DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi layanan rehabilitasi sosial di bidang disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan alih fungsi Panti Sosial Asuhan Anak “Tunas Bangsa” menjadi Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental “Margo Laras”;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental “Margo Laras” di Pati; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL “MARGO LARAS” DI PATI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental “Margo Laras” di Pati, selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut PSRSPDM “Margo Laras” merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas mental yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan pembinaan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
(2)PSRSPDM “Margo Laras” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

PSRSPDM “Margo Laras” mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas mental.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PSRSPDM “Margo Laras” menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b.pelaksanaan registrasi dan asesmen penyandang disabilitas mental;
c.pelaksanaan advokasi sosial;
d.pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental;
e.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan terminasi penyandang disabilitas mental;
g.pemetaan data dan informasi penyandang disabilitas mental; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PSRSPDM “Margo Laras” terdiri dari:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
c.Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
(2)Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan perencanaan, registrasi dan fasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, observasi dan identifikasi, advokasi sosial dan pengelolaan informasi, serta pemetaan data penyandang disabilitas mental.
(3)Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan perencanaan, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi penyandang disabilitas mental.

Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fugsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas pekerja sosial, penyuluh sosial, dan sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakana asesmen dan layanan rehabilitasi sosial serta tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi dan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PSRSPDM “Margo Laras”, dibentuk instalasi produksi.
(2)Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keterampilan kerja yang bersifat ekonomis produktif.
(3)Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh kepala panti.
(4)Koordinator instalasi produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti dan secara teknis berkoordinasi dengan kepala seksi sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Bagan organisasi PSRSPDM “Margo Laras” tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PSRSPDM “Margo Laras” harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien.
(2)PSRSPDM “Margo Laras” harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan PSRSPDM “Margo Laras”.
(3)Kepala Panti, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dalam hubungan antarsatuan organisasi dalam lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi layanan rehabilitasi sosial di bidang disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan alih fungsi Panti Sosial Asuhan Anak “Tunas Bangsa” menjadi Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental “Margo Laras”;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL “MARGO LARAS” DI PATI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental “Margo Laras” di Pati, selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut PSRSPDM “Margo Laras” merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas mental yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan pembinaan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
(2)PSRSPDM “Margo Laras” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

PSRSPDM “Margo Laras” mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas mental.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PSRSPDM “Margo Laras” menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b.pelaksanaan registrasi dan asesmen penyandang disabilitas mental;
c.pelaksanaan advokasi sosial;
d.pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental;
e.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan terminasi penyandang disabilitas mental;
g.pemetaan data dan informasi penyandang disabilitas mental; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PSRSPDM “Margo Laras” terdiri dari:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
c.Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
(2)Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan perencanaan, registrasi dan fasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, observasi dan identifikasi, advokasi sosial dan pengelolaan informasi, serta pemetaan data penyandang disabilitas mental.
(3)Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan perencanaan, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi penyandang disabilitas mental.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fugsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas pekerja sosial, penyuluh sosial, dan sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakana asesmen dan layanan rehabilitasi sosial serta tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi dan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PSRSPDM “Margo Laras”, dibentuk instalasi produksi.
(2)Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keterampilan kerja yang bersifat ekonomis produktif.
(3)Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh kepala panti.
(4)Koordinator instalasi produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti dan secara teknis berkoordinasi dengan kepala seksi sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Bagan organisasi PSRSPDM “Margo Laras” tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PSRSPDM “Margo Laras” harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien.
(2)PSRSPDM “Margo Laras” harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan PSRSPDM “Margo Laras”.
(3)Kepala Panti, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dalam hubungan antarsatuan organisasi dalam lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.