DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 139);
6.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1413);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1013);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.pejabat pelaksana di lingkungan Kementerian Sosial yang belum memenuhi syarat jabatan diberikan kelas jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
b.pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatannya paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
c.pejabat pelaksana yang belum memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberhentikan dari jabatannya untuk disesuaikan dengan kelas jabatan berdasarkan Peraturan Menteri ini;
d.Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional guru berdasarkan Peraturan Menteri ini, tetap menjalankan tugasnya dan dibayarkan tunjangan kinerjanya terhitung sejak tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang; dan
e.pejabat struktural di lingkungan Kementerian Sosial yang belum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial tetap menjalankan tugasnya dan dibayarkan tunjangan kinerjanya sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2025 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Œ SAIFULLAH YUSUF Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL A. DAFTAR NAMA DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 01 02 03 1 Sekretaris Jenderal 17 2 Kepala Biro Perencanaan 15 3 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan 10 4 Kepala Biro Keuangan 15 5 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan 10 6 Kepala Biro Umum 15 7 Kepala Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, dan Barang Milik Negara Biro Umum 13 8 Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara Biro Umum 10 9 Kepala Subbagian Pengamanan Biro Umum 10 10 Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Biro Umum 13 11 Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil Menteri Biro Umum 10 12 Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri Biro Umum 10 13 Kepala Subbagian Protokol Biro Umum 10 14 Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Umum 13 15 Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 15 16 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 10 17 Kepala Biro Hubungan Masyarakat 15 18 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hubungan Masyarakat 10 19 Kepala Biro Hukum 15 20 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum 10 21 Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 15 22 Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 13 23 Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial 15 NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 01 02 03 24 Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial 13 25 Kepala Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial 13 26 Kepala Subbagian Tata Usaha Sekolah Rakyat 9 27 Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 17 28 Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 15 29 Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 13 30 Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana 15 31 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana 10 32 Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan 15 33 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan 10 34 Direktur Jaminan Sosial 15 35 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Jaminan Sosial 10 36 Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial 17 37 Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 15 38 Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 13 39 Direktur Rehabilitasi Sosial Anak 15 40 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak 10 41 Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 15 42 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 10 43 Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 15 44 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 10 45 Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang 15 46 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang 10 47 Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus 15 48 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus 10 49 Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial 17 NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 01 02 03 50 Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 15 51 Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 13 52 Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil 15 53 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil 10 54 Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat 15 55 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat 10 56 Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan 15 57 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan 10 58 Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial 15 59 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial 10 60 Inspektur Jenderal 17 61 Sekretaris Inspektorat Jenderal 15 62 Kepala Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal 13 63 Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 15 64 Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 10 65 Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial 15 66 Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial 10 67 Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial 15 68 Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial 10 69 Inspektur Bidang Penunjang 15 70 Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Penunjang 10 71 Inspektur Bidang Investigasi 15 72 Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Investigasi 10 73 Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas 15 74 Kepala Bagian Umum Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas 13 75 Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia 14 76 Administrator Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia 