DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/506/M.KT.01/2018 tanggal 30 Juli 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN DAN JENIS

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT Lanjut Usia merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
(2)UPT Lanjut Usia dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

(1)UPT Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelompokkan berdasarkan jenis.
(2)Jenis UPT Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial lanjut usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis UPT Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
2. b.Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Pasal 3

UPT Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia berjumlah 2 (dua) balai; dan
b.Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia berjumlah 1 (satu) loka.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang selanjutnya disingkat BRSLU mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan rehabilitasi sosial kepada lanjut usia.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BRSLU menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b.pelaksanaan registrasi dan asesmen lanjut usia:
c.pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
d.pelaksanaan advokasi sosial;
e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi lanjut usia.
f.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
g.pemetaan data dan informasi lanjut usia; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 6

BRSLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
c.Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan.
(2)Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi lanjut usia.
(3)Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta pemantauan, evaluasi, dan terminasi lanjut usia.

Pasal 8

Struktur Organisasi BRSLU tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang selanjutnya disingkat LRSLU mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada lanjut usia.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, LRSLU menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b.pelaksanaan registrasi dan asesmen;
c.pelaksanaan advokasi sosial;
d.pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
e.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi lanjut usia;
g.pemetaan data dan informasi lanjut usia; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/506/M.KT.01/2018 tanggal 30 Juli 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN DAN JENIS

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT Lanjut Usia merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
(2)UPT Lanjut Usia dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

(1)UPT Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelompokkan berdasarkan jenis.
(2)Jenis UPT Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial lanjut usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis UPT Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
2. b.Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Pasal 3

UPT Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia berjumlah 2 (dua) balai; dan
b.Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia berjumlah 1 (satu) loka.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang selanjutnya disingkat BRSLU mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan rehabilitasi sosial kepada lanjut usia.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BRSLU menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b.pelaksanaan registrasi dan asesmen lanjut usia:
c.pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
d.pelaksanaan advokasi sosial;
e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi lanjut usia.
f.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
g.pemetaan data dan informasi lanjut usia; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 6

BRSLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial;
c.Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan.
(2)Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi lanjut usia.
(3)Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta pemantauan, evaluasi, dan terminasi lanjut usia.

Pasal 8

Struktur Organisasi BRSLU tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang selanjutnya disingkat LRSLU mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada lanjut usia.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, LRSLU menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
b.pelaksanaan registrasi dan asesmen;
c.pelaksanaan advokasi sosial;
d.pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
e.pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut;
f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi lanjut usia;
g.pemetaan data dan informasi lanjut usia; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha.