DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/114/M.KT.01/2022 tanggal 31 Januari 2022 dan Nomor B/211/M.KT.01/2022 tanggal 7 Maret 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; 2022, No.273 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur di lingkungan Direktorat 2022, No.273 Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)UPT dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:

a.Sentra Terpadu; dan
b.Sentra.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Sentra Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Sentra Terpadu menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
2. b.pelaksanaan fasilitasi akses;
3. c.pelaksanaan asesmen;
4. d.pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial;
5. e.pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
6. f.pelaksanaan terminasi dan pascalayanan asistensi rehabilitasi sosial;
7. g.pengelolaan data dan informasi; dan
8. h.pelaksanaan urusan tata usaha.
(2)Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri. 2022, No.273

Pasal 5

Struktur Organisasi Sentra Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi;

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan urusan kepegawaian;
c.pelaksanaan urusan keuangan;
d.pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
e.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
f.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
g.pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 8

Sentra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sentra menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pelaksanaan fasilitasi akses; 2022, No.273
3. c.pelaksanaan asesmen;
4. d.pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial;
5. e.pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
6. f.pelaksanaan terminasi layanan asistensi rehabiltasi sosial;
7. g.pemetaan data dan informasi;
8. h.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
9. i.pelaksanaan urusan tata usaha.
(2)Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri.

Pasal 10

Struktur Sentra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/114/M.KT.01/2022 tanggal 31 Januari 2022 dan Nomor B/211/M.KT.01/2022 tanggal 7 Maret 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur di lingkungan Direktorat 2022, No.273 Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)UPT dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:

a.Sentra Terpadu; dan
b.Sentra.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Sentra Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Sentra Terpadu menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
2. b.pelaksanaan fasilitasi akses;
3. c.pelaksanaan asesmen;
4. d.pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial;
5. e.pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
6. f.pelaksanaan terminasi dan pascalayanan asistensi rehabilitasi sosial;
7. g.pengelolaan data dan informasi; dan
8. h.pelaksanaan urusan tata usaha.
(2)Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri. 2022, No.273

Pasal 5

Struktur Organisasi Sentra Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi;

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan urusan kepegawaian;
c.pelaksanaan urusan keuangan;
d.pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
e.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
f.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
g.pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 8

Sentra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sentra menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pelaksanaan fasilitasi akses; 2022, No.273
3. c.pelaksanaan asesmen;
4. d.pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial;
5. e.pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
6. f.pelaksanaan terminasi layanan asistensi rehabiltasi sosial;
7. g.pemetaan data dan informasi;
8. h.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
9. i.pelaksanaan urusan tata usaha.
(2)Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri.

Pasal 10

Struktur Sentra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.