DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Juli 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/714/M.SM.02.00/2023 tanggal 15 Juli 2023 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Sosial;
c.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1671) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial; jdih.kemensos.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
6.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1413);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746); jdih.kemensos.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
2.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
3.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
4.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh Pegawai dalam pelaksanaan tugas dalam kerangka Reformasi Birokrasi.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

(1)Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. b.Jabatan Administrasi; dan
3. c.Jabatan Fungsional. jdih.kemensos.go.id
(3)Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b terdiri atas:
1. a.jabatan administrator;
2. b.jabatan pengawas; dan
3. c.jabatan pelaksana.
(4)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki Kelas Jabatan.
(5)Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi.
(2)Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi.
(3)Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional didasarkan pada:
1. a.keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;
2. b.keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional; atau
3. c.keputusan tentang pengangkatan pejabat administrator, pengawas, dan pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan.
(4)Kelas Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dari jabatan Eselon III setara dengan Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Ahli Madya;
2. b.Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dari jabatan Eselon IV setara dengan Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
3. c.Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dari jabatan Eselon V setara dengan Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Ahli Pertama.
(5)Dalam hal Jabatan Fungsional yang diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki Kelas Jabatan yang lebih tinggi atau lebih rendah maka Kelas Jabatan Fungsional hasil penyetaraan Jabatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional terdampak penataan birokrasi.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

Selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai juga dapat diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya. jdih.kemensos.go.id

Pasal 5

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Kinerja diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Pegawai yang diangkat dalam jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1671), tetap menjalankan tugasnya dan dibayarkan tunjangan kinerjanya sampai dengan ditetapkan dalam jabatan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
b.seluruh jabatan yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1671) wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. jdih.kemensos.go.id

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Peraturan Menteri Sosial Nomor Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141); dan
b.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1671), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemensos.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2023 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd TRI RISMAHARINI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 569 jdih.kemensos.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL A. DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 1 Sekretaris Jenderal 17 2 Kepala Biro Perencanaan 15 3 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan 10 4 Kepala Biro Keuangan 15 5 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan 10 6 Kepala Biro Umum 15 7 Kepala Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan Biro Umum 13 8 Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri 10 9 Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal 10 10 Kepala Subbagian Pengamanan Biro Umum 10 11 Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Biro Umum 13 12 Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 15 13 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 10 14 Kepala Biro Hubungan Masyarakat 15 15 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hubungan Masyarakat 10 16 Kepala Biro Hukum 15 17 Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum 10 jdih.kemensos.go.id NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 18 Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 15 19 Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 13 20 Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi 15 21 Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi 13 22 Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 17 23 Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 15 24 Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 10 25 Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 15 26 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 10 27 Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam 15 28 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam 10 29 Direktur Jaminan Sosial 15 30 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Jaminan Sosial 10 31 Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial 17 32 Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 15 33 Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 10 34 Direktur Rehabilitasi Sosial Anak 15 35 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak 10 36 Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 15 37 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 10 38 Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 15 jdih.kemensos.go.id NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 39 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 10 40 Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan 15 41 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan 10 42 Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial 17 43 Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 15 44 Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 10 45 Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial 15 46 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial 10 47 Direktur Pemberdayaan Masyarakat 15 48 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Masyarakat 10 49 Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan 15 50 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan 10 51 Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial 15 52 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Potensi dan Sumber Daya 10 53 Inspektur Jenderal 17 54 Sekretaris Inspektorat Jenderal 15 55 Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Inspektorat Jenderal 10 56 Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 15 57 Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 10 58 Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial 15 59 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial 10 jdih.kemensos.go.id NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 60 Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial 15 61 Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Peberdayaan Sosial 10 62 Inspektur Bidang Penunjang 15 63 Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Penunjang 10 64 Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas 15 65 Kepala Bagian Umum Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas 13 66 Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia 14 67 Administrator Sekretariat Korps Pegawai 11 68 Pengawas Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia 9 69 Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung 15 70 Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung 13 71 Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar 15 72 Kepala Bagian Tata Usaha Kesejahteraan Sosial di Makassar 13 73 Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta 15 74 Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta 13 75 Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin 15 76 Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin 13 77 Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang 15 78 Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang 13 79 Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura 15 jdih.kemensos.go.id NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 80 Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura 13 81 Kepala Bagian Administrasi, Akademik, dan Umum Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung 13 82 Kepala Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor 15 83 Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor 13 84 Kepala Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung 15 85 Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung 13 86 Kepala Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta 15 87 Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta 13 88 Kepala Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi 15 89 Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi 13 90 Kepala Sentra “Handayani” di Jakarta 13 91 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Handayani” di Jakarta 10 92 Kepala Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta 13 93 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta 10 94 Kepala Sentra “Efata” di Kupang 13 95 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Efata” di Kupang 10 96 Kepala Sentra “Phalamartha” di Sukabumi 13 97 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Phalamartha” di Sukabumi 10 98 Kepala Sentra “Wirajaya” di Makassar 13 99 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Wirajaya” di Makassar 10 100 Kepala Sentra “Galih Pakuan” di Bogor 13 101 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Galih Pakuan” di Bogor 10 jdih.kemensos.go.id NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 102 Kepala Sentra “Bahagia” di Medan 13 103 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Bahagia” di Medan 10 104 Kepala Sentra “Insyaf” di Medan 13 105 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Insyaf” di Medan 10 106 Kepala Sentra “Budi Perkasa” di Palembang 13 107 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Budi Perkasa” di Palembang 10 108 Kepala Sentra “Abhiseka” di Pekanbaru 13 109 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Abhiseka” di Pekanbaru 10 110 Kepala Sentra “Alyatama” di Jambi 13 111 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Alyatama” di Jambi 10 112 Kepala Sentra “Wyata Guna” di Bandung 13 113 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Wyata Guna” di Bandung 10 114 Kepala Sentra “Abiyoso” di Cimahi 13 115 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Abiyoso” di Cimahi 10 116 Kepala Sentra “Satria” di Baturraden 13 117 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Satria” di Baturraden 10 118 Kepala Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu 13 119 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu 10 120 Kepala Sentra “Antasena” di Magelang 13 121 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra "Antasena" Magelang 10 122 Kepala Sentra “Margolaras” di Pati 13 123 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Margolaras” di Pati 10 124 Kepala Sentra “Gau Mabaji” di Gowa 13 jdih.kemensos.go.id NO NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 125 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Gau Mabaji” di Gowa 10 126 Kepala Sentra “Nipotowe” di Palu 13 127 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Nipotowe” di Palu 10 128 Kepala Sentra “Tumou Tou” di Manado 13 129 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Tumou Tou” di Manado 10 130 Kepala Sentra “Mahatmiya” di Bali 13 131 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Mahatmiya” di Bali 10 132 Kepala Sentra “Paramita” di Mataram 13 133 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Paramita” di Mataram 10 134 Kepala Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru 13 135 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru 10 136 Kepala Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate 13 137 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate 10 138 Kepala Sentra “Pangurangi” di Takalar 13 139 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Pangurangi” di Takalar 10 140 Kepala Sentra “Meohai” di Kendari 13 141 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Meohai” di Kendari 10 142 Kepala Sentra “Darussa’adah” di Aceh 13 143 Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Darussa’adah” di Aceh 10 jdih.kemensos.go.id B. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 1 Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial 16 2 Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial 16 3 Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial 16 4 Staf Khusus Menteri 16 5 Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung 15 6 Wakil Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung 14 7 Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama 14 8 Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12 9 Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10 10 Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8 11 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama 14 12 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12 13 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10 14 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8 15 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia 8 16 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir 7 17 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 6 18 Analis Kebijakan Ahli Utama 14 19 Analis Kebijakan Ahli Madya 12 20 Analis Kebijakan Ahli Muda 10 21 Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 22 Analis Anggaran Ahli Madya 12 jdih.kemensos.go.id NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 23 Analis Anggaran Ahli Muda 10 24 Analis Anggaran Ahli Pertama 8 25 Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya 12 26 Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda 10 27 Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama 8 28 Analis Hukum Ahli Madya 11 29 Analis Hukum Ahli Muda 9 30 Analis Hukum Ahli Pertama 8 31 Arsiparis Ahli Utama 13 32 Arsiparis Ahli Madya 11 33 Arsiparis Ahli Muda 9 34 Arsiparis Ahli Pertama 8 35 Arsiparis Penyelia 8 36 Arsiparis Mahir 7 37 Arsiparis Terampil 6 38 Auditor Ahli Utama 14 39 Auditor Ahli Madya 12 40 Auditor Ahli Muda 10 41 Auditor Ahli Pertama 8 42 Auditor Penyelia 9 43 Auditor Mahir 7 44 Auditor Terampil 6 45 Dokter Ahli Utama 14 46 Dokter Ahli Madya 12 jdih.kemensos.go.id NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 47 Dokter Ahli Muda 10 48 Dokter Ahli Pertama 9 49 Dokter Gigi Ahli Utama 14 50 Dokter Gigi Ahli Madya 12 51 Dokter Gigi Ahli Muda 10 52 Dokter Gigi Ahli Pertama 9 53 Pekerja Sosial Ahli Utama 13 54 Pekerja Sosial Ahli Madya 11 55 Pekerja Sosial Ahli Muda 9 56 Pekerja Sosial Ahli Pertama 8 57 Pekerja Sosial Penyelia 8 58 Pekerja Sosial Mahir 7 59 Pekerja Sosial Terampil 6 60 Pekerja Sosial Terampil Pemula 5 61 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya 12 62 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda 10 63 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama 8 64 Penyuluh Sosial Ahli Madya 11 65 Penyuluh Sosial Ahli Muda 9 66 Penyuluh Sosial Ahli Pertama 8 67 Penyuluh Hukum Ahli Madya 11 68 Penyuluh Hukum Ahli Muda 9 69 Penyuluh Hukum Ahli Pertama 8 70 Penerjemah Ahli Madya 11 71 Penerjemah Ahli Muda 9 jdih.kemensos.go.id NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 72 Penerjemah Ahli Pertama 8 73 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya 12 74 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 10 75 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 8 76 Perencana Ahli Utama 14 77 Perencana Ahli Madya 12 78 Perencana Ahli Muda 10 79 Perencana Ahli Pertama 8 80 Analis Kebencanaan Ahli Madya 12 81 Analis Kebencanaan Ahli Muda 9 82 Analis Kebencanaan Ahli Pertama 8 83 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia 9 84 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir 8 85 Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil 7 86 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11 87 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 9 88 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 8 89 Pranata Komputer Ahli Madya 11 90 Pranata Komputer Ahli Muda 9 91 Pranata Komputer Ahli Pertama 8 92 Pranata Komputer Penyelia 8 93 Pranata Komputer Mahir 7 94 Pranata Komputer Terampil 6 95 Pustakawan Ahli Madya 11 jdih.kemensos.go.id NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 96 Pustakawan Ahli Muda 9 97 Pustakawan Ahli Pertama 8 98 Pustakawan Penyelia 8 99 Pustakawan Mahir 7 100 Pustakawan Terampil 6 101 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya 12 102 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda 10 103 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama 8 104 Statistisi Ahli Madya 11 105 Statistisi Ahli Muda 9 106 Statistisi Ahli Pertama 8 107 Perawat Ahli Madya 11 108 Perawat Ahli Muda 9 109 Perawat Ahli Pertama 8 110 Perawat Penyelia 8 111 Perawat Mahir 7 112 Perawat Terampil 6 113 Perawat Pemula 5 114 Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Penyelia 8 115 Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Mahir 7 116 Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Terampil 6 117 Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana Pemula 5 118 Psikolog Klinis Ahli Madya 11 119 Psikolog Klinis Ahli Muda 9 jdih.kemensos.go.id NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 120 Psikolog Klinis Ahli Pertama 8 121 Instruktur Ahli Madya 12 122 Instruktur Ahli Muda 10 123 Instruktur Ahli Pertama 8 124 Instruktur Penyelia 8 125 Instruktur Mahir 7 126 Instruktur Terampil 6 127 Okupasi Terapis Penyelia 8 128 Okupasi Terapis Mahir 7 129 Okupasi Terapis Terampil 6 130 Ortotis Prostetis Penyelia 8 131 Ortotis Prostetis Mahir 7 132 Ortotis Prostetis Terampil 6 133 Terapis Wicara Penyelia 8 134 Terapis Wicara Mahir 7 135 Terapis Wicara Terampil 6 136 Fisioterapis Ahli Madya 11 137 Fisioterapis Ahli Muda 9 138 Fisioterapis Ahli Pertama 8 139 Fisioterapis Penyelia 8 140 Fisioterapis Mahir 7 141 Fisioterapis Terampil 6 142 Lektor Kepala 13 143 Lektor 11 144 Asisten Ahli 9 jdih.kemensos.go.id NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 145 Widyaiswara Ahli Utama 14 146 Widyaiswara Ahli Madya 12 147 Widyaiswara Ahli Muda 10 148 Widyaiswara Ahli Pertama 8 149 Analis Advokasi Hukum 7 150 Analis Barang Milik Negara 7 151 Analis Bencana 7 152 Analis Data dan Informasi 7 153 Analis Dokumen Perizinan 7 154 Analis Fasilitasi Peningkatan Kompetensi 7 155 Analis Hubungan Antar Lembaga 7 156 Analis Hubungan Masyarakat 7 157 Analis Jaminan Sosial 7 158 Analis Keamanan 7 159 Analis Kelembagaan 7 160 Analis Kependidikan 7 161 Analis Kerjasama 7 162 Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur 7 163 Analis Layanan Umum 7 164 Analis Masalah Sosial 7 165 Analis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 7 166 Analis Organisasi 7 167 Analis Pelaksanaan Akademik dan Kemahasiswaan 7 168 Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan 7 jdih.kemensos.go.id NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 169 Analis Pendidikan dan Pelatihan 7 170 Analis Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah 7 171 Analis Pengelolaan Keuangan 7 172 Analis Pengembangan Karir 7 173 Analis Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan 7 174 Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi 7 175 Analis Perbendaharaan 7 176 Analis Perencanaan dan Kerjasama 7 177 Analis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian atau Lembaga 7 178 Analis Produk Hukum 7 179 Analis Rehabilitasi Masalah Sosial 7 180 Analis Tata Laksana 7 181 Analis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 7 182 Analis Tuntutan Ganti Rugi 7 183 Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 7 184 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 7 185 Penyusun Bahan Bantuan Hukum 7 187 Penyusun Program Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan 7 188 Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis 7 189 Penyusun Bahan Penerapan Prasarana Standar 7 190 Penyusun Buku Braille 7 191 Penyusun Laporan Keuangan 7 192 Penyusun Naskah Rapat Pimpinan 7 193 Penyusun Program Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 7 jdih.kemensos.go.id NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 194 Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan 7 195 Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik 7 196 Penyusun Rencana Keuangan 7 197 Bendahara 7 198 Penyuluh Bimbingan Atau Konseling Eks Penyandang Penyakit Sosial 7 199 Pembina Jasmani dan Mental 7 200 Penata Teknis Pengamanan 7 201 Penyidik 7 202 Analis Mutu Pendidikan 7 203 Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah 7 204 Verifikator Keuangan 6 205 Pengelola Barang Milik Negara 6 206 Pengolah Dokumen dan Informasi Hukum 6 207 Pengolah Konten Media Sosial 6 208 Petugas Protokol 6 209 Sekretaris 6 210 Pengolah Data Hasil Pemeriksaan 6 211 Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 6 212 Pengelola Data 6 213 Pengelola Tuntutan Perbendaharaan dan Temuan Ganti Rugi 6 214 Pengelola Keuangan 6 215 Pengelola Gaji 6 216 Pengelola Media Center dan Kemitraan Media 6 217 Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 6 jdih.kemensos.go.id NO. NAMA JABATAN KELAS JABATAN 1 2 3 218 Pengelola Kepegawaian 6 219 Pengelola Asrama 6 220 Pengelola Wisma 6 221 Pengolah Data 6 222 Pengelola Gudang 6 223 Pengelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas 6 224 Pengelola Perpustakaan 6 225 Petugas Penggandaan 6 226 Teknisi Peralatan dan Mesin 6 227 Pengolah Makanan 5 228 Pengadministrasi Masalah Sosial 5 229 Pengadministrasi Layanan Kegiatan Kemahasiswaan 5 230 Pranata Taman Makam Pahlawan 5 231 Pengadministrasi Umum 5 232 Teknisi Laboratorium 5 233 Teknisi Listrik dan Bangunan 5 234 Pramu Pemakaman 4 235 Komandan Petugas Pengamanan 4 236 Petugas Pengamanan 3 237 Pramubakti 3 238 Pengemudi 3 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd TRI RISMAHARINI

