Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2014
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 46
menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2015;
4286);
SALINAN 2
4400);
SALINAN 3
4418);
24);
SALINAN 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN, DEKONSENTRASI, DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2015.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
SALINAN 5
SALINAN 6
Rencana program, kegiatan, anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dimaksudkan sebagai pelimpahan tugas yang menjadi wewenang Menteri kepada gubernur untuk melaksanakan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada bupati/walikota untuk melaksanakan Tugas Pembantuan.
Rencana program, kegiatan, dan anggaran, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan bertujuan untuk memberikan arah kebijakan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Sosial di daerah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN PELIMPAHAN ATAU PENUGASAN
BAB II
Sasaran rencana program, kegiatan, dan anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ingin dicapai meliputi:
SALINAN 7
BAB III RENCANA PROGRAM
BAB III
Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial meliputi :
Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. SALINAN 8 BAB IV PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI Bagian Kesatu Pelimpahan Urusan Pemerintahan
BAB IV
Bagian Kedua Tata Cara Penyelenggaraan
SALINAN 9
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), gubernur berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan Pemerintah Pusat, serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Bagian Ketiga Tata Cara Penarikan
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)