DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/506/M.KT.01/2018 tanggal 30 Juli 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
9.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN DAN JENIS

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
(2)UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

(1)UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelompokkan berdasarkan jenis.
(2)Jenis UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 3

Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berjumlah 4 (empat) balai.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang selanjutnya disebut BRSKP NAPZA mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BRSKP NAPZA menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b.pelaksanaan registrasi dan asesmen korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
c.pelaksanaan advokasi sosial;
d.pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
e.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f.pelaksanaan terminasi, pemantauan, dan evaluasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
g.pemetaan data dan informasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 6

Organisasi dan tata kerja BRSKP NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
c.Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
(2)Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
(3)Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan layanan rehabilitasi sosial serta terminasi, pemantauan, dan evaluasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 8

Struktur Organisasi BRSKP NAPZA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

INSTALASI

Pasal 9

(1)Instalasi merupakan unit nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
(2)Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional teknis dan pengembangan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berupa laboratorium sosial, bengkel keterampilan, dan instalasi lainnya.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator instalasi dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang ditunjuk oleh koordinator instalasi terkait setelah mendapat persetujuan Kepala UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
(4)Jumlah dan jenis instalasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/506/M.KT.01/2018 tanggal 30 Juli 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
9.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN DAN JENIS

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
(2)UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

(1)UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelompokkan berdasarkan jenis.
(2)Jenis UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 3

Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berjumlah 4 (empat) balai.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BRSKP NAPZA menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b.pelaksanaan registrasi dan asesmen korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
c.pelaksanaan advokasi sosial;
d.pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
e.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f.pelaksanaan terminasi, pemantauan, dan evaluasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
g.pemetaan data dan informasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 6

Organisasi dan tata kerja BRSKP NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
c.Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
(2)Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
(3)Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan layanan rehabilitasi sosial serta terminasi, pemantauan, dan evaluasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 8

Struktur Organisasi BRSKP NAPZA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

INSTALASI

Pasal 9

(1)Instalasi merupakan unit nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
(2)Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional teknis dan pengembangan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berupa laboratorium sosial, bengkel keterampilan, dan instalasi lainnya.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator instalasi dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang ditunjuk oleh koordinator instalasi terkait setelah mendapat persetujuan Kepala UPT Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
(4)Jumlah dan jenis instalasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.