DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi layanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya perlu dilakukan alih fungsi Panti Sosial Petirahan Anak "Satria" di Baturaden menjadi Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya "Satria" di Baturaden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya "Satria" di Baturaden; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan Dengan Hukum di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 899);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA “SATRIA” DI BATURADEN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Baturaden selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut PSRSKP NAPZA “Satria” merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial untuk menangani korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan pembinaan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.
(2)PSRSKP NAPZA "Satria" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

PSRSKP NAPZA "Satria" mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PSRSKP NAPZA “Satria” menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b.pelaksanaan registrasi dan asesmen korban penyalahgunaan NAPZA;
c.pelaksanaan advokasi sosial;
d.pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
e.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan terminasi korban penyalahgunaan NAPZA;
g.pemetaan data dan informasi korban penyalahgunaan NAPZA; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PSRSKP NAPZA “Satria” terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
c.Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, kehumasan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
(2)Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan perencanaan, registrasi dan fasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, observasi dan identifikasi, advokasi sosial dan pengelolaan informasi, serta pemetaan data korban penyalahgunaan NAPZA.
(3)Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan perencanaan, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas pekerja sosial, penyuluh sosial, dan sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan asesmen dan layanan rehabilitasi sosial serta tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PSRSKP NAPZA “Satria”, dibentuk instalasi produksi.
(2)Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keterampilan kerja yang bersifat ekonomis produktif.
(3)Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Panti.
(4)Koordinator instalasi produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti dan secara teknis berkoordinasi dengan Kepala Seksi sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Bagan Organisasi PSRSKP NAPZA “Satria” tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PSRSKP NAPZA "Satria" harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien.
(2)PSRSKP NAPZA "Satria" harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan PSRSKP NAPZA "Satria".
(3)Kepala Panti, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pengawasan baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi layanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya perlu dilakukan alih fungsi Panti Sosial Petirahan Anak "Satria" di Baturaden menjadi Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya "Satria" di Baturaden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan Dengan Hukum di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 899);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA “SATRIA” DI BATURADEN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Baturaden selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut PSRSKP NAPZA “Satria” merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial untuk menangani korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan pembinaan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.
(2)PSRSKP NAPZA "Satria" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

PSRSKP NAPZA "Satria" mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PSRSKP NAPZA “Satria” menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b.pelaksanaan registrasi dan asesmen korban penyalahgunaan NAPZA;
c.pelaksanaan advokasi sosial;
d.pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
e.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan terminasi korban penyalahgunaan NAPZA;
g.pemetaan data dan informasi korban penyalahgunaan NAPZA; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PSRSKP NAPZA “Satria” terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
c.Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, kehumasan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
(2)Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan perencanaan, registrasi dan fasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, observasi dan identifikasi, advokasi sosial dan pengelolaan informasi, serta pemetaan data korban penyalahgunaan NAPZA.
(3)Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan perencanaan, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas pekerja sosial, penyuluh sosial, dan sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan asesmen dan layanan rehabilitasi sosial serta tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PSRSKP NAPZA “Satria”, dibentuk instalasi produksi.
(2)Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keterampilan kerja yang bersifat ekonomis produktif.
(3)Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Panti.
(4)Koordinator instalasi produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti dan secara teknis berkoordinasi dengan Kepala Seksi sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Bagan Organisasi PSRSKP NAPZA “Satria” tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PSRSKP NAPZA "Satria" harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien.
(2)PSRSKP NAPZA "Satria" harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan PSRSKP NAPZA "Satria".
(3)Kepala Panti, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pengawasan baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.