Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2015
- Nomor
- 23
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 46
menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5593);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN, DEKONSENTRASI, DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2016.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Rencana program, kegiatan, anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dimaksudkan sebagai pelimpahan tugas yang menjadi wewenang Kementerian Sosial kepada gubernur untuk melaksanakan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan Tugas Pembantuan.
Rencana program, kegiatan, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan bertujuan untuk memberikan arah kebijakan kepada gubernur/bupati/wali kota untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial di daerah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN PELIMPAHAN/PENUGASAN
BAB II
Sasaran rencana program, kegiatan, anggaran, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang ingin dicapai meliputi:
BAB III RENCANA PROGRAM
BAB III
Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial meliputi :
Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial dilakukan melalui program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. BAB IV PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI Bagian Kesatu Pelimpahan Urusan Pemerintahan
BAB IV
Bagian Kedua Tata Cara Penyelenggaraan
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), gubernur berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Bagian Ketiga Tata Cara Penarikan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)