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/714/M.SM.02.00/2023 tanggal 15 Juli 2023 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Sosial;
c.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1671) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
6.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1413);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746); jdih.kemensos.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
2.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
3.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
4.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh Pegawai dalam pelaksanaan tugas dalam kerangka Reformasi Birokrasi.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

(1)Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. b.Jabatan Administrasi; dan
3. c.Jabatan Fungsional. jdih.kemensos.go.id
(3)Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b terdiri atas:
1. a.jabatan administrator;
2. b.jabatan pengawas; dan
3. c.jabatan pelaksana.
(4)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki Kelas Jabatan.
(5)Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi.
(2)Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi.
(3)Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional didasarkan pada:
1. a.keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;
2. b.keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional; atau
3. c.keputusan tentang pengangkatan pejabat administrator, pengawas, dan pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan.
(4)Kelas Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dari jabatan Eselon III setara dengan Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Ahli Madya;
2. b.Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dari jabatan Eselon IV setara dengan Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
3. c.Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dari jabatan Eselon V setara dengan Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Ahli Pertama.
(5)Dalam hal Jabatan Fungsional yang diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki Kelas Jabatan yang lebih tinggi atau lebih rendah maka Kelas Jabatan Fungsional hasil penyetaraan Jabatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional terdampak penataan birokrasi.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

Selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai juga dapat diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya. jdih.kemensos.go.id

Pasal 5

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Kinerja diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Pegawai yang diangkat dalam jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1671), tetap menjalankan tugasnya dan dibayarkan tunjangan kinerjanya sampai dengan ditetapkan dalam jabatan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
b.seluruh jabatan yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1671) wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. jdih.kemensos.go.id

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Peraturan Menteri Sosial Nomor Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141); dan
b.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1671), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.