang dipersiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
1. a.e-warong kelompok usaha bersama; dan
2. b.e-warong nonkelompok usaha bersama.
(2)E-warong kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan e-warong yang terbentuk dari kelompok usaha bersama yang dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
(3)E-warong nonkelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan koperasi;
2. b.pasar tradisional;
3. c.toko kelontong;
4. d.warung desa;
5. e.rumah pangan kita;
6. f.agen bank; atau
7. g.usaha eceran lainnya.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2.Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/ pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur.
3.Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
4.Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
5.Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT secara nontunai.
6.Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.
7.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
8.Wilayah Khusus adalah wilayah dengan keterbatasan akses geografis, jaringan, sinyal, dan infrastruktur nontunai.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)BPNT bertujuan untuk:
1. a.mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. b.memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT;
3. c.memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
4. d.memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.
(2)Manfaat BPNT untuk meningkatkan:
1. a.ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. b.efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
3. c.akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
4. d.transaksi nontunai; dan
5. e.pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria:

a.tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau
b.terdapat e-warong.

Pasal 4

E-warong sebagai penyalur BPNT dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
(2)KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN BPNT

Pasal 6

Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT pada akhir tahun untuk digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT menetapkan data KPM BNPT berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan jumlah dan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Data KPM BPNT yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

(1)Bank Penyalur melakukan koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah dan lokasi KPM BPNT yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran BPNT.
(3)Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota dan tenaga pelaksana BPNT mengidentifikasi serta mempersiapkan pedagang, agen, dan kelompok usaha bersama untuk dapat membentuk e-warong penyalur BPNT.
(4)Persiapan e-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mengetahui jumlah calon KPM BPNT di setiap lokasi penyaluran berdasarkan penetapan penerima BPNT.

Pasal 10

(1)E-warong yang dipersiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
1. a.e-warong kelompok usaha bersama; dan
2. b.e-warong nonkelompok usaha bersama.
(2)E-warong kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan e-warong yang terbentuk dari kelompok usaha bersama yang dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
(3)E-warong nonkelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan koperasi;
2. b.pasar tradisional;
3. c.toko kelontong;
4. d.warung desa;
5. e.rumah pangan kita;
6. f.agen bank; atau
7. g.usaha eceran lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

MEKANISME PENYALURAN BPNT

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

MEKANISME PENYALURAN BPNT

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018