DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/506/M.KT.01/2018 tanggal 30 Juli 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN DAN JENIS

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT Penyandang Disabilitas merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
(2)UPT Penyandang Disabilitas dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

(1)UPT Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelompokkan berdasarkan jenis.
(2)Jenis UPT Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Jenis UPT Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas;
2. b.Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
3. c.Balai Literasi Braille Indonesia;
4. d.Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
5. e.Loka Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

UPT Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas yang berjumlah 1 (satu) balai besar;
b.Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang berjumlah 2 (dua) balai besar;
c.Balai Literasi Braille Indonesia yang berjumlah 1 (satu) balai;
d.Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang berjumlah 14 (empat belas) balai, meliputi:
1. 1.Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik berjumlah 2 (dua) balai;
2. 2.Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental berjumlah 4 (empat) balai;
3. 3.Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik berjumlah 6 (enam) balai; dan
4. 4.Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual berjumlah 2 (dua) balai;
e.Loka Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara yang berjumlah 1 (satu) loka.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang selanjutnya disingkat BBRVPD mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BBRVPD menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan;
b.pelaksanaan rehabilitasi vokasional, resosialisasi, dan bimbingan lanjut rehabilitasi vokasional;
c.pelaksanaan pemetaan dan analisis kebutuhan rehabilitasi vokasional, resosialisasi dan bimbingan lanjut rehabilitasi vokasional;
d.pelaksanaan bimbingan teknis rehabilitasi vokasional;
e.pengelolaan data dan informasi rehabilitasi vokasional;
f.pemantauan dan evaluasi; dan
g.pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 6

Berdasarkan karakteristik tugas dan fungsinya, BBRVPD merupakan pusat rujukan nasional dan menjadi laboratorium sosial untuk mengembangkan rehabilitasi vokasional penyandang disabilitas.

Pasal 7

BBRVPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha;
b.Bidang Layanan Teknis Vokasional;
c.Bidang Pemetaan dan Analisis;
d.Bidang Bimbingan Teknis dan Evaluasi; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan;
b.pengelolaan urusan kepegawaian;
c.pengelolaan urusan keuangan;
d.pengelolaan barang milik negara dan administrasi pengadaan barang/jasa;
e.penataan organisasi dan tata laksana;
f.pengelolaan urusan kearsipan dan tata persuratan;
g.pengelolaan urusan hubungan masyarakat; dan
h.pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 10

a.Subbagian Umum;
b.Subbagian Kepegawaian; dan
c.Subbagian Keuangan.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/506/M.KT.01/2018 tanggal 30 Juli 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN DAN JENIS

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT Penyandang Disabilitas merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
(2)UPT Penyandang Disabilitas dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

(1)UPT Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelompokkan berdasarkan jenis.
(2)Jenis UPT Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Jenis UPT Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas;
2. b.Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
3. c.Balai Literasi Braille Indonesia;
4. d.Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
5. e.Loka Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

UPT Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas yang berjumlah 1 (satu) balai besar;
b.Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang berjumlah 2 (dua) balai besar;
c.Balai Literasi Braille Indonesia yang berjumlah 1 (satu) balai;
d.Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang berjumlah 14 (empat belas) balai, meliputi:
1. 1.Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik berjumlah 2 (dua) balai;
2. 2.Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental berjumlah 4 (empat) balai;
3. 3.Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik berjumlah 6 (enam) balai; dan
4. 4.Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual berjumlah 2 (dua) balai;
e.Loka Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara yang berjumlah 1 (satu) loka.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BBRVPD menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan;
b.pelaksanaan rehabilitasi vokasional, resosialisasi, dan bimbingan lanjut rehabilitasi vokasional;
c.pelaksanaan pemetaan dan analisis kebutuhan rehabilitasi vokasional, resosialisasi dan bimbingan lanjut rehabilitasi vokasional;
d.pelaksanaan bimbingan teknis rehabilitasi vokasional;
e.pengelolaan data dan informasi rehabilitasi vokasional;
f.pemantauan dan evaluasi; dan
g.pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 6

Berdasarkan karakteristik tugas dan fungsinya, BBRVPD merupakan pusat rujukan nasional dan menjadi laboratorium sosial untuk mengembangkan rehabilitasi vokasional penyandang disabilitas.

Pasal 7

BBRVPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha;
b.Bidang Layanan Teknis Vokasional;
c.Bidang Pemetaan dan Analisis;
d.Bidang Bimbingan Teknis dan Evaluasi; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan;
b.pengelolaan urusan kepegawaian;
c.pengelolaan urusan keuangan;
d.pengelolaan barang milik negara dan administrasi pengadaan barang/jasa;
e.penataan organisasi dan tata laksana;
f.pengelolaan urusan kearsipan dan tata persuratan;
g.pengelolaan urusan hubungan masyarakat; dan
h.pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 10

a.Subbagian Umum;
b.Subbagian Kepegawaian; dan
c.Subbagian Keuangan.