DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019

Nomor: 22
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
3.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
4.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 657);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1202); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BENCANA DAN KERAWANAN PANGAN PASCA BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah pada Perum BULOG, dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana.
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3.Keadaan Darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat Bencana yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
4.Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari Bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
5.Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan.
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Tujuan Penyaluran CBP untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana.

BAB II

PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 3

(1)Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menetapkan status Keadaan Darurat.
(2)Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak status:
1. a.siaga darurat;
2. b.tanggap darurat; dan
3. c.transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 4

Status siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan keadaan ketika potensi ancaman Bencana sudah mengarah pada terjadinya Bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

Pasal 5

Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan keadaan ketika ancaman Bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

Pasal 6

Status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan keadaan ketika ancaman Bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

Pasal 7

(1)Status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
(2)Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan skala Bencana.
(3)Skala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.skala Bencana nasional ditetapkan oleh Presiden;
2. b.skala Bencana daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur; dan
3. c.skala Bencana daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 8

(1)Penetapan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dasar pemberian CBP.
(2)Pemberian CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jangka waktu dalam penetapan status Keadaan Darurat Bencana.
(3)Dalam hal kondisi masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan beras, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.

Pasal 9

(1)Kerawanan Pangan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menetapkan status Kerawanan Pangan Pasca Bencana.
(2)Status Kerawanan Pangan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Penetapan penggunaan CBP untuk penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan/atau kementerian/ lembaga terkait.

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan berdasarkan jumlah data korban sesuai dengan nama dan alamat dengan indeks 400 (empat ratus) gram per orang per hari dikalikan dengan jumlah hari masa Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
3.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
4.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 657);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1202); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BENCANA DAN KERAWANAN PANGAN PASCA BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah pada Perum BULOG, dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana.
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3.Keadaan Darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat Bencana yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
4.Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari Bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
5.Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan.
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Tujuan Penyaluran CBP untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana.

BAB II

PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 3

(1)Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menetapkan status Keadaan Darurat.
(2)Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak status:
1. a.siaga darurat;
2. b.tanggap darurat; dan
3. c.transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 4

Pasal 5

Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan keadaan ketika ancaman Bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
(2)Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan skala Bencana.
(3)Skala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.skala Bencana nasional ditetapkan oleh Presiden;
2. b.skala Bencana daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur; dan
3. c.skala Bencana daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 8

(1)Penetapan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dasar pemberian CBP.
(2)Pemberian CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jangka waktu dalam penetapan status Keadaan Darurat Bencana.
(3)Dalam hal kondisi masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan beras, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.

Pasal 9

(1)Kerawanan Pangan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menetapkan status Kerawanan Pangan Pasca Bencana.
(2)Status Kerawanan Pangan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021