11 77 Pengawas Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia 9 78 Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung 15 79 Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung 13 NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 01 02 03 80 Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar 15 81 Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar 13 82 Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta 15 83 Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta 13 84 Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin 15 85 Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin 13 86 Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang 15 87 Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang 13 88 Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura 15 89 Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura 13 90 Kepala Bagian Administrasi, Akademik, dan Umum Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung 13 91 Kepala Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor 15 92 Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor 13 93 Kepala Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung 15 94 Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung 13 95 Kepala Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta 15 96 Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta 13 97 Kepala Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi 15 98 Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi 13 99 Kepala Sentra “Handayani” di Jakarta 13 100 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Handayani” di Jakarta 10 101 Kepala Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta 13 102 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta 10 103 Kepala Sentra “Efata” di Kupang 13 104 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Efata” di Kupang 10 105 Kepala Sentra “Phalamartha” di Sukabumi 13 106 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Phalamartha” di Sukabumi 10 107 Kepala Sentra “Wirajaya” di Makassar 13 NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 01 02 03 108 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Wirajaya” di Makassar 10 109 Kepala Sentra “Galih Pakuan” di Bogor 13 110 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Galih Pakuan” di Bogor 10 111 Kepala Sentra “Bahagia” di Medan 13 112 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Bahagia” di Medan 10 113 Kepala Sentra “Insyaf” di Medan 13 114 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Insyaf” di Medan 10 115 Kepala Sentra “Budi Perkasa” di Palembang 13 116 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Budi Perkasa” di Palembang 10 117 Kepala Sentra “Abiseka” di Pekanbaru 13 118 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Abiseka” di Pekanbaru 10 119 Kepala Sentra “Alyatama” di Jambi 13 120 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Alyatama” di Jambi 10 121 Kepala Sentra “Wyata Guna” di Bandung 13 122 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Wyata Guna” di Bandung 10 123 Kepala Sentra “Abiyoso” di Cimahi 13 124 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Abiyoso” di Cimahi 10 125 Kepala Sentra “Satria” di Baturraden 13 126 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Satria” di Baturraden 10 127 Kepala Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu 13 128 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu 10 129 Kepala Sentra “Antasena” di Magelang 13 130 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Antasena” di Magelang 10 131 Kepala Sentra “Margo Laras” di Pati 13 132 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Margo Laras” di Pati 10 133 Kepala Sentra “Gau Mabaji” di Gowa 13 134 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Gau Mabaji” di Gowa 10 135 Kepala Sentra “ Nipotowe” di Palu 13 136 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “ Nipotowe” di Palu 10 137 Kepala Sentra “Tumou Tou” di Manado 13 138 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Tumou Tou” di Manado 10 139 Kepala Sentra “Mahatmiya” di Bali 13 NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 01 02 03 140 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Mahatmiya” di Bali 10 141 Kepala Sentra “Paramita” di Mataram 13 142 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Paramita” di Mataram 10 143 Kepala Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru 13 144 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru 10 145 Kepala Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate 13 146 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate 10 147 Kepala Sentra “Pangurangi” di Takalar 13 148 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Pangurangi” di Takalar 10 149 Kepala Sentra “Meohai” di Kendari 13 150 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Meohai” di Kendari 10 151 Kepala Sentra “Darussa’adah” di Aceh Besar 13 152 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Darussa’adah” di Aceh Besar 10 153 Kepala Sentra Perintis “Bumi Segantang Lada” di Tanjung Pinang 10 B. DAFTAR NAMA DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA, DAN JABATAN LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 01 02 03 1 Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial 16 2 Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial 16 3 Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial 16 4 Staf Khusus Menteri 16 5 Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung 15 6 Wakil Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung 14 7 Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama 14 8 Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12 9 Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10 10 Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8 11 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama 14 12 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12 NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 01 02 03 13 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10 14 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8 15 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia 8 16 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir 7 17 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 6 18 Analis Kebijakan Ahli Utama 14 19 Analis Kebijakan Ahli Madya 12 20 Analis Kebijakan Ahli Muda 10 21 Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 22 Analis Anggaran Ahli Madya 12 23 Analis Anggaran Ahli Muda 10 24 Analis Anggaran Ahli Pertama 8 25 Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya 12 26 Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda 10 27 Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama 8 28 Analis Hukum Ahli Madya 11 29 Analis Hukum Ahli Muda 9 30 Analis Hukum Ahli Pertama 8 31 Arsiparis Ahli Utama 13 32 Arsiparis Ahli Madya 11 33 Arsiparis Ahli Muda 9 34 Arsiparis Ahli Pertama 8 35 Arsiparis Penyelia 8 36 Arsiparis Mahir 7 37 Arsiparis Terampil 6 38 Auditor Ahli Utama 14 39 Auditor Ahli Madya 12 40 Auditor Ahli Muda 10 41 Auditor Ahli Pertama 8 42 Auditor Penyelia 9 43 Auditor Mahir 7 44 Auditor Terampil 6 45 Dokter Ahli Utama 14 46 Dokter Ahli Madya 12 47 Dokter Ahli Muda 10 48 Dokter Ahli Pertama 9 49 Dokter Gigi Ahli Utama 14 50 Dokter Gigi Ahli Madya 12 51 Dokter Gigi Ahli Muda 10 52 Dokter Gigi Ahli Pertama 9 53 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama 8 54 Pamong Budaya Ahli Pertama 8 55 Pekerja Sosial Ahli Utama 14 56 Pekerja Sosial Ahli Madya 12 NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 01 02 03 57 Pekerja Sosial Ahli Muda 10 58 Pekerja Sosial Ahli Pertama 8 59 Pekerja Sosial Penyelia 8 60 Pekerja Sosial Mahir 7 61 Pekerja Sosial Terampil 6 62 Pekerja Sosial Terampil Pemula 5 63 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya 12 64 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda 10 65 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama 8 66 Penyuluh Sosial Ahli Utama 14 67 Penyuluh Sosial Ahli Madya 12 68 Penyuluh Sosial Ahli Muda 10 69 Penyuluh Sosial Ahli Pertama 8 70 Penyuluh Hukum Ahli Madya 11 71 Penyuluh Hukum Ahli Muda 9 72 Penyuluh Hukum Ahli Pertama 8 73 Penerjemah Ahli Madya 11 74 Penerjemah Ahli Muda 9 75 Penerjemah Ahli Pertama 8 76 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya 12 77 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 10 78 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 8 79 Perencana Ahli Utama 14 80 Perencana Ahli Madya 12 81 Perencana Ahli Muda 10 82 Perencana Ahli Pertama 8 83 Analis Kebencanaan Ahli Madya 12 84 Analis Kebencanaan Ahli Muda 9 85 Analis Kebencanaan Ahli Pertama 8 86 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia 9 87 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir 8 88 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil 7 89 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11 90 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 9 91 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 8 92 Pranata Komputer Ahli Madya 11 93 Pranata Komputer Ahli Muda 9 94 Pranata Komputer Ahli Pertama 8 95 Pranata Komputer Penyelia 8 96 Pranata Komputer Mahir 7 97 Pranata Komputer Terampil 6 98 Pustakawan Ahli Madya 11 NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 01 02 03 99 Pustakawan Ahli Muda 9 100 Pustakawan Ahli Pertama 8 101 Pustakawan Penyelia 8 102 Pustakawan Mahir 7 103 Pustakawan Terampil 6 104 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya 12 105 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda 10 106 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama 8 107 Statistisi Ahli Madya 11 108 Statistisi Ahli Muda 9 109 Statistisi Ahli Pertama 8 110 Perawat Ahli Madya 11 111 Perawat Ahli Muda 9 112 Perawat Ahli Pertama 8 113 Perawat Penyelia 8 114 Perawat Mahir 7 115 Perawat Terampil 6 116 Perawat Pemula 5 117 Terapis Gigi dan Mulut Penyelia 8 118 Terapis Gigi dan Mulut Mahir 7 119 Terapis Gigi dan Mulut Terampil 6 120 Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana Pemula 5 121 Psikolog Klinis Ahli Madya 11 122 Psikolog Klinis Ahli Muda 9 123 Psikolog Klinis Ahli Pertama 8 124 Instruktur Ahli Madya 12 125 Instruktur Ahli Muda 10 126 Instruktur Ahli Pertama 8 127 Instruktur Penyelia 8 128 Instruktur Mahir 7 129 Instruktur Terampil 6 130 Okupasi Terapis Penyelia 8 131 Okupasi Terapis Mahir 7 132 Okupasi Terapis Terampil 6 133 Ortotis Prostetis Penyelia 8 134 Ortotis Prostetis Mahir 7 135 Ortotis Prostetis Terampil 6 136 Terapis Wicara Penyelia 8 137 Terapis Wicara Mahir 7 138 Terapis Wicara Terampil 6 139 Fisioterapis Ahli Madya 11 140 Fisioterapis Ahli Muda 9 141 Fisioterapis Ahli Pertama 8 142 Fisioterapis Penyelia 8 143 Fisioterapis Mahir 7 144 Fisioterapis Terampil 6 145 Lektor Kepala 13 146 Lektor 11 NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 01 02 03 147 Asisten Ahli 9 148 Widyaiswara Ahli Utama 14 149 Widyaiswara Ahli Madya 12 150 Widyaiswara Ahli Muda 10 151 Widyaiswara Ahli Pertama 8 152 Guru Ahli Madya 11 153 Guru Ahli Muda 9 154 Guru Ahli Pertama 8 155 Penelaah Teknis Kebijakan 7 156 Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi 7 157 Pengolah Data dan Informasi 6 158 Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan 7 159 Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan 7 160 Penata Keprotokolan 7 161 Pengelola Keprotokolan 6 162 Pengadministrasi Perkantoran 5 163 Penata Layanan Operasional 7 164 Pengelola Layanan Operasional 6 165 Operator Layanan Operasional 5 166 Penyusun Buku Braille dan Buku Bicara 7 167 Fasilitator Pelatihan Bahasa Isyarat 7 168 Penata Kelola Layanan Kesehatan 7 169 Pengelola Layanan Kesehatan 6 170 Pengelola Umum Operasional 1 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAIFULLAH YUSUF

